Itu belum lagi keberadaan infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap yang juga cukup signifikan jumlahnya. Dimana berpengaruh pada aksesibilitas dan konektivitas dalam lingkup kabupaten maupun antar kabupaten di Sulteng.
Mewujudkan Sulteng lebih sejahtera dan maju dengan realitas infrastruktur dan konektivitas yang tidak mantap, tentu akan menjadi sebuah dilema. Karena dipastikan mobilitas menjadi tidak lancar, perputaran ekonomi juga menjadi terbatas dan berbiaya tinggi.
Maka sudah on the track rasanya, jika Gubernur memberikan perhatian serius terhadap aspek tersebut. Sebagai tantangan dan kendala yang harus diretas, demi mewujudkan Sulteng sebagai provinsi yang tangguh dan kuat. Dimana pembangunan infrastruktur terus digenjot untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.
Di satu sisi Sulteng sudah menyatakan kesiapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui suplai logistik pangan dan lainnya. Hal tersebut turut dipertegas kembali oleh Gubernur dalam sambutannya pada peringatan HUT provinsi Sulteng.
Ini tentu bukan target sederhana, namun target besar yang membutuhkan effort dan keseriusan sebagai daerah penyangga. Maka seperti sudah disebutkan sebelumnya, tantangan untuk memaksimalkan sektor pertanian dan kelautan adalah sebuah keniscayaan, guna mewujudkan swasembada pangan.
Maka sekali lagi Pemprov Sulteng tidak bisa kerja sendiri dalam meretas angka kemiskinan di Sulteng. Termasuk, mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor. Serta mewujudkan swasembada pangan untuk kepentingan daerah penyangga IKN.
Pemprov tidak bisa bergerak sendiri meretas kesenjangan infrastruktur dan konektivitas untuk menjadikan Sulteng sebagai daerah yang maju di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. Keterbatasan APBD dalam membangun infrastruktur, sejatinya membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.
Maka upaya Gubernur Sulteng dalam mengusulkan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) daerah penyangga IKN, merupakan langkah tepat agar dukungan anggaran dan proyek strategis, bisa diturunkan dari pusat untuk Sulteng.
Sebagaimana keberadaan Inpres Jalan Daerah yang turut membantu mengatasi ruas jalan kabupaten lewat dukungan APBN, maka Keppres daerah penyangga IKN akan membantu daerah dalam membangun sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai daerah penyangga.
Walau masih bersifat usulan dan terus didorong oleh Pemprov Sulteng agar bisa direalisasikan oleh Presiden, setidaknya menjadi solusi kebijakan terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, lewat dukungan APBN.
