Pemerintah daerah dalam hal ini mesti memastikan data kemiskinan di daerahnya. Dengan kepastian dan kebenaran data yang ada, maka program yang direncanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, benar-benar akan tepat sasaran dalam pelaksanaannya.
Hendaknya tidak ada data yang disembunyikan hanya karena -- misalnya, kepala daerah merasa malu kalau banyak masyarakatnya berada dalam kategori miskin.
Komitmen pemerintah pusat dan daerah mesti gayung bersambut. Komitmen itu dielaborasi ke dalam program yang memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, terlebih-lebih kemiskinan ekstrem.
Sejumlah program yang bersifat strategis bisa dilakukan, yakni pada aspek pengurangan beban pengeluaran, aspek peningkatan pendapatan, maupun aspek meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.
Kampanye Calon Kepala Daerah
Para calon kepala daerah yang maju dalam pilkada tahun ini juga perlu diminta komitmennya untuk memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam kampanye yang kemudian direalisasikan sebagai program prioritas pembangunan begitu yang bersangkutan menjabat.
Dengan begitu, program pengentasan kemiskinan bisa terus berkesinambungan dan bahkan kian diintensifkan pelaksanaannya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu yang paling urgen -- menurut penulis, adalah program pemberdayaan. Tidak hanya berkutat pada bantuan sosial berupa pangan dan sejenisnya, bahkan jauh lebih dari itu.
Diperlukan upaya-upaya pemberdayaan lebih intesif agar masyarakat miskin secara bertahap bisa mandiri secara ekonomi, tidak lagi tergantung kepada bantuan pemerintah.
Kalau bantuan sosial mengakibatkan ketergantungan yang semakin parah, maka program seperti ini tidak bisa disebut berhasil. Orang akan rentan menjadi miskin kembali, begitu program bantuan sosial dikurangi atau dihentikan. Jadi, aspek kemandirian dalam upaya pemberdayaan seyogianya diutamakan.
Memperhatikan Kelompok Lanjut Usia
