Mohon tunggu...
edisoktalinda
edisoktalinda Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hobi membaca

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Masalah Publik yang Tak Kunjung Usai: Bagaimana Kebijakan Publik Harus Dirumuskan?

31 Desember 2024   03:34 Diperbarui: 31 Desember 2024   03:42 42
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Sumber: https://jgu.edu.in/blog/2023/12/30/what-is-public-policy/)

3. Hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan.

Pelibatan seluruh pihak baik pemerintah, akademisi, partai politik, pihak swasta, maupun masyarakat sipil sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan publik agar hasil kebijakan dapat diterima oleh semua pihak, tujuan tercapai, dan tercipta transparansi, keadilan, perdamaian, serta kebermanfaatannya dapat dirasakan.

3. Pengambilan Keputusan Kebijakan: Memilih Jalan Terbaik

Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan kebijakan, di mana pemerintah memilih solusi terbaik dari alternatif yang tersedia. Proses ini harus didasarkan pada prinsip rasionalitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Rasionalitas berarti keputusan diambil berdasarkan analisis komprehensif tentang dampak biaya dan manfaat. Partisipasi melibatkan aktor kebijakan dan masyarakat yang terpengaruh, sehingga keputusan yang diambil lebih inklusif. Model pengambilan keputusan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas masalah. Misalnya, model rasional komprehensif cocok untuk masalah kompleks, sementara model inkremental lebih sesuai untuk masalah rutin dengan risiko rendah. Untuk masalah yang melibatkan banyak pihak dan aspek, model mixed scanning dapat digunakan karena menggabungkan efisiensi dan efektivitas.

Masalah publik yang berulang mencerminkan perlunya perbaikan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan menerapkan identifikasi yang tepat, formulasi berbasis data/bukti, dan keputusan yang inklusif, pemerintah dapat menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat harus menjadi elemen utama di setiap tahap kebijakan, sementara data yang akurat dan transparan harus menjadi dasar keputusan. Dengan langkah-langkah ini, masalah publik yang tak kunjung usai dapat ditangani dengan lebih baik, membawa Indonesia menuju tata kelola yang lebih baik dan berkeadilan.

Daftar Pustaka:

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS. Jakarta.

Dunn, William. 1990. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall. New Jersey

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun