Tahun politik 2024 telah tiba. Tahun dimana konsentrasi diarahkan pada sejumlah agenda politik yang akan menyertakan peran serra masyarakat (publik) di dalamnya.
Agenda politik tersebut diantaranya pertama, pemilihan Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Agenda ini akan dihelat pada tanggal 14 Februari 2024.
Kedua, pemilihan Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Agenda ini akan dihelat pada tanggal 27 November 2024.
Ketiga, pelantikan (pengambilan sumpah) Anggota DPR R, Â DPD RI, Â yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Okrober 2024. Adapun untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyesuaikan berakhirnya masa tugas.
Keempat, pelantikan (pengambilan sumpah) Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024.
Ini belum termasuk agenda berupa tahapan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu, gugatan perselisihan suara ke MK, putaran kedua Pilpres serta tahapan kampanye pemilihan Pilkada serentak.
Agenda politik diatas menggambarkan bagaimana tahun 2024 adalah tahun yang disibukkan dengan agenda politik yang padat. Agenda yang mengafirnasi, bahwa 2024 benar sebagai tahun politik yang akan menyedot perhatian besar publik.
Namun demikian, kesibukan politik sudah dimulai dari hari pertama di tahun 2024. Dimana, para peserta kontestan politik, semakin getol mencari dukungan untuk keterpilihan pada Pemilu nanti.Â
Mengingat tidak banyak waktu untuk mensosialisasikan citra diri sebagai peserta kontestasi. Waktu yang ada harus dimanfaatkan guna meyakinkan konstituen untuk menentukan preferensi politiknya.Â
Dijauhkan Praktek Money Politic
Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU, tahapan kampanye Pemilu digelar hingga tanggal 10 Februari 2024. Selanjutnya tanggal 11-13 Februari adalah masa tenang dan tanggal 14 Februari 2024 adalah voting day.
Maka bisa dipastikan sepanjang bulan Januari hingga Februari 2024, adalah masa dimana rivalitas politik akan semakin dinamis. Maka siapa lagi objeknya kalau bukan masyarakat, sebagai sumber kedaulatan dalam pesta demokrasi.
Bisa dibayangkan atensi, interaksi dan komunikasi dalam rentang waktu tahapan kampanye, akan berpusar ke basis-basis masyarakat demi memperoleh dukungan elektoral.
Mata dari peserta kontestan yakni Parpol, Caleg serta Capres-Cawapres akan bertemu dengan mata konstituen yakni masyarakat secara langsung di ruang publik.
Juga badan bertemu badan, serta tangan bertemu tangan, saat bersosialisasi atau menyerahkan alat peraga kampanye berupa stiker, famplet atau kartu nama kontestan.
Tentu yang dihindari saat tangan bertemu tangan adalah, penyerahan amplop yang berisi money politic (politik uang), dari peserta kontestasi kepada konstituen.
Karena harus diakui momen kontesrasi politik oleh sebagian oknum masyarakat, dijadikan momen menanti datangnya serangan fajar (pemberian uang) untuk jual beli suara.
Alasannya karena Pemilu digelar lima tahun sekali, jadi kapan lagi bisa merasakan "buah tangan" para peserta kontestasi politik, kalau bukan saat Pemilu digelar.
Padahal praktek pemberian amplop money politic adalah sebuah pelanggaran dan tidak dibenarkan dilakukan. Karena itu diharapkan tahun politik 2024 ini, dijauhkan dari praktek money politic tersebut.
Hindari Segregasi Politik
Dengan agenda politik yang sangat padat di tahun 2024, maka dipastikan ruang publik kita akan diwarnai dengan dinamika narasi maupun konten politik yang jor-joran.
Dari anak anak, remaja, pemuda, dewasa hingga lansia akan melebur dalam pusaran dimensi politik. Karena sebuah keniscayaan dalam kontestasi politik di Indonesia, adalah momentum yang melintasi batas usia.
Walaupun untuk anak dan remaja di bawah 17 tahun belum bisa terlibat dalam politik praktis, namun tak bisa disangkali jika diantara mereka sudah pada melek politik. Terbukti ada yang mengidolakan Capres arau Cawapres tertentu.
Maka sah-sah saja jika nantinya semua masyarakat Indonesia bergembira dalam denyut antusias tahun politik 2024. Serta turut berantensi, berinteraksi dan berkomunikasi lewat narasi maupun konten politik.
Apalagi jika narasi atau konten yang dibangun adalah yang berkaitan dengan edukasi politik terhadap masyarakat, tentu sangat positif dan bermanfaat.
Tahulah sendiri kultur politik kita dalam setiap momentum kontestasi politik. Yakni menghadirkan rivalitas yang bermuara pada segregasi terhadap sesama anak bangsa.
Kedewasaan berpolitik yang mengedepankan penghargaan terhadap perbedaan politik belum  sepenuhnya dimiliki. Sehingga praktek segregasi akan selalu mewarnai denyut perpolitikan di tanah air. Â
Karena itu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan berpotensi menjadi pelanggaran, harus dihindari. Jangan merusak agenda politik di tahun 2024 ini dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.
Salah satunya praktek segregasi yang bermuara pada pembelahan sesama anak bangsa, hanya karena berbeda pilihan . Cukup tahun politik sebelumnya itu terjadi, di tahun 2024 semoga tidak terulang.
Tentu agak prihatin juga juga melihat masyarakat akan disibukkan dengan padatnya agenda politik di tahun ini. Kita berharap jangan sampai ada masyarakat yang jenuh, apatis apalagi apriori menyongsong momen politik 2024 ini.
Kita berharap masyarakat tetap antusias dalam setiap agenda politik yang sudah dijadwalkan, sembari tidak menggerus tugas-tugas lain yang berhubungan dengan aktivitas keseharian.
Antusias yang dimaksud adalah antusias yang sewajarnya. Bukan salah kaprah aoalagi melakukan gerakan tambahan yang bisa menimbulkan resistensi dan kegaduhan di ruang publik.
Karena mau tidak mau, suka tidak suka, agenda politik 2024 ini adalah agenda yang sangat penting bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah agenda yang akan menentukan nasib dan masa depan bangsa ini untuk lima tahun berikutnya.
Mari kita, sambut tahun politik 2024 dengan riang gembira demi persatuan bangsa. Bukan sebaliknya menebar permusuhan yang menimbulkan perpecahan.
