Karena ketidaksediaan minyak impor sudah sampai mengancam keamanan negara, maka pemberian insentif bagi proyek-proyek investasi yang berkaitan dengan upaya mengatasi DARURAT ENERGI sebaiknya diberikan semenarik mungkin dan harus secepatnya karena ketidaktersediaan minyak impor bagi Indonesia bisa terjadi setiap saat. Langkah-langkah diatas memerlukan pemerintahan yang kuat dan produktif. Karena hampir semua masalah sektoral tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor itu sendiri maka sektor-sektor strategis energi, pangan yang masih sangat tergantung dari impor tentunya akan ditangani langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden. Sebagai bagian dari revolusi mental, pemerintahan baru dapat juga mengambil inisiatif membuka dialog agar Indonesia mempunyai sistem politik bernegara yang lebih menjamin kepentingan publik selalu didahulukan dari kepentingan lainnya.
KEMERDEKAAN DAN KEDAULATAN NEGARA TERGADAI OLEH KETERGANTUNGAN MINYAK IMPOR: "DEPENDENCE ON IMPORTS WOULD MEAN THAT A COUNTRY WOULD NEVER BE INDEPENDENT", (1908, JOHAN RUDOLF KJELLEN). SUATU NEGARA YANG MENGANDALKAN KEBUTUHAN PRIMERNYA DARI IMPOR, TIDAK DAPAT DIKATAKAN LAGI SEBAGAI NEGARA YANG TELAH MERDEKA.
DEMIKIAN JUGA PENDAPAT WARREN CHRISTOPHER MANTAN WAKIL MENLU AS: "IT MAY BE TOO STRONG TO SAY THAT OUR DESPERATE DEPENDENCE ON FOREIGN OIL REDUCES OUR SOVERIGNITY AS A NATION (1981), KETERGANTUNGAN SUATU BANGSA PADA IMPOR MINYAK AKAN MEMBUAT BANGSA KEHILANGAN KEDAULATANNYA.
salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H