Mohon tunggu...
edisoktalinda
edisoktalinda Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hobi membaca

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Masalah Publik yang Tak Kunjung Usai: Bagaimana Kebijakan Publik Harus Dirumuskan?

31 Desember 2024   03:34 Diperbarui: 31 Desember 2024   03:42 42
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Sumber: https://jgu.edu.in/blog/2023/12/30/what-is-public-policy/)

Analisis diam atau "no-action policy" dilakukan dengan cara menganalisis jika seandainya pemerintah berdiam diri atas masalah publik yang dihadapi. Strategi "testing the water" merupakan cara yang sering dilakukan dalam pelaksanaan analisis diam. "No-action policy" biasanya muncul dengan sebab sebagai berikut:

1. Masalah yang muncul adalah masalah sensitif dan apabila pemerintah mengambil kebijakan khawatir akan dianggap berpihak kepada salah satu pihak.

2. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk merespon masalah publik.

3. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan suatu kebijakan.

b. Analisis eksperimen adalah upaya menciptakan alternatif-alternatif kebijakan dengan menggunakan metode eksperimen kepada kelompok sasaran yang berbeda dengan karakteristik yang sama.

c. Analisis benchmarking/komparasi adalah metode mengembangkan alternatif kebijakan dengan mempelajari masalah serupa di berbagai daerah atau negara untuk merekomendasikan solusi terbaik. Terdapat tiga jenis komparasi:

  1. Kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya.
  2. Kebijakan dari daerah atau negara lain.
  3. Kebijakan ideal sebagai acuan.

Contoh: benchmarking pengelolaan transportasi publik di Korea atau Jepang.

d. Analisis sinektika adalah pendekatan untuk mengembangkan solusi masalah publik melalui perspektif baru. Cara utamanya meliputi:

  1. Menggunakan teori alternatif.
  2. Melibatkan berbagai stakeholder dengan sudut pandang beragam.
  3. Mempelajari makalah kebijakan untuk memperoleh solusi yang telah diusulkan.

Partisipasi publik juga menjadi elemen krusial untuk meningkatkan legitimasi dan diterimanya kebijakan. Pembangunan partisipatoris-demokratis menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, khususnya kelompok yang terdampak langsung dari suatu kebijakan publik. Partisipasi masyarakat harus memenuhi tiga syarat :

1. Hak untuk didengar pendapatnya.

2. Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun