Megawati Kritik Terbuka Jokowi, Tidak Lagi Mesrakah?

KETUA Umum PDI Perjuangan dua kali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya dalam tempo tiga hari. Kritikan pertama pada Kamis (7/1/2021) dalam diskusi daring bersama bersama DPP dan kader PDIP. Kedua Minggu (10/1/2021) ini dihadiri Jokowi dalam ultah ke-48 PDIP.

Kritikan pertama sebenarnya lebih beda pandang antara Jokowi dan Megawati. Presiden kelima RI tersebut lebih terkesan membela  mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti dalam menyikapi ekspor benih lobster alias benur.

Mega mengatakan kenapa pemerintah izinkan kembali ekspor benur padahal hal itu merupakan tindakan mengobrak-abrik lautan. Bagi Mega, benur di lautan tidak boleh diekspor tetapi dibiarkan tumbuh dan besar baru bisa menjadi komoditi ekspor

"Saya sampai mikir, kenapa ya, maksud saya hanya karena uang, kita berikan milik kita sendiri?" ujar Mega tiga hari lalu.

Bagi Mega, pemerintah seharunya melalukan budidaya benur dan membuat kriteria dan ukuran sejauh apa lobster bisa dipanen. "Biar dia hidup di laut, senang-senang berenang sampai suatu saat ada klasifikasi ukuran yang boleh ditangkap itu," kata Mega menegaskan.

Sikap Mega tersebut berlawanan dengan kebijakan eks Menteri KP Edhy Prabowo yang membuka kran ekspor benur yang tentu saja sudah direstui Jokowi. Meski kemudian berujung operasi senyap KPK karena Edhy terlibat suap.

Pendapat Mega itu juga tampaknya tidak akan terpenuhi karena Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono akan kembali mengevaluasi kebijakan ekspor yang saat ini tengah ditutup sementara.

Demi untuk meningkatkan pendapatan negara konon atas restu Jokowi ekspor benur kembali akan dibuka meski kemungkinan dengan aturan yang lebih ketat.

Sejak terbit Permen 12/2020 di era Edhy  dengan membuka kran ekspor benur, ditaksir 37 juta ekspor benur diekspor ke Vietnam. Padahal negara tersebut juga merupakan pengeskpor utama benur. Jadi Indonesia memberi umpan Vietnam maka yang diuntungkan tetaplah  negara tersebut.

Seharusnya Sakti lebih mengakomodir gagasan Mega yaitu budi daya benur dan mengeskpornya . Cara ini dengan tidak mengobrak-abrik lautan maka  akan menjamin kelangsungan habitat laut.

Kritik kedua Mega kepada Jokowi hari ini yaitu tentang ketersediaan data yang belum komprehensif dan akurat sejak Indonesia merdeka. Obsesi putri proklamator itu adalah seperti platform online,  seperti YouTube ketika  hendak mencari apa saja  langsung tersaji.  

"Bapak Presiden, saya mau curhat. Dari zaman dulu Indonesia merdeka yang namanya dokumentasi kita, data, dan lain sebagainya masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," ujar Mega menyindir.

Mega menilai momentum Covid-19 harus dimanfaatkan untuk memulai pendataan di tingkat desa agar lebih presisi dan akurat. Bila data akurat maka program pembangunan bisa dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis, dan ilmiah.

Menurut Mega, penting pula rakyat didesa bisa cepat melakukan akses dengan pejabat bahkan hingga level presiden. Ia mencontohkan ketika Kuba hendak diserang Amerika, nelayan melihat pergerakan kapal asing bisa langsung kontak hingga ke level presiden. karena rakyat desa adalah garda terdepan.

Dua fenomena kritikan Mega tersebut menjadi menarik.  Disampaikan dalam forum PDIP dan kebetulan Jokowi adalah petugas partai. Namun, bagaimanapun sebenarnya Jokowi adalah presiden. Ia  diusung PDIP kenapa terkesan ditelanjangi dalam hal kebijakan?

Tentu spekulasi bisa luas, tetapi kritikan langsung Megawati semacam itu bisa diartikan kemungkinan telah terjadi sumbatan komunikasi Mega dan Jokowi. Bahkan, untuk curhat pun harus dilempar ke muka forum.

PDIP dan Mega seharusnya memiliki kanal langsung kepada Jokowi untuk menyampaikan saran dan masukan dalam hal kebijakan yang bersifat internal. Apakah perlu dan harus  disampaikan dalam forum terbuka yang bisa diakses masyarakat luas.

Mega terkesan membela eks Menteri Susi. Meskipun Susi sebenarnya mempunyai kebijakan 'No budidaya dan no ekspor benur'. Akibat kebijakan Susi tersebut, banyak disebut,  tidak diajak lagi dalam periode kedua kabinet.

Kritikan Mega bisa menjadi semacam sinyal bagi kader PDIP ikut  mengkritik Jokowi jika ada beda pandangan di kemudian hari. Padahal dalam suatu organisasi seharusnya kebijakan Jokowi mendapat dukungan penuh dari partai pengusung. Ini malah terkesan berseberangan.  

Situasi semacam itu tentu akan membahayakan Jokowi juga PDIP sendiri. Bagaimana visi dan misi Jokowi yang tercermin dalam kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan misi besar partai.

Bisa jadi kritikan Mega secara terbuka ini, karena sudah pada tingkatan jebolnya kesabaran.  Di mana Jokowi terkesan jalan sendiri tanpa meminta restu atau basa-basi kepada partai.  Jika Jokowi petugas partai, sebagai presiden tentu membawa misi dan visi partai. Bagaimana bisa tidak sejalan?

Tentu saja terlalu tergesa-gesa menyimpulkan adanya keretakan antara Mega dan Jokowi hanya karena munculnya kritikan terbuka dari Mega terhadap Jokowi.

Merupakan kewajiban Mega sebagai ibu PDIP menegur anaknya Jokowi. Namun alangkah baiknya jewernya tidak di depan umum bukan? Cukup ngomong berdua dari hati ke hati sehingga tidak menimbulkan kontroversi.