Kalau anak-anak dari keluarga mampu secara ekonomi tentu tidak menjadi persoalan untuk mengakses pendidikan. Berbeda halnya dengan mereka yang berasal dari keluarga yang miskin, benar-benar memerlukan bantuan pemerintah dan para pihak terkait sehingga bisa mendapatkan pendidikan dasar yang layak selama 12 tahun.
Jadi, bantuan di sektor pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan sejenisnya mesti terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jangkauan yang semakin luas.
Menjadi Prioritas Utama
Inilah yang harus diprioritas dan diperjuangkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Janganlah hendaknya ada lagi anak dari keluarga marjinal yang tidak mengenyam pendidikan, karena pendidikan merupakan dasar bagi kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Untuk itu, anak-anak dari kaum marjinal perlu didata dengan cermat, baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Data yang dikumpulkan pun mesti sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jangan sampai, misalnya, ada ada yang tidak terdata atau salah pendataan.
Anak-anak dari kelompok ini ada yang membantu orangtuanya bekerja sehingga mereka tidak bersekolah atau berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya. Yang seperti ini juga memerlukan pendataan dan perhatian khusus agar mereka bisa kembali ke sekolah.
Sering terjadi orangtua merasa keberatan anaknya bersekolah karena dengan begitu anak-anak itu tidak lagi bisa membantu orangtuanya bekerja. Selain itu, kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka masih sangat minim.
Berdasarkan data yang valid itulah kemudian dilakukan penanganan secara intensif dan komprehensif, sampai anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang layak. Dan, ini akan berulang-ulang dan berkelanjutan selama masih ada keluarga miskin yang memiliki anak yang memasuki usia sekolah.
Keterlibatan Para Pihak
Tidak hanya pemerintah yang wajib turun tangan menangani persoalan pendidikan anak bangsa dari keluarga tidak mampu ini. Partisipasi dari komponen masyarakat pun harus terus digalang secara berkelanjutan, terutama dari para pengusaha dan siapa pun yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk membantu anak-anak dari kelompok marjinal ini.
Jika penanganan terhadap permasalahan ini dilakukan dengan intensif, sinergis, dan komprehensif, niscaya persoalan pendidikan dasar 12 tahun bisa tertangani dengan baik. Lingkaran kebodohan dan kemiskinan bisa diputus setahap demi setahap.
Kemiskinan adalah pangkal kebodohan, maka pendidikan adalah jawabannya. Sebaliknya, kebodohan adalah pangkal kemiskinan, maka pendidikan juga menjadi jawabannya. Jadi, mari dimulai dengan pendidikan yang yang layak, khususnya bagi anak-anak kaum marjinal.
(I Ketut Suweca, 28 Juli 2024).