Mohon tunggu...
Edgar Pontoh
Edgar Pontoh Mohon Tunggu... Freelancer - Hominum

In search of meaning

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

E-Budgeting - Salah Input, Salah Sistem?

29 November 2019   20:47 Diperbarui: 29 November 2019   20:50 560
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Gubernur Anies menyalahkan sistem karena tidak menolak inputan janggal yang dimasukkan. Pertanyaannya sekarang: rule seperti apa yang harus dirancang untuk bisa menolak inputan yang janggal?

Dalam podcast dan video di channel YouTube Deddy Corbuzier, Gubernur Anies yang diundang mengatakan:

“Jadi, item yang banyak itu, data entrinya digital, ‘kan sistem nih, aplikasi, masukin. Tapi sesudah masuk, diperiksain satu-satu, ada nggak yang aneh, ini yang saya bilang nggak bisa. Kalau kita punya aplikasi, pada saat dia (pengguna) masukkin data, aplikasi itu harus nolak kalau orang itu masukkin angka yang nggak masuk akal. Misalnya nih, beli Aica-Aibon, per anak, 10 kilo, 82M, itu, aplikasinya sudah harus bilang ‘eh, anak ini mau diapain pake Aica-Aibon?’. Jadi yang kami lakukan itu, mengupgrade aplikasi agar bisa memaksa orang itu memasukan data yang benar”

Kata kunci yang penting dari kalimat pak Gubernur adalah “angka yang nggak masuk akal”. Pertanyaannya, angka seperti apa yang dianggap sebagai angka yang tidak masuk akal? Pak Gubernur memberi contoh seperti “10kilo”, “82M”. 

Dari mana angka 82M ini muncul? 82M adalah hasil perhitungan harga komponen terhadap koefisien yang dimasukkan. Apa itu koefisien? Sederhanannya, koefisien adalah nilai/ekspresi yang akan menjadi acuan untuk seberapa banyak item komponen yang akan dibeli. 

Dalam hal ini, koefisien yang diinput adalah 37000 orang dikali 12 bulan, sedangkan harga komponen per item adalah Rp.184000. Disini kita lihat, angka 82M itu tidak diinput, tapi merupakan hasil perhitungan dari angka-angka acuan ini yaitu harga barang dan koefisien. Dua input inilah yang harus disorot.

Harga

Logikanya, harga dianggap tidak valid ketika nilai harga tidak sesuai dengan pasaran. Bagaimana menjaga nilai harga komponen tetap berada pada nilai yang sesuai?

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintahan, ada suatu dokumen yang dijadikan acuan untuk harga barang. Standar Satuan Harga. Ini adalah dokumen yang diatur pemerintah daerah untuk harga tiap komponen yang akan diadakan baik itu barang atau jasa.

Mari kita kembali merancang rule.

Harga yang diinput harus cocok dengan standar satuan harga

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun