Sementara untuk pemerintah desa beberapa tugasnya adalah mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. Kemudian ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
Tugas pemerintah desa tentu cukup signifikan mengingat salah satu kebutuhan sumber daya air yakni untuk pertanian yang berbasis di pedesaan.
Meskipun secara normatif tugas pemda dalam pengelolaan sumber daya air sudah diatur lewat regulasi, namun dalam menghadapi kondisi paling ekstrem yakni kekeringan yang berpotensi menyebabkan krisis air, maka pemda perlu menyiapkan skenario antisipasi terhadap penyediaan air bersih di daerah, jika hanya mengandalkan air permukaan.
Bagi Provinsi Sulteng sendiri sebagaimana data dari Dinas CIKASDA Sulteng, untuk potensi air baku dari air permukaan cukup banyak.Â
Maka untuk menghadapi kondisi kekeringan, upaya yang dilakukan yakni mengawetkan air yaitu menahan selama mungkin air permukaan di darat. Karena itu pembangunan bendungan, embung dan tampungan air lainnya dibutuhkan untuk pengawetan air permukaan tersebut.
Mengingat tanah di Sulteng sebagai besar porositasnya sangat tinggi, maka air hujan yang turun langsung masuk ke dalam tanah menjadi potensi air tanah yang mengisi cekungan air tanah (CAT).Â
Ini dapat dimanfaatkan sebagai cadangan air tanah. Namun menurut Dinas CIKASDA, penggunaan air permukaan lebih diutamakan ketimbang penggunaan air tanah.
Tentu daerah lain di Indonesia punya problem berbeda terhadap kondisi air permukaan akibat pengaruh El Nino dan berbagai faktor penyebab. Maka tentu saja perlu skenario yang tepat dalam penanganannya, agar kendala tersebut tidak menjadi 'bencana' bagi masyarakat dan daerah.
Perlu diingat bahwa pengelolaan sumber daya air berkelanjutan sangat penting dan strategis untuk ditangani serta dikelola secara serius. Karena ketersediaan air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan dalam peradaban kehidupan manusia.
