Mohon tunggu...
Lucas Dwi Hartanto
Lucas Dwi Hartanto Mohon Tunggu... wiraswasta -

Mahasisa Program Magister Sosiologi, Universitas Muhamadiyah malang.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Menyingkap Fenomena "Teror" Begal Motor di Jakarta, Dalam Pandangan Teori Sosial Kritis, Sebuah Pengantar.

8 Maret 2015   12:39 Diperbarui: 17 Juni 2015   09:59 2344
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia, Membangun Gagasan Alternatif : “Kekuatan Rakyat, Kedaulatan Negara, dan Solidaritas Ekonomi” :

Kondisi rakyat Indonesia dilapisan bawah justru sedang terjadi percepatan ketimpangan selama sepuluh tahun terakhir, dimana pada tahun 2013 angka rasio gini mencapai 0,41. Sebuah angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja bukan untuk semua. Oleh karena itu, diharapkan Presiden Jokowi memberikan perhatian terkait dengan masalah tersebut bukan hanya sekedar membangun infrastruktur tetapi mendorong sistem ekonomi yang sanggup mengurangi ketimpangan dengan memberi kesempatan yang lebih besar masyarakat ekonomi lemah”. Selain itu rencana Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimasa pemerintahan SBY yang diperkirakan menyerap investasi sebesar US$ 4934,8 atau setara dengan 4.632 proyek infrastruktur. Era Jokowi-JK, melanjutkan program MP3I dimana pembangunan infrastruktur dituangkan ke dalam Visi dan Misi Poros Maritim. Bahkan kerjasama pembangunan infrastruktur Maritim di kawasan telah diinisiasi antara Indonesia dan China melalui skema Jalur Sutranya. Hal ini telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019. Berlakunya pasar bebas, khususnya MEA yang akan dihadapi Indonesia, akan semakin mendorong rakyat kecil masuk pada mekanisme pasar dan berhadapan langsung dengan pebisnis raksasa tanpa adanya perlindungan dari negara. Namun, sebaliknya perlindungan negara terhadap korporasi semakin tinggi ditengah kompetisi bebas ini. Hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat yang selama ini jauh dari perlindungan negara. (5)


Selain itu kita tidak bisa menutup mata, bahwa dimasa Pemerintahan Jokowi-JK yang baru berlangsung beberapa bulan ini, justru program ekonomi-politik Liberalisasi terus dijalankan, mengundang investor besar untuk dijajakan dan memberi jalur bagi makin merangsek operasi modal-modal raksasa ke segala penjuru basis-basis ekonomi Negara dan rakyat kecil, kapling-kapling "jarahan" sumberdaya alam strategis dan Infrastuktur telah digelar dan dipetakan dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, rencana pembebasan lahan secara besar-besaran untuk kebutuhan rencana lanjutan berbagai pembangunan Infrastruktur di Indonesia (sistim investasi kapital yang haus lahan), ini akan mendatangkan konsolidasi modal nasional dan Internasional.  Jokowi-JK tetap akan berkomitmen melanjutkan program ala MP3I di masa kekuasaan SBY. Ternyata berbagai isyu begal motor, konflik KPK VS Polri, DPRD VS Ahok, juga dibarengi dengan berita dibawah permukaan, banyaknya konsesi-konsesi kontrak tambang baru seperti Freeport, Newmont, Blok Migas Perusahaan China, Jepang, Korea di Indonesia dan lain-lain. Sekian.

-----------------------------------------------------------

Malang, 8 Maret 2015.

- - - -

[1] James T.Siegel, Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Poitik dan Kriminalitas, Yogyakarta, LkiS,Tahun 2000

[2] Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966), Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, Tahun 2000.

[3] G. Ritzer - Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Moderen, edisi enam. Prenada Media, 2008. (Hal. 178).

[4] G. Ritzer - Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Moderen, edisi enam. Prenada Media, 2008. (Hal. 180).

[5] http://igj.or.id/media-release-forum-masyarakat-sipil-indonesia-untuk-kebijakan-global-icfp-merespond-pertemuan-g20/

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun