Oleh: Eko WindartoÂ
Hukum adalah satu dari beberapa pilar utama dalam sistem demokrasi. Serve pertanyaan yang dapat diajukan tentang kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Hukum seharusnya menjadi alat yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Namun, apakah itu masih benar di zaman kita yang modern?
Dipermainkan oleh Kepentingan Politik
Dalam beberapa kasus, hukum bisa dimainkan oleh kepentingan politik tertentu. Bisa jadi, sebuah keputusan pengadilan dipengaruhi oleh elite politik atau bahkan dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hukum yang seharusnya menjadi objektif dan independen dalam prakteknya sering memihak kepada elite ekonomi atau politik. Hal itu menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada hukum menurun drastis.
Selain itu, ketidakpercayaan terhadap hukum sering kali disebabkan oleh kelemahan sistem hukum itu sendiri. Sebuah sistem yang terlalu mudah dipengaruhi oleh uang, jabatan atau kekuasaan, atau bahkan lemah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, akan kehilangan kepercayaan publik.
Ketidakmampuan Sistem Hukum dalam Menyelesaikan Masalah
Sistem hukum juga kadang-kadang tidak dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Ada banyak alasan mengapa sistem hukum bisa gagal. Mungkin kurangnya sumber daya, kurangnya keahlian atau pengaruh dari elit politik.
Ketidakmampuan pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil dan terbuka seringkali membuat masyarakat tidak dapat memperoleh hak mereka. Banyak kasus-kasus korupsi besar yang tidak pernah benar-benar diadili dengan tegas, atau bahkan diselesaikan di belakang layar.
Semakin Besar Kesenjangan Sosial, Semakin Tidak Percaya pada Hukum
Kesenjangan sosial juga merupakan faktor penting dalam menurunnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dan keadilan. Semakin besar kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat, semakin rendah pula tingkat kepercayaan mereka terhadap hukum. Masyarakat dari kelas menengah dan bawah sering merasa tidak ada harapan untuk memperoleh keadilan dalam sistem yang menguntungkan kelompok elit.
Untuk menciptakan sistem yang lebih adil, perlu adanya reformasi pada sistem hukum. Reformasi seperti ini tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, anggaran yang cukup, dan dukungan yang kuat dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Reformasi perlu fokus untuk memperbaiki berbagai kerentanan dalam sistem dan menghilangkan semua kepentingan politik dari proses hukum.
Setelah semua pengembangan dan perbaikan telah dilakukan, secara bertahap, kepercayaan publik pada hukum dan keadilan dapat dipulihkan. Namun, harus diakui bahwa sulit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Itu saja bukanlah hal yang cukup untuk membuat masyarakat percaya pada sistem hukum. Solusinya adalah menjaga kepercayaan tersebut dengan integritas, transparansi, dan ketegasan dalam menyikapi kejadian-kejadian yang melanggar hukum.
Hukum Tanpa Integritas, Transparansi, dan Ketegasan akan Meningkatkan Ketidakpercayaan MasyarakatÂ
Hukum adalah alat yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat, tetapi alat ini tidak akan berfungsi jika integritas, transparansi, dan ketegasan diabaikan. Apa artinya hukum jika tidak ada integritas di baliknya? Tidak ada artinya. Tanpa integritas, hukum akan menjadi sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak jelas lagi bahwa hal ini akan merusak kepercayaan publik pada hukum.
Sementara itu, transparansi juga sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat pada hukum. Transparansi dapat dicapai dengan mengakses informasi publik dan memberikan wawasan pada masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana sistem hukum berfungsi dan untuk memahami seberapa adil dan independen sistem tersebut dalam menjalankan keputusannya.
Ketegasan juga merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sistem hukum. Ketegasan dalam menjalankan keputusan pengadilan dan aturan hukum membuktikan bahwa pengadilan dapat benar-benar memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Namun, ketegasan ini berarti juga harus diikuti dengan konsekuensi yang setimpal bagi pelanggar hukum. Semua orang sama di depan hukum; termasuk pejabat publik, pengusaha, dan orang biasa.
Masyarakat akan lebih mempercayai sistem hukum jika mereka melihat bahwa pengadilan dan hukum bertindak berdasarkan integritas, transparansi, dan ketegasan. Hanya dengan memastikan hal ini maka kepercayaan masyarakat pada hukum bisa ditingkatkan. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum bisa berdampak lebih buruk lagi pada sistem ini. Misalnya saja, bagaimana jika seseorang dari kalangan bawah merasa bahwa hak-hak mereka dilanggar tetapi tidak ada jalan untuk mendapatkan keadilan? Ini bisa menyebabkan segolongan masyarakat merasa tidak dihargai dan tidak memiliki harapan atau keyakinan pada hukum yang seharusnya melindungi mereka.
Hukum adalah sarana utama bagi menjaga kesatuan masyarakat dan menjamin keadilan. Namun, ketidakpercayaan masyarakat pada hukum sudah sangat umum terjadi. Sejauh ini hukum dianggap tidak adil dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Jika hukum ingin merespon kebutuhan masyarakat, integritas, transparansi, dan ketegasan harus menjadi prinsip-prinsip yang ditekankan di setiap tahapan dari pembuatan keputusan hukum. Jika hal itu bisa dicapai, maka kepercayaan publik pada hukum bisa ditingkatkan dan fungsi keadilan dari sistem hukum dapat berjalan dengan adil.
Hukum Harusnya menjadi Pilar Utama Sistem DemokrasiÂ
Seharusnya hukum menjadi piramida dasar sistem demokrasi. Namun, kadang kala hukum kerap kali dimanipulasi oleh kepentingan politik dan kehidupan masyarakat. Hukum [yang mudah dipermainkan oleh kepentingan politik] ini kemudian tak bisa berfungsi sebagai jaminan keadilan bagi masyarakat.
Hukum yang fleksibel dan tidak tegas, seperti restitusi yang digunakan untuk memberi pengampunan terhadap pelaku kejahatan korporasi terus menguatkan kecurigaan publik pada kekuatan dan independensi sistem peradilan criminal. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan hukum dan penggunaan hukum sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan sosial.
Masyarakat kecewa dan merasa tak tertolong jika hukum tidak menjawab keadilan. Situasi ini dapat mempengaruhi serta merusak kualitas hukum dalam suatu negara. Hukum yang mudah dipermainkan, licin, dan tidak ikutan dalam transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan merusak citra baik hukum.
Hukum konsisten tidak hanya semestinya melindungi kepentingan politik. Namun seharusnya diterapkan untuk melindungi segala hak yang meliputi hak asasi manusia, keadilan, dan keseimbangan dalam kepentingan masyarakat. Hukum seharusnya dijadikan jaminan bagi umat masyarakat sebagai suatu struktur panduan yang membantu dalam menyelesaikan konflik dan memberikan praktik dan jaminan keamanan bagi masyarakat.
Hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat sehingga mengharuskan argumentasi atas keuntungan hukum di masa depan. Hukum harus diintegrasikan dengan bahasa dan praktik sosial masyarakat yang ada, jangan hanya memecah belah masyarakat tetapi mengakar pada praktik dan kebutuhan masyarakat. Dan seluruh elemen masyarakat harus dipastikan mendapatkan perlindungan dari hukum terutama yang tidak terlindungi seperti perempuan, anak dan suku minoritas.
Kesimpulan
Hukum harus dijadikan sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi. Namun, harapan ini kadang sulit diwujudkan ketika kepentingan politik dan ekonomi yang menguasai hukum dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan menumpangkan keadilan bagi masyarakat. Transparansi dan integritas dalam praktik hukum membuat masyarakat lebih sadar dan percaya pada hukum, dan itu harus dijadikan landasan oleh setiap praktisi hukum dan pembuat kebijakan. Reformasi kebijakan dan pengetahuan praktik dan instrumen hukum yang ada, jika dilakukan dengan benar, dapat meningkatkan efektivitas hukum dan memperbaiki citra hukum dalam masyarakat.
Sekar Putih, 1452024
