Meretas Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan di Sulteng

Tanggal 13 April 2022 lalu, Provinsi Sulawesi Tengah genap berusia 58 tahun. Jika dianalogikan dengan usia manusia, maka dapat digolongkan usia yang sudah sangat dewasa dalam melewati fase demi fase kehidupan. Lalu apakah dalam usia 58 tahun tersebut Provinsi Sulteng dapat dikategorikan sebagai daerah yang sudah maju dan sejahtera masyarakatnya.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, tentu memerlukan datatis dan observasi faktual untuk mengukurnya. Apalagi untuk ukuran daerah maju dan sejahtera, berdasarkan data saja tidak cukup, perlu disertai dengan observasi faktual di lapangan. Karena jika didasarkan pada data saja, maka bisa menghadirkan perdebatan. Namun untuk observasi faktual yang menjadi realitas di lapangan, tentu tidak akan ada yang dapat menampiknya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sulteng masuk dalam sepuluh besar Provinsi terkaya di Indonesia karena memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 2021 sebesar Rp 81,73 juta. Sementara untuk Pulau Sulawesi, Provinsi Sulteng berada di urutan pertama PDRB tertinggi.

Namun disisi lain berdasarkan data BPS tahun 2021, Provinsi Sulteng berada di peringkat sepuluh teratas angka kemiskinannya. Yakni sebesar 12,18 persen atau 381,210 jiwa dari jumlah penduduk Sulteng. Dari dua data diatas, terdapat Paradoks antara fakta tingginya angka PDRB dan angka kemiskinan di Sulteng. Hal ini sudah sempat saya tuliskan dalam artikel yang berjudul "Ketika angka kemiskinan di Sulteng turun satu persen."

Mengapa Paradoks, karena terjadi kontradiksi antara kondisi Sulteng yang kaya akan sumber daya alamnya, dengan tingginya angka kemiskinan. Belum lagi dengan kondisi sarana prasarana serta infrastruktur di berbagai daerah di Sulteng yang belum memadai, menjadi realitas untuk menggambarkan Provinsi Sulteng sebagai daerah yang maju. 

Soal adanya kondisi Paradoks tersebut, turut disampaikan oleh Ketua DPRD Sulteng Dr Nilam Sari Lawira, saat menyampaikan pokok pokok pikiran DPRD Sulteng dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rapat Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang digelar di Palu tanggal 11 April 2022 lalu. Dimana menurutnya, kekayaan daerah Sulteng yang diukur berdasarkan PDRB, ternyata masih dinikmati oleh sebagian kalangan tertentu, dan belum dinikmati sebagian besar masyarakat miskin di Sulteng.        

Diusia yang sudah berusia 58 tahun, harus diakui Provinsi Sulteng masih diperhadapkan dengan sejumlah tantangan yang harus diretas, guna mewujudkan Provinsi yang maju dan sejahtera. 

Dalam Musrenbang RKPD Sulteng yang dihadiri berbagai stakeholder dari tingkat Pusat hingga Kabupaten, terungkap sejumlah isu strategis dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 sebagai evaluasi indikator makro Provinsi Sulteng yang disampaikan langsung oleh Gubernur Rusdy Mastura.

Isu strategis tersebut meliputi Pertama, belum optimalnya nilai tambah komoditas pertanian. Dua, terbatasnya kualitas tenaga kerja lokal. Tiga, aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan belum optimal. 

Empat, belum optimalnya konektivitas antar wilayah. Lima, belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan dasar. Enam, belum optimalnya mitigasi bencana dan pemulihan pasca bencana. Tujuh, kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak. Delapan, keterbatasan energi dan Sembilan, penurunan kualitas lingkungan dan degradasi lingkungan.

Sembilan isu strategis tersebutlah yang menjadi tantangan untuk bisa diretas lewat  program strategis, guna tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulteng tahun 2023 sebagaimana yang sudah ditetapkan. Meretas yang dimaksud adalah upaya mengatasi permasalahan dan tantangan lewat dinamika, tindakan dan pengalaman yang sudah dilakukan.

Adapun sasaran pembangunan dimaksud meliputi, Pertumbuhan Ekonomi sebesar 10,36 persen. Tingkat Kemiskinan sebesar 10,84 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,84 persen. Indeks Gini sebesar 0,22 poin. Indeks Pembangunan Manusia (IPM sebesar 69,87 poin dan Nilai Tukar Petani (NTP) gabungan sebesar 103,58 persen. 

Sinergi Agenda Prioritas Nasional 

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sangat optimis jika target sasaran pembangunan tahun 2023 bisa terwujud, selama semua stakeholder di Provinsi dan Kabupaten berkolaborasi dan bekerja keras dalam melalukan inovasi pembangunan. Serta turut didukung oleh Pemerintah Pusat lewat sinergi program strategis yang dibutuhkan oleh daerah.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Pusat sendiri telah menyusun tujuh agenda prioritas nasional yang memerlukan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Sulteng. Agenda tersebut yakni Satu, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pembahasan program prioritas di Musrembang RKPD Provinsi Sulteng di Palu. Doc Pri

Tiga, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Empat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Lima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Enam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Serta Tujuh, memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk bisa bersinergi dengan agenda prioritas nasional, maka Pemprov Sulteng telah menyusun Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Yakni, meningkatkan kualitas manusia provinsi Sulteng melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM.

Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga, maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.

Selanjutnya meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital. Serta mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Peningkatan Produktivitas dan Ekonomi

Dalam Musrembang RKPD Provinsi Sulteng mengangkat tema, "Peningkatan produktivitas untuk peningkatan ekonomi yang berkualitas." Pilihan tema ini selaras dengan apa yang menjadi target sasaran pembangunan Sulteng di tahun 2023. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Sulteng Dr Christina Sandra Tobondo, saat memberikan laporan dihadapan peserta Musrenbang.

Berdasarkan Tema tersebut, maka fokus Pemprov Sulteng ditahun 2022 adalah untuk meningkatkan produktivitas yang beririsan dengan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah. Bisa jadi ini juga bertujuan untuk meretas tantangan isu strategis yang sudah disebutkan diatas, yakni belum optimalnya nilai tambah komoditas pertanian di Sulteng.

Adanya isu strategis serta kompleksnya tantangan sektor Pertanian di Sulteng sesungguhnya relevan dengan Program Kerja Kementerian Pertanian tahun 2002. Meliputi program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program dukungan manajemen. Adapun lima program tersebut menjadi prioritas nasional guna memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Target komoditas utama Kementerian Pertanian tahun 2022. Doc Kementan RI

Untuk program ketersediaan akses konsumsi pangan berkualitas, diantaranya berupa  program pengembangan padi, jagung, kedelai, pangan lokal pembenihan atau pembibitan tanaman pangan dan ternak, peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, peningkatan produksi buah, pengembangan kawasan pertanian serta peningkatan produksi ternak.

Untuk program nilai tambah dan daya saing industri, berupa program penyediaan alsintan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pengembangan benih perkebunan, pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani serta penyediaan sarana dan prasarana mendukung korporasi pertanian.

Sementara untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi berupa program perakitan varietas unggul tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan, serta perakitan teknologi budaya perbanyakan benih sumber hasil inovasi Balitbangda

Kementerian Pertanian sendiri telah menetapkan target produksi komoditas utama tahun 2022 yang dapat dipenuhi oleh seluruh Provinsi di Indonesia. Meliputi komoditi padi sebanyak 55,22 juta ton, Jagung 20,10 juta ton, Keledai 0,20 juta ton, Bawang Merah 1,64 juta ton, Cabai 2,87 juta ton, Bawang Putih 91 ribu ton, Kopi 795,45 ribu ton, Kelapa 2,86 ton, Kakao 780,90 ton, serta Daging Sapi/Kerbau 444,55 ton.

Target komoditi utama yang dibuat oleh Kementerian Pertanian tersebut menjadi tantangan bagi Pemprov serta Pemkab di Sulteng dalam meningkatkan produktivitas dan peningkatan ekonomi yang berkualitas. Tentu diperlukan komitmen, kerja keras dan terobosan agar Sulteng juga bisa turut menyumbangkan komoditi yang signifikan sebagaimana ditargetkan Kementerian Pertanian.

Terobosan dimaksud yang bagaimana Program Prioritas di Kementerian Pertanian bisa disinergikan dan diturunkan ke daerah, sehingga pelaku usaha dalam hal ini petani dapat meningkatkan produktivitasnya. Upaya meningkatkan produktivitas di daerah, adalah momentum yang tepat mengingat perekonomian Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr Suharso Monoarfa, dalam sambutan secara online di Musrembang RKPD Sulteng. Menurut Suharso, arah ekonomi Indonesia tersebut sudah sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP tahun 2003, yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Memperkuat Infrastruktur Daerah 

Salah satu yang turut menjadi fokus pembahasan dalam Musrembang RKPD Provinsi Sulteng tahun 2022 adalah terkait sektor infrastruktur, berupa penanganan jalan dan jembatan guna memperlancar konektivitas dan mendorong pengembangan ekonomi di wilayah Sulteng.

Soal infrastruktur tersebut masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Pusat, yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Serta tertuang dalam RPJMD Sulteng tahun 2021-2026 yakni mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.

Preservasi jalan dan jembatan nasional di Sulteng. Doc BPJN Sulawesi Tengah

Gubernur Rusdy Mastura memasukan sektor infrastruktur sebagai salah satu isu strategis Provinsi Sulteng yang harus ditangani secara bersama dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR. Isu strategis tersebut yakni belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan dasar di Provinsi Sulteng.

Dalam sesi talkshow di acara Musrembang RKPD Sulteng, turut dihadirkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah Kementerian PUPR sebagai narasumber. Dihadapan Gubernur Sulteng, Kepala BPJN Sulawesi Tengah Ir Muhamad Syukur menegaskan, komitmen pihak Kementerian PUPR terhadap dukungan infrastruktur lewat dukungan alokasi anggaran guna pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sulteng tahun 2022 mencapai Rp 1,103 triliun

Anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan rutin Jalan sepanjang 2.260,06 KM, Pembangunan jalan baru sepanjang 3,40  KM. Rekonstruksi dan rehabilitasi jalan sepanjang 189,71 KM, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 21.311,04 meter, Peningkatan jembatan 1.151,20 meter, penggantian jembatan sepanjang 12,00 meter dan pembangunan jembatan sepanjang 82,30 meter.

Adapun yang menjadi program prioritas tahun 2022  meliputi preservasi ruas jalan Umu-Paleleh-Lokodoka-Buol, preservasi ruas jalan Batas Kota Tolitoli- Silondou, pelebaran jalan Bahodopi-Batas. Sultra, preservasi jalan Parigi- Tolai  serta pembangunan jembatan Palu 4 yang hancur karena tsunami tahun 2018 lalu.

Secara rinci Muhamad Syukur menjelaskan keseluruhan panjang Jalan Nasional di Sulteng yakni 2.373 KM atau 103 ;ruas jalan. Dimana untuk lintas Barat Sulteng sepanjang 807,551 KM, lintas tengah 596,353 KM, lintas Timur 805,727 KM dan lintas penghubung 146,214 KM. Adapun panjang jembatan nasional 24.692 Meter atau 1654 jembatan.

Sebenarnya jika melihat data pengembangan konektivitas yang dilaksanakan oleh Pihak BPJN Wilayah Sulteng yang meliputi 25 item program penanganan jalan di wilayah Sulteng, telah mengakomodir empat lintas  jalan yang menjadi peta jaringan jalan nasional di Sulteng. Tinggal sejauhmana dampak utilisasi (manfaat) terhdap konektivitas dan pengembangan ekonomi daerah.

BPJN Sulteng sendiri melaksanakan pembangunan infrastruktur di Sulteng berdasarkan amanat dari Presiden Jokowi, bahwa pembangunan infrastruktur harus fokus pada kualitas dan aspek lingkungan. "Pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya memperhatikan aspek konektivitas tapi juga kualitas pekerjaan," ujar Syukur.

Gubernur Rusdy Mastura sendiri sangat serius terkait infrastruktur ini mengingat Sulteng sebagai Provinsi yang akan menjadi daerah penyangga utama Ibukota Negara Baru (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya,, salah satu ruas yang perlu mendapat perhatian BPJN sebagai jalur logistik ke IKN yakni ruas jalan Tambu-Kasimbar yang sudah bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan Nasional dan selanjutnya menjadi jalan Tol dilengkapi dengan Pelabuhan Feri di Tambu (Donggala) dan Kasimbar (Parigi Moutong).

Namun keinginan tersebut harus ditahan, karena masih ada kendala dalam meningkatkan status jalan Tambu-Kasinbar menjadi jalan Nasional. Yaitu belum terpenuhinya satu kriteria dari enam kriteria yang sudah ditentukan, berupa lebar ruas jalan yang belum mencapai 5-6 Meter. Kepala BPJN Wilayah Sulteng Muhamad Syukur menegaskan, usulan ini perlu dikawal bukan hanya oleh BPJN dan Pemprov Sulteng saja, namun juga Wakil Rakyat dapil Sulteng yang ada di Senayan.

Menyuarakan Kepentingan Daerah

Dalam kunjungannya ke Palu beberapa waktu lalu Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Infrastruktur, Inventasi dan Ekonomi, Febry Calvin Tetelepta SSi MH menegaskan, paradigma pembangunan Indonesia Sentris diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata. Juga pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, serta peningkatan konektivitas untuk produk produktivitas dan daya saing pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) dan Kawasan Timur Indonesia.

Adapun percepatan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menurunkan biaya logistik, serta mengatasi ketimpangan meningkatkan daya saing guna memacu pertumbuhan ekonomi. Namun demikian paradigma pembangunan Indonesia Sentris tidak sekedar membangun infrastruktur, tetapi membangun peradaban baru dan untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Melihat paradigma pembangunan Indonesia Sentris tersebut, maka Pemprov Sulteng dibawah Kepemimpinan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sudah on the track pada arah pembangunan provinsi Sulteng kedepan. Dimana fokus pada peningkatan produktivitas dan komoditi serta pengembangan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian agar sasaran pembangunan Sulteng tahun 2023 dapat terwujud, maka diperlukan peran aktif dan sinergi semua pihak yang  melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat Termasuk juga para Legislator yang ada di Senayan, sebagaimana disampaikan Kepala BPJN Ir Muhamad Syukur, bahwa peran Wakil Rakyat dalam mengawal program daerah di Pusat sangat penting. 

Anggota DPD RI Senator Dapil Sulteng Lukky Semen SE adalah salah satu Legislator yang turut aktif dalam menyuarakan kepentingan daerah dengan sejumlah mitra kerja Kementerian. Dalam rapat kerja antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian yang dihadiri Menteri Dr Sahrul Yasin Limpo awal tahun 2022 ini, Senator Lukky Semen turut menyuarakan berbagai kendala di sektor pertanian dari hasil jaring aspirasi di daerah. Serta perlunya intervensi program dan anggaran dari pihak Kementerian untuk Provinsi Sulteng.

Demikian pula saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR yang dihadiri Wakil Menteri John Wempi Watipo SH MH. Senator Lukky Semen meminta Kementerian PUPR memberi perhatian yang lebih besar dan serius terhadap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di wilayah Sulteng agar akses transportasi masyarakat menjadi lebih mudah.

"Kondisi infrastruktur yang belum memadai di sejumlah titik di Sulteng perlu diperhatikan. Dengan kondisi infrastruktur yang memadai akan berdampak pada konektivitas antar daerah di wilayah Sulteng, sehingga mendukung distribusi logistik dan komoditi masyarakat, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah," ujar Senator di hadapan Wakil Menteri.   

Dalam Musrembang RKPD Sulteng yang digelar di Palu beberapa waktu lalu, pihak Pemprov Sulteng sebenarnya telah mengundang semua Wakil Rakyat di Senayan baik dari DPR maupun DPD RI. Ini merupakan bentuk political will agar seluruh stakeholder termasuk Legislatif di Pusat bersama sama bersinergi untuk kepentingan daerah Sulteng.

Diusia yang ke 58 di tahun 2022 ini, menjadi momentum yang tepat untuk berkontemplasi bahwa kemajuan daerah Sulteng adalah tugas bersama seluruh stakeholder. Apakah itu menyangkut komitmen, kreativitas serta peran aktif adalah sebuah keniscayaan, jika ingin daerah ini bisa lebih maju dan sejahtera sebagaimana yang menjadi visi dari Pemprov Sulteng.