1) Penyebarluasan informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat
2) Pembentukan forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
3) Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan
masukan dan saran
- Tantangan dalam  Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik
Maladministrasi
Pada prinsipnya tujuan umum dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat. Lalu, kepuasan terwujud sebagai implikasi dari adanya (jaminan) kualitas pelayanan. Guna mencapai kualitas pelayanan diperlukan keunggulan yang tercermin dari adanya nilai-nilai, antara lain, transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan dan/atau nondiskriminasi. 
Maladministrasi sendiri mengacu pada pembuatan keputusan resmi dengan cara yang bertentangan dengan hukum, sewenang-wenang, tidak masuk akal, tanpa pembenaran yang tepat, tidak memiliki keadilan prosedural atau dibuat tanpa mempertimbangkan manfaat dari masalah ini, atau dibuat secara korup. Setidaknya dalam satu hal, maladministrasi mungkin tidak lebih dari sekedar ketidakmampuan. Namun, aspek-aspek lain dari maladministrasi menaungi "Abuse of Office" "penyalahgunaan kantor publik untuk keuntungan pribadi" yang merupakan definisi standar dari korupsi. Maladministrasi oleh pejabat publik dengan demikian pada dasarnya tidak etis (Whitton, 2001)
Birokrasi yang lambat
Studi birokrasi merupakan analisis tentang bagaimana lembaga administratif berfungsi sebagai organisasi dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, birokrasi mengacu pada jenis organisasi administratif atau pemerintahan oleh kelas profesional yang terstruktur dan diatur secara hierarki. Tujuan dari birokrasi adalah melakukan kegiatan administrasi kebijakan dan regulasi tertentu secara efektif dan efisien (Ulum, 2018). Salah satu inti dari masalah yang dihadapi yaitu bagaimana kekuasaan dialokasikan dalam organisasi birokrasi. Lebih dari pada itu, selama ini birokrasi disibukkan dengan pemaksimalan sumber daya (anggaran) dan kekuasaan moonopolinya atas administrasi (distribusi) pasokan barang dan jasa publik. Hal ini cenderung menjadikannya inefisien dan kurang/tidak responsif terhadap preferensi warga.
Korupsi
