Pak Gubernur menyorot merk komponen dengan pihak yang akan memakainya. Lem Aibon dengan para siswa. Artinya, ada korelasi antara merk komponen dengan pemakai, apakah pemakai tersebut layak menggunakan komponen itu.Â
Misalnya, siswa menggunakan lem Aibon 10 kilo, per bulan, dianggap tidak wajar. Masalahnya, dalam sistem e-Budgeting, pemakai item komponen disederhanakan menjadi ‘orang’, tidak menjelaskan spesifik seperti ‘siswa’, ‘anak’, dll. PR yang harus dilakukan adalah mendefinisikan semua status perorangan, pengguna item komponen.Â
Disini akan terlalu banyak kombinasi. Misalnya status umur orang tertentu tidak bisa menggunakan item komponen tertentu dalam jumlah tertentu, jabatan tertentu tidak bisa mengunakan item komponen tertentu dalam jumlah tertentu, bahkan hubungan struktur birokrasi bisa jadi penentu seseorang bisa dianggap layak menggunakan suatu item komponen dalam jumlah tertentu pula.Â
Terlalu banyak kasus. Pemerintah harus mendefinisikan setiap rule ini dalam bentuk yang rigid entah itu sebagai suatu SK atau regulasi. Misalnya: lem Aibon tidak layak digunakan oleh siswa jika jumlah item lem lebih dari 10000 per bulan.Â
Kenapa harus didefinisikan sedetail dan se-spesifik itu? Karena sistem harus memiliki patokan yang pasti. Program komputer tidak bisa memproses suatu rule yang ambigu. Harus jelas dan spesifik. Sangat merepotkan memang, tetapi itu bisa dilakukan.
Mari asumsikan ini berhasil dilakukan. Pemerintah sukses mendefinisikan semua rule untuk pengadaan barang dan jasa sesuai masing-masing individu yang membutuhkannya dan menginputnya ke sistem. Apa ini menyelesaikan masalahnya? Sayang sekali belum. Bagaimana kalau rule ini diubah untuk mengakomodir inputan siluman?Â
Misalnya rule aibon tadi diubah menjadi : lem Aibon tidak layak digunakan oleh siswa jika jumlah item lem lebih dari 9999999999999 per bulan. Maka, inputan koefisien untuk lem Aibon bisa dibuat membludak. Bagaimana mencegah rule ini terjadi?Â
Buat rule untuk memvalidasi rule tersebut. Bagaimana mencegah rule untuk menvalidasi rule tersebut tetap layak? Buat rule untuk menvalidasi rule yang memvalidasi rule. Begitu seterusnya. Kita masuk lagi ke lingkaran setan tadi.
Dari sini kita simpulkan, kita tidak bisa menggunakan pendekatan elektronik 100% untuk melakukan kontrol terhadap inputan-inputan ini. Saatnya kita – dan pak Gubernur - melirik pendekatan lain untuk memutus lingkaran setan itu, atau bahkan, menghindari terjebak di dalamnya.
Memutus Lingkaran Setan
Esensi dari e-Budgeting sebenarnya bertumpu bukan pada validasi otomatis secara elektronik, tetapi kontrol dan transparansi. Maka, sistem e-Budgeting yang baik adalah yang memiliki kemampuan mengekspos data yang perlu diketahui publik dan mengakomodir pengecekan secara bertahap sesuai birokrasi, agar ketika sampai ke publik, data ini bisa benar-benar bisa dipertanggung-jawabkan.Â