Meretas Tantangan Provinsi Sulteng di Usia 60 Tahun

Tanggal 13 April 2024, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) genap berusia 60 tahun. Jika dianalogikan dengan umur manusia, maka dikategorikan sebagai usia dimana sudah berpengalaman melewati dinamika kehidupan.

Di usia 60 tahun, idealnya telah terwujud sebuah Provinsi yang sejahtera masyarakatnya, maju daerahnya serta tangguh menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut relevan dengan tema HUT tahun ini yakni, kuat dan tangguh untuk Sulteng lebih sejahtera dan maju.

Namun apakah Provinsi Sulteng sudah sesuai dari gambaran ideal yang diharapkan? itu bisa dijawab dengan pendekatan data statistik dan juga realitas faktual di lapangan. Dimana  sejumlah pencapaian terkait indikator makro pembangunan telah diraih oleh Provinsi Sulteng. 

Meliputi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka serta indeks pembangunan manusia (IPM). Capaian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng tersebut, disampaikan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura saat upacara peringatan HUT Provinsi Sulteng ke 60.

Pertama, laju pertumbuhan ekonomi Sulteng tahun 2023 sebesar 11,91 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,,05 persen. Dimana menempatkan provinsi Sulteng berada d iurutan kedua tertinggi secara nasional setelah Maluku Utara.

Kedua, tingkat kemiskinan di Sulteng pada tahun 2021 sebesar 13,00 persen menurun menjadi 12,41 persen pada tahun 2023. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka  pada tahun 2021 sebesar 3,75 persen mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,95 persen.

Keempat, indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2021 sebesar 70,,54 poin terus meningkat pada tahun 2023, dimana IPM Sulteng bisa sebesar 71,66 poin. Ini merupakan IPM dengan kategori tinggi yang diraih oleh provinsi Sulteng.

Potret landscape alam di wilayah provinsi Sulteng. Dok Pri

Capaian indikator dengan basis data tersebut, merupakan bukti hasil kerja nyata pemerintah Provinsi (pemprov)  yang bersinergi dengan pemerintah pusat serta kabupaten dan kota di Sulteng. Mengapa sinergi, karena capaian tersebut berkat keterlibatan berbagai stakeholder. 

Dari data statistik di atas, telah menunjukkan pencapaian menggembirakan serta mengafirnasi adanya effort atas kinerja serius dari semua stakeholder. Namun secara faktual di lapangan, memperlihatkan Sulteng masih memiliki berbagai tantangan yang harus diretas.

Salah satunya pertumbuhan ekonomi Sulteng yang cukup tinggi realisasinya, melampaui capaian nasional. Ini tidak bisa dielakkan mengingat pertumbuhan ekonomi Sulteng, sangat ditopang oleh sektor pertambangan yakni energi dan sumber daya mineral. Khususnya investasi pengelohan nikel di kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Sejatinya investasi juga masuk dari sektor lainnya seperti energi, kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Namun harus diakui, sektor pertambangan dan industri pengolahan, berdampak terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Potensi sumber daya alam Sulteng yang sangat besar, tentu harus dimanfaatkan dan dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Namun capaian pertumbuhan ekonomi tersebut masih paradoks dengan fakta angka kemiskinan yang masih cukup signifikan persentasenya di Sulteng.

Sektor pertambangan menjadi primadona pertumbuhan ekonomi Sulteng. Dok Pri

Realitas paradoks inilah yang tentu menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi pemprov Sulteng, untuk diatasi secara bersama. Yakni pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat, serta kemajuan sarana dan infrastruktur daerah di wilayah Sulteng.  

Itu artinya seluruh potensi di sektor lain juga harus dimaksimalkan, terutama yang melibatkan usaha masyarakat kebanyakan. Seperti petani, peternak, nelayan dan pelaku UMKM. Keberadaan masyarakat yang bekerja di sektor tersebut sangat dominan, namun di satu sisi rentan terdampak kemiskinan, karena beragam risiko yang dihadapi.

Sudah selayaknya Sulteng sebagai daerah pertanian dan kelautan digenjot potensinya. Agar pertumbuhan ekonominya bisa meningkat, Walau pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dari sektor investasi pertambangan dan industri, namun sektor pertanian dan kelautan tetap harus diperkuat.

Tentu upaya Pemprov Sulteng untuk memajukan kedua sektor kedua tersebut sudah dilakukan, lewat beragam program yang bertujuan mensejahterakan masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari sektor tersebut.

Namun satu hal yang tidak bisa ditampik adalah, problematika di sektor tersebut juga beragam. Diantaranya  kendala keterbatasan sarana prasarana serta infrastruktur yang dibutuhkan. Termasuk juga kendala aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung kemajuan sektor tersebut.

Pembangunan infrastruktur jalan yang didukung lewat APBN. Dok Pri

Soal pembangunan infrastruktur dan konektivitas turut disebutkan oleh Gubernur Rusdy Mastura pada peringatan HUT ke 60 tahun provinsi Sulteng. Sepertinya Gubernur menyadari benar, bahwa akselerasi penanganan infrastruktur dan konektivitas menjadi tantangan yang tidak mudah, mengingat luasnya wilayah provinsi Sulteng.

Sebagai gambaran kondisi infrastruktur jalan provinsi berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Sulteng adalah sepanjang 1643,74 kilometer. Adapun di tahun 2022 ruas jalan yang dalam kondisi mantap sepanjang 10,50,19 kilometer. Sementata target jalan mantap di tahun 2023 adalah sepanjang 1189,,28 kilometer

Itu belum lagi keberadaan infrastruktur jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap yang juga cukup signifikan jumlahnya. Dimana berpengaruh pada aksesibilitas dan konektivitas dalam lingkup kabupaten maupun antar kabupaten di Sulteng.

Mewujudkan Sulteng lebih sejahtera dan maju dengan realitas infrastruktur dan konektivitas yang tidak mantap, tentu akan menjadi sebuah dilema. Karena dipastikan mobilitas menjadi tidak lancar, perputaran ekonomi juga menjadi terbatas dan berbiaya tinggi.

Maka sudah on the track rasanya, jika Gubernur memberikan perhatian serius terhadap aspek tersebut. Sebagai tantangan dan kendala yang harus diretas, demi mewujudkan Sulteng sebagai provinsi yang tangguh dan kuat. Dimana pembangunan infrastruktur terus digenjot untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

Di satu sisi Sulteng sudah menyatakan kesiapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui suplai logistik pangan dan lainnya. Hal tersebut turut dipertegas kembali oleh Gubernur dalam sambutannya pada peringatan HUT provinsi Sulteng.

Potret usaha masyarakat guna pendapatan ekonomi. Dok Pri

Ini tentu bukan target sederhana, namun target besar yang membutuhkan effort dan keseriusan sebagai daerah penyangga. Maka seperti sudah disebutkan sebelumnya, tantangan untuk memaksimalkan sektor pertanian dan kelautan adalah sebuah keniscayaan, guna mewujudkan swasembada pangan.

Maka sekali lagi Pemprov Sulteng tidak bisa kerja sendiri dalam meretas angka kemiskinan di Sulteng. Termasuk, mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor. Serta mewujudkan swasembada pangan untuk kepentingan daerah penyangga IKN.

Pemprov tidak bisa bergerak sendiri meretas kesenjangan infrastruktur dan konektivitas untuk menjadikan Sulteng sebagai daerah yang maju di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia. Keterbatasan APBD dalam membangun infrastruktur, sejatinya membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Maka upaya Gubernur Sulteng dalam mengusulkan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) daerah penyangga IKN, merupakan langkah tepat agar dukungan anggaran dan proyek strategis, bisa diturunkan dari pusat untuk Sulteng.

Sebagaimana keberadaan Inpres Jalan Daerah yang turut membantu mengatasi ruas jalan kabupaten lewat dukungan APBN, maka Keppres daerah penyangga IKN akan membantu daerah dalam membangun sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai daerah penyangga.

Walau masih bersifat usulan dan terus didorong oleh Pemprov Sulteng agar bisa direalisasikan oleh Presiden, setidaknya menjadi solusi kebijakan terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, lewat dukungan APBN.

Walaupun Sulteng mengalami lompatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi lewat masuknya investasi hilirisasi nikel, namun tetap saja keterbatasan APBD masih menjadi kendala terhadap akselerasi tersebut. Tidak semudah membalikkan tangan, untuk meretas disparitas infrastruktur menjadi lebih maju dan representatif.

Semua butuh tahapan, dukungan dan sinergitas. Mulai dari lingkup pemerintahan terbawah yakni desa, selanjutnya kabupaten, provinsi dan pusat. Hanya dengan demikian Sulteng bisa menjadi daerah maju, kuat dan tangguh sebagaimana yang diharapkan.

Dirgahayu 60 tahun Provinsi Sulteng.