Hal ini bercermin dari upaya China yang mengerahkan Pasukan Penjaga Pantai (Coast Guard), dibandingkan menggunakan Angkatan Laut dalam mengamankan wilayah LCS. Pengerahan pasukan domestik ini memberikan pesan bahwa LCS merupakan bagian dari daerah kedaulatan China.
Selain memperkuat keamanan, Dubes RI untuk Filipina tersebut mengungkapkan jika penyelesaian konflik LCS harus dilakukan dengan kekuatan diplomasi. Maka dari itu, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan diplomasinya terutama beraliansi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan sama terhadap LCS, seperti ASEAN.
Hal senada juga dijelaskan oleh Erik Purnama Putra, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) bahwa konflik Laut China Selatan tidak dapat ditangani oleh Indonesia sendirian. Menurutnya, Indonesia perlu berkolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi penyelesaian konflik LCS.
Memperkuat Ekonomi Natuna
Lebih lanjut, selain memperkokoh keamanan dan diplomasi luar negeri, Indonesia juga perlu meningkatkan kekuatan ekonominya. Berdasarkan penelitan Mu'aqaffi, Octavian, Yulianto, & Widyanto (2022), salah satu kekuatan ekonomi yang perlu ditingkatkan adalah pembangunan Natuna sebagai pusat ekonomi.
Dengan menguatkan ekonomi Natuna, posisi diplomasi Indonesia di kawasan LCS bisa meningkat. Selain itu, dengan ramainya aktivitas ekonomi di Natuna, dapat meningkatkan pengawasan Indonesia atas kawasan LCS.
Natuna sendiri memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar. Potensi minyak di Natuna diperkirakan mencapai 36 juta barel, namun hingga kini, baru sekitar 25 ribu barel yang telah dimanfaatkan. Sedangkan potensi perikanan laut di Natuna mencapai lebih dari setengah juta ton per tahun. Selain itu, posisinya yang strategis dapat dimanfaatkan untuk jalur perlintasan kapal internasional, wisata bahari, serta pemasangan kabel telekomunikasi dan pipa bawah laut.
Ide menguatkan ekonomi Natuna sebenarnya telah digaungkan pemerintah dengan rencana menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan kekayaan baharinya yang cukup besar, Natuna mempunyai potensi untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan.
KEK memiliki aturan dan regulasi yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. KEK menawarkan berbagai insentif fiskal dan non fiskal. Untuk insentif fiskal berupa pembebasan pajak seperti PPN, PPnBM, pajak impor, cukai, serta pengurangan pajak daerah. Sementara insentif non fiskal berupa pelayanan satu pintu dan kemudahan perizinan.
Selain itu, KEK sering kali menyediakan infrastruktur yang lebih baik dan akses langsung ke pasar internasional. Hal ini dapat semakin meningkatkan daya tariknya bagi para investor untuk menanamkan modal mereka di Indonesia.
Salah satu contoh daerah yang berhasil dengan kebijakan KEK adalah Galang Batang di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Mengutip laporan Dewan Nasional KEK Tahun 2022, KEK Galang Batang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp17,1 triliun dan nilai ekspor sebesar Rp7 triliun. Selain itu, kebijakan KEK Galang Batang juga menyerap lebih dari 4.000 tenaga kerja.
