Untuk elemen pelabuhan sendiri sebagaimana disebutkan dalam Perpres, terbagi dalam tiga kategori. Meliputi pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan.
Di mana yang masuk kategori pelabuhan utama di Sulteng adalah pelabuhan Pantoloan. Sementara untuk pelabuhan pengumpul meliputi pelabuhan Tolitoli, Wani dan Donggala. Sementara pelabuhan pengumpan lokal yakni pelabuhan Lamoni/Teluk Malala Kabupaten Tolitoli.
Dalam buku Tol Laut, Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia menyebutkan, dimaksud pelabuhan utama (main poort) yakni berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional.
Alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar. Sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Adapun pelabuhan pengumpul (collector port) adalah berfungsi pokok melayani angkutan laut dalam negeri. Alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah. Sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
Sementara pelabuhan pengumpan (feeder port) adalah berfungsi pokok melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri. Alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas.Â
Merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Sebagai tempat asal tujuan penumpang dan barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
Merujuk pada keberadaan pelabuhan yang dimaksud, maka harus diakui intensitas konektivitas transportasi (tol) laut di Sulteng jika dibandingkan dengan daerah lain dalam kawasan Selat Makassar, masih mengalami disparitas.
Ini adalah realitas yang tak bisa dielakkan. Sementara di satu sisi, Sulteng sebagai daerah penyangga IKN membutuhkan konektivitas yang memadai lewat dukungan empat elemen pendukung tol laut.Â
Khususnya penambahan armada kapal untuk mendukung angkutan penumpang dan barang (logistik) yang efisien dan efektif.
Maka jika Pemprov Sulteng benar-benar ingin mengoptimalkan pengelolaan sektor maritim di kawasan Selat Makasar, maka aspek konektivitas harus dapat dioptimalkan lewat momentum kerja sama lintas provinsi. Serta menjadikan road map sebagai panduan strategis guna melakukan lompatan bagi kemajuan sektor maritim.
