Mohon tunggu...
editan to
editan to Mohon Tunggu... Wiraswasta - Mengelola Usaha Percetakan

memperluas cakrawala

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Megawati Kritik Terbuka Jokowi, Tidak Lagi Mesrakah?

10 Januari 2021   19:29 Diperbarui: 10 Januari 2021   20:10 417
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Foto: Antaranews.com)

"Bapak Presiden, saya mau curhat. Dari zaman dulu Indonesia merdeka yang namanya dokumentasi kita, data, dan lain sebagainya masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," ujar Mega menyindir.

Mega menilai momentum Covid-19 harus dimanfaatkan untuk memulai pendataan di tingkat desa agar lebih presisi dan akurat. Bila data akurat maka program pembangunan bisa dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis, dan ilmiah.

Menurut Mega, penting pula rakyat didesa bisa cepat melakukan akses dengan pejabat bahkan hingga level presiden. Ia mencontohkan ketika Kuba hendak diserang Amerika, nelayan melihat pergerakan kapal asing bisa langsung kontak hingga ke level presiden. karena rakyat desa adalah garda terdepan.

Dua fenomena kritikan Mega tersebut menjadi menarik.  Disampaikan dalam forum PDIP dan kebetulan Jokowi adalah petugas partai. Namun, bagaimanapun sebenarnya Jokowi adalah presiden. Ia  diusung PDIP kenapa terkesan ditelanjangi dalam hal kebijakan?

Tentu spekulasi bisa luas, tetapi kritikan langsung Megawati semacam itu bisa diartikan kemungkinan telah terjadi sumbatan komunikasi Mega dan Jokowi. Bahkan, untuk curhat pun harus dilempar ke muka forum.

PDIP dan Mega seharusnya memiliki kanal langsung kepada Jokowi untuk menyampaikan saran dan masukan dalam hal kebijakan yang bersifat internal. Apakah perlu dan harus  disampaikan dalam forum terbuka yang bisa diakses masyarakat luas.

Mega terkesan membela eks Menteri Susi. Meskipun Susi sebenarnya mempunyai kebijakan 'No budidaya dan no ekspor benur'. Akibat kebijakan Susi tersebut, banyak disebut,  tidak diajak lagi dalam periode kedua kabinet.

Kritikan Mega bisa menjadi semacam sinyal bagi kader PDIP ikut  mengkritik Jokowi jika ada beda pandangan di kemudian hari. Padahal dalam suatu organisasi seharusnya kebijakan Jokowi mendapat dukungan penuh dari partai pengusung. Ini malah terkesan berseberangan.  

Situasi semacam itu tentu akan membahayakan Jokowi juga PDIP sendiri. Bagaimana visi dan misi Jokowi yang tercermin dalam kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan misi besar partai.

Bisa jadi kritikan Mega secara terbuka ini, karena sudah pada tingkatan jebolnya kesabaran.  Di mana Jokowi terkesan jalan sendiri tanpa meminta restu atau basa-basi kepada partai.  Jika Jokowi petugas partai, sebagai presiden tentu membawa misi dan visi partai. Bagaimana bisa tidak sejalan?

Tentu saja terlalu tergesa-gesa menyimpulkan adanya keretakan antara Mega dan Jokowi hanya karena munculnya kritikan terbuka dari Mega terhadap Jokowi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun