Setelah semua pengembangan dan perbaikan telah dilakukan, secara bertahap, kepercayaan publik pada hukum dan keadilan dapat dipulihkan. Namun, harus diakui bahwa sulit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Itu saja bukanlah hal yang cukup untuk membuat masyarakat percaya pada sistem hukum. Solusinya adalah menjaga kepercayaan tersebut dengan integritas, transparansi, dan ketegasan dalam menyikapi kejadian-kejadian yang melanggar hukum.
Hukum Tanpa Integritas, Transparansi, dan Ketegasan akan Meningkatkan Ketidakpercayaan MasyarakatÂ
Hukum adalah alat yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat, tetapi alat ini tidak akan berfungsi jika integritas, transparansi, dan ketegasan diabaikan. Apa artinya hukum jika tidak ada integritas di baliknya? Tidak ada artinya. Tanpa integritas, hukum akan menjadi sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak jelas lagi bahwa hal ini akan merusak kepercayaan publik pada hukum.
Sementara itu, transparansi juga sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat pada hukum. Transparansi dapat dicapai dengan mengakses informasi publik dan memberikan wawasan pada masyarakat. Ini memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana sistem hukum berfungsi dan untuk memahami seberapa adil dan independen sistem tersebut dalam menjalankan keputusannya.
Ketegasan juga merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat pada sistem hukum. Ketegasan dalam menjalankan keputusan pengadilan dan aturan hukum membuktikan bahwa pengadilan dapat benar-benar memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Namun, ketegasan ini berarti juga harus diikuti dengan konsekuensi yang setimpal bagi pelanggar hukum. Semua orang sama di depan hukum; termasuk pejabat publik, pengusaha, dan orang biasa.
Masyarakat akan lebih mempercayai sistem hukum jika mereka melihat bahwa pengadilan dan hukum bertindak berdasarkan integritas, transparansi, dan ketegasan. Hanya dengan memastikan hal ini maka kepercayaan masyarakat pada hukum bisa ditingkatkan. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum bisa berdampak lebih buruk lagi pada sistem ini. Misalnya saja, bagaimana jika seseorang dari kalangan bawah merasa bahwa hak-hak mereka dilanggar tetapi tidak ada jalan untuk mendapatkan keadilan? Ini bisa menyebabkan segolongan masyarakat merasa tidak dihargai dan tidak memiliki harapan atau keyakinan pada hukum yang seharusnya melindungi mereka.
Hukum adalah sarana utama bagi menjaga kesatuan masyarakat dan menjamin keadilan. Namun, ketidakpercayaan masyarakat pada hukum sudah sangat umum terjadi. Sejauh ini hukum dianggap tidak adil dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Jika hukum ingin merespon kebutuhan masyarakat, integritas, transparansi, dan ketegasan harus menjadi prinsip-prinsip yang ditekankan di setiap tahapan dari pembuatan keputusan hukum. Jika hal itu bisa dicapai, maka kepercayaan publik pada hukum bisa ditingkatkan dan fungsi keadilan dari sistem hukum dapat berjalan dengan adil.
Hukum Harusnya menjadi Pilar Utama Sistem DemokrasiÂ
Seharusnya hukum menjadi piramida dasar sistem demokrasi. Namun, kadang kala hukum kerap kali dimanipulasi oleh kepentingan politik dan kehidupan masyarakat. Hukum [yang mudah dipermainkan oleh kepentingan politik] ini kemudian tak bisa berfungsi sebagai jaminan keadilan bagi masyarakat.
Hukum yang fleksibel dan tidak tegas, seperti restitusi yang digunakan untuk memberi pengampunan terhadap pelaku kejahatan korporasi terus menguatkan kecurigaan publik pada kekuatan dan independensi sistem peradilan criminal. Beberapa kali terjadi penyalahgunaan hukum dan penggunaan hukum sebagai alat politik untuk mencapai kekuasaan sosial.
Masyarakat kecewa dan merasa tak tertolong jika hukum tidak menjawab keadilan. Situasi ini dapat mempengaruhi serta merusak kualitas hukum dalam suatu negara. Hukum yang mudah dipermainkan, licin, dan tidak ikutan dalam transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan merusak citra baik hukum.
