Mohon tunggu...
edisoktalinda
edisoktalinda Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hobi membaca

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Manakah Model Kebijakan Publik yang Paling Baik? Indonesia Paling Cocok Menggunakan Model Apa?

31 Desember 2024   05:56 Diperbarui: 31 Desember 2024   05:56 29
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Sumber: https://www.dreamstime.com/illustration/public-policy.html)

Model ini melihat kebijakan sebagai hasil dari sistem yang mencakup input, proses, output, dan umpan balik. Pendekatan ini relevan di Indonesia untuk kebijakan yang kompleks, seperti pembangunan infrastruktur atau perencanaan kota. Kelemahannya adalah kebutuhan akan data yang lengkap dan proses koordinasi yang sering kali sulit di negara dengan birokrasi yang besar seperti Indonesia.

6. Model Rasional

Model ini mengandalkan logika dan analisis manfaat-biaya untuk mencari solusi terbaik. Model ini menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan publik didasarkan pada pilihan-pilihan alternatif rasional yang paling efisien (lebih besar manfaatnya dibandingkan biayanya) dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus : 1) mengetahui semua keinginan masyarakat & bobotnya, 2) mengetahui semua alternatif yang tersedia, 3) mengetahui semua konsekuensi alternatif, 4) menghitung rasio pencapaian nilai sosial pada setiap alternatif, 5) memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Pada dasarnya, nilai dan kecenderungan masyarakat yang sulit terdeteksi menyulitkan pembuat kebijakan menentukan arah kebijakan yang akan dibuat.

Meskipun ideal secara teori, model ini sulit diterapkan di Indonesia karena keterbatasan data, sumber daya, dan tantangan politik yang sering kali tidak rasional.

7. Model Proses

Model ini membagi kebijakan menjadi tahapan, seperti agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Model ini cocok untuk memetakan alur kebijakan di Indonesia. Namun, keberhasilannya tergantung pada konsistensi di setiap tahap, yang sering menjadi tantangan di sistem pemerintahan Indonesia.

8. Model Pilihan Publik

Model ini memandang kebijakan sebagai hasil dari keputusan individu yang ingin memaksimalkan manfaat dalam konteks kolektif. Di Indonesia, model ini relevan dalam kebijakan yang melibatkan layanan publik, seperti subsidi energi. Namun, penerapannya sering terkendala oleh kurangnya literasi kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Kesimpulan: Model Apa yang Paling Cocok untuk Indonesia?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun