**
Kalau saya terpilih dan menjadi menteri agama, maaf tanpa bermaksud mendahului apakah Jokowi memimpin Kabinet Kerja Kedua, fokus memberantas prostitusi tetap jadi prioritas. Itu tidak bermaksud mengabaikan penanganan pemberitaan bohong untuk menciptakan citra partai.
Kalau saya menjadi menteri agama, ya tentu anggaran penguatan kehidupan rumah penting dipriritaskan. Anggaran BP4 harus ada. Kerja sama dengan pemangku agama-agama untuk berantas kumpul kebo jadi bagian penting. Memerangi kumpul kebo jangan dipandang sebelah mata. Untuk itu menjadikan polisi dan penegak hukum lainnya sebagai mitra kerja Kemenag tidak boleh sebatas di atas kertas. Apa lagi sekedar penghias bibir.
**
Kasus WNI yang bekerja di Timur Tengah dan kemudian kembali ke tanah air membawa bocah berambut keriting, hidung mancung ganteng ternyata banyak terjadi di negeri ini. Perempuan itu beruntung karena dari sisi fisik telah berhasil memperbaiki keturunan setelah menjadi tenaga kerja wanita atau TKW. Namu  ia membawa masalah, yaitu tidak tahu siapa orang tua si bocah itu.
Dari Arab Saudi pun kita sering mendengar perkawinan campuran antarbangsa di antara para TKI dan TKW. TKW beristerikan orang India atau sebaliknya, TKI punya isteri lebih dari satu tanpa surat nikah alias bahkan nikah siri.
Di Malaysia, ada TKW beruntung punya suami warga setempat dan hidup sejahtera secara ekonomi. Tetapi ada pula bernasip sial, dapat perlakuan mengenaskan. Dari Hongkong pun terdengar TKW bekerja tak dapat gaji setelah mengalami kekerasan seksual.
Penulis tak ingin membahas kasus kriminal yang dilakukan majikan dan TKW di negeri orang. Tapi soal kawin mawin yang terjadi di negeri jiran dan tak dapat perhatian pemerintah terasa penting diangkat agar pemangku kepentingan tidak tinggal diam.
Dalam Islam, nasab seseorang atau asal usul seseorang sejak dulu sudah dianggap penting. Hal itu terkait dalam urusan agama itu sendiri maupun urusan administrasi kependudukan. Lantaran anak lahir dari hasil kumpul kebo, nikah siri ya tentu saja menyulitkan anak dan masa depannya. Seperti hak untuk mendapatkan identitas berupa KTP, paspor, fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Biang kerok itu terjadi lantaran pemerintah tidak hadir di situ. Andai saja atase agama di sejumlah negara yang menjadi kantong-kantong tenaga kerja kita hadir, maka upaya meminimalisir peristiwa kumpul kebo dan perkawinan antarbangsa ilegal dapat dikurangi.
**
