BUKAN rahasia umum, jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah salah satu figur yang selalu digadang-gadang bakal maju atau setidaknya akan diusung oleh salah satu partai politik untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Untuk itu, sangat beralasan jika gerak-geriknya selama memimpin ibu kota hampir selalu dikaitkan dengan kepentingan politik. Padahal, boleh jadi hal tersebut tidak ada dalam pikiran mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Artinya, Anies memang murni dalam setiap kebijakannya hanya untuk kebaikan kota dan warga Jakarta.
Tapi, tak bisa dipungkiri bahwa jadinya Anies sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta adalah hasil proses politik. Maka, semurni apapun niat Anies dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku pemimpin daerah akan selalu dikaitkan dengan kepentingan politik.
Jangankan kebijakan populis, langkah-langkah yang tidak populis pun cengkraman politik hampir selalu mendekatinya.
Contohnya, saat kebijakan-kebijakan Anies terkait penanganan banjir, tentang penebangan ratusan pohon, rencana balapan Formula E, revitalisasi monas, tak sedikit pihak mengkritisi, membully dan memanfaatkan momentum tersebut untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan.
Dan, yang melakukan itu bukan hanya masyarakat biasa, tetapi merambah juga pada pihak-pihak politisi. Baik yang ada di pusat maupun politisi lokal Jakarta.
Para politisi ini seolah turut memanas-manasi publik agar semakin gencar mengkritik atau membully mantan Rektor Universitas Paramadhina Jakarta ini. Maksudnya hanya satu, biar secara politis dia makin terpuruk dimata publik.
Bukannya menuduh, tapi itulah politik akan merasa menang dan gembira jika melihat lawan politiknya terpuruk di mata masyarakat. Dengan begitu, mereka punya kesempatan "mencari muka" demi meraih simpati publik.
Namun, rupanya arah politik mulai kembali memihak Anies Baswedan saat tanah air diserang wabah pandemi virus corona atau covid-19.
Anies yang sedang dalam titik nadir akibat banjir Jakarta yang boleh dibilang tak berkesudahan sejak awal tahun, seperti mendapatkan momentumnya kembali. Begitu banyak publik yang mengapresiasi dan memberi pujian.
Kebijakan Anies Baswedan tentang penanganan virus corona di awal-awal merebaknya wabah benar-benar menang satu langkah dibanding dengan pemerintah pusat.
Betapa tidak, di saat pemerintah pusat seperti masih kebingungan menentukan langkah dan kebijakan, Anies Baswedan sudah berani memutuskan untuk menutup tempat-tempat rekreasi di Jakarta, untuk kemudian di susul dengan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik formal maupun non formal.
Sontak kebijakan berani Anies ini banyak didukung banyak pihak. Dia dianggap cepat tanggap dan tegas dalam bersikap dalam melindungi rakyatnya dari penyebaran virus asal Wuhan, Cina dimaksud.
Namun, selain banyak pujian dan apresiasi, ternyata ada juga pihak yang kurang senang. Kebijakan Anies ini dinilainya sebagai akal-akalannya untuk mendapatkan simpati publik. Meski, memang tak dipungkiri beberapa pendukung Anies pun ada yang memanfaatkan momentum baik tersebut untuk menyeretnya ke ranah politik Pilpres 2024.
Dalam hal ini, menurut pendukungnya, Anies dianggap sebagai sosok atau figur yang tepat sebagai pemimpin bangsa Indonesia.
Rupanya, hal itu membuat pemerintah kurang nyaman. Terbukti, sejak banyaknya dukungan terhadap Anies, pemerintah pusat seperti baru terbangun dari tidurnya. Mereka pun cepat mengambil langkah-langkah jelas. Meski maaf, mengekor dengan apa yang telah dilakukan Anies Baswedan.
Ya, dalam hal ini pemerintah pusat pun mulai memerintahkan untuk menutup tempat keramian dan meliburkan sekolah, untuk kemudian populer sebutan social distancing, physical distancing dan work from home.
Dari situ pemerintah mulai mengambil alih kendali dengan membuat beberapa langkah kebijakan lainnya. Seperti membentuk tim percepatan penanganan wabah covid-19 berupa gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Ketua BNPB, Doni Munardo.Â
Dan pada akhirnya lahirlah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disempurnakan dengan pedoman teknisnya berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020.
Tak hanya itu, terakhir pemerintah juga mengeluarkan aturan baru, yaitu larangan mudik. Semua itu dilakukan dengan satu alasan, yakni memutus rantai penyebaran virus corona di tanah air.
Di lain sisi, pemerintah kerap menjegal kebijakan-kebijakan Anies Baswedan. Beberapa diantara yang cukup ramai diperbincangkan adalah ditolaknya permohonan karantina wilayah dan ditolaknya permohonan pemberhentian sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line.
Dalam pandangan penulis, boleh jadi Anies gagal mewujudkan keinginannya atau kebijakannya tersebut. Tapi di sisi lain diakui ataupun tidak, lagi-lagi Anies telah memenangkan simpati publik.
Kenapa?
Pasalnya, apa yang terjadi dengan peristiwa kegagalan Anies dalam melaksanakan kebijakan seperti yang diajukannya cukup menyedot banyak perhatian publik. Dalam hal ini, masyarakat paham betul maksud Anies adalah ingin secepatnya bisa mematahkan rantai penyebaran virus. Dan usahanya itu sudah terekam masyarakat meski urung terwujud sebab "dijegal" pemerintah.
Jadi jika dikaitkan dengan judul tulisan di atas, penulis beranggapan bahwa Anies memang mampu memanfaatkan momentum wabah virus corona demi kepentingan politiknya.
Apalagi, Anies merupakan media darling yang hampir setiap hari selalu menjadi sorotan lensa kamera. Jelas ini akan menjadi modal kuat bagi dirinya untuk terus mengumpulkan pundi-pundi simpati publik tanah air.
Salahkah Anies memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan politiknya? Menurut hemat penulis tidak ada yang salah dalam politik praktis, pragmatis dan oportunis. Sebab dalam politik seperti ini hanya ada satu kata yang diharapkan, yakni simpati.
Simpati siapa?
Tentu simpati masyarakat, yang ujungnya pasti bermuara pada popularitas dan elektabilitas diri. Jika ini sudah didapat, tentu saja merupakan modal dan sebagai langkah awal yang bagus jika memang pada akhirnya dia ingin maju pada Pilpres 2024.
Salam
