Mohon tunggu...
Eko Susilo
Eko Susilo Mohon Tunggu... Lainnya - Eko Susilo-menulis apa saja yang penting bermanfaat, baik itu kritisi atau umpan balik atau sanggahan

Saya seorang biasa saja dan menulis mencoba mengungkapkan pikiran , fenomena dan fakta serta peristiwa yang mungkin dapat memberikan manfaat

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Ketentuan Peralihan, Bona Fide - Bagian Satu

7 Oktober 2024   23:50 Diperbarui: 17 Oktober 2024   18:22 68
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dalam setiap UU ada yang disebit ketentuan peralihan, ada yang bisa dirumuskan dan ada yang ditafsirkan melalui kata dalam ketentuan tertentu. 

Maksudnya apa ya ketentuan Peralihan itu?. Ketentuan peralihan adalah aturan atau regulasi yang mengatur bagaimana transisi atau perubahan dari suatu sistem hukum, peraturan, atau keadaan yang lama ke sistem atau keadaan yang baru dilakukan. Ketentuan ini biasanya dibuat untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu atau merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta memberikan waktu yang cukup untuk penyesuaian.

Contoh ketentuan peralihan dapat ditemukan dalam undang-undang atau peraturan baru, yang mengatur bagaimana peraturan-peraturan lama harus diterapkan atau diubah, dan bagaimana hak dan kewajiban yang telah ada sebelumnya disesuaikan dengan peraturan yang baru. Ketentuan ini juga bisa mencakup batas waktu atau prosedur transisi bagi individu, organisasi, atau lembaga untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Nah dqlam kondisi itulah emergency exitnya perlu dirumuskan dengan benar. Apakah mengenai waktu, ketentuan mutlak atau ketentuan jangka waktu opersional dan juga ketentuan produk hukumnya dari yang dialihkan dan sedang atau pasca beralih.

Bicara mengenai nama Kementerian, Lembaga dpandang dari sisi hukumnya, sosial, ekonomi, Teknologi Informasi, Anggaran secara luas maupun sempit, pelayanan, aset, SDM tentu akan memiliki efek luas dan berdampak nyata, bukan sekedar angan-angan.

Perubaham Nama Kementerian

Nama Kementerian tentu akan dipandang sebagai suatu tempat bagi organisasi untuk cermin bagi yang berkuasa atau bagi masyarakat untuk melakukan urusan pemerintahan. Apakah itu mengenai urusan dalam kebutuham umum atau khusus. Jika ada perubahan nama apakah efeknya?. Apakah sederhana?.

Tentu tidak karena ukurannya adalah mengenai hal yang tercatat, akan dicatat dan sudah dicatat. Lalu bagaimana ukuran itu akan sesuai?.

Waktu...ya waktu adalah siatu hal dianggap esensial dalam hal ini. Sejak kapan berubah, apa yang akam berubah dan dampaknya apa  jika berubah?.

Pada saat ini, mibggu pertama oktober 2024, saya tidak memandang atau POV dari sisi politik praktisnya namun dari sisi sederhana saja dengaan pertanyaan : bagaimana nama kementerian berubah dari sisi adminitrasi dan pelayanan?.

Itu tentu sudab berbeda maksudnya, administrasi dimaksud itu apa? Administrasi publik adalah bidang yang mencakup kegiatan manajerial, kebijakan, dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara untuk mengatur dan melaksanakan keputusan-keputusan publik. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola sumber daya negara secara efisien dan efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan sosial.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun