Mengapa Sulit Memperjuangkan Lingkungan Melalui Politik?

Kontestasi kekuasaan menjadi sebuah pertarungan kekuasaan antar para pemodal yang memiliki 'orang' dalam pemerintahan. Tidak lupa, para pemodal tersebut juga mengontrol aparat-aparat terkait agar tidak ada ganjalan dalam melakukan usaha mereka. 

Jika akhirnya ada perusahaan yang divonis bersalah dikarenakan menimbulkan kerusakan lingkungan, seringkali pula vonis tersebut tidak ditindak lanjuti dikarenakan terdapat berbagai usaha politik yang dilakukan untuk mengeluarkan mereka dari vonis tersebut.

Ditambah lagi dengan sistem pengaturan yang lemah serta tidak jelasnya penguasaan sumber daya alam milik bersama yang menimbulkan hak kepemilikan masyarakat menjadi tidak jelas. Sering kali, kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam tersebut ditentukan oleh pemerintah yang disetir oleh beberapa oknum. 

Masyarakat lokal yang telah hidup bertahun-tahun dan tentunya lebih paham bagaimana pengelolaan daerah tersebut tidak diajak untuk berdiskusi dalam upaya membuat kebijakan tersebut yang menjadikan kebijakan mengenai lingkungan sering kali bersifat top down.

Para aktor politik melupakan masyarakat dalam membuat kebijakan tersebut yang menjadikan apakah benar kebijakan yang disahkan merupakan kebutuhan masyarakat? Masyarakat tidak ditanya oleh para pemangku jabatan mengenai apakah mereka ingin hidup di negara yang memiliki ekonomi yang tinggi atau negara yang memiliki lingkungan yang terjaga. 

Lingkungan di Indonesia juga mempunyai hak untuk terus hidup dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Masyarakat berhak untuk menggunakan air bersih untuk melakukan aktivitas rumah tangga. Anak-anak juga berhak untuk bermain di lingkungan yang memiliki udara bersih.

Yang disayangkan adalah bagaimana sistem politik di Indonesia tidak mementingkan apa yang diinginkan masyarakat mengenai lingkungan mereka hidup. Sistem politik sengaja memilih ekonomi yang dapat menghancurkan lingkungan demi kepentingan individu. 

Sistem demokrasi dikorbankan demi membuat kebijakan yang menguntungkan para perusak lingkungan. Ditambah lagi, para politisi yang mengorbankan lingkungan seolah-olah menghipnotis masyarakat untuk melupakan masalah lingkungan dikarenakan masih banyak persoalan-persoalan politis seperti politik identitas. 

Mereka menginginkan masyarakat untuk fokus kepada masalah selain masalah lingkungan dan membuat masyarakat terpaku pada masalah tersebut. Jika kita lihat pada Pemilu 2019, mayoritas partai yang berjuang di tingkat legislatif tidak membahas mengenai lingkungan. 

Banyak dari partai tersebut lebih memperjuangkan aspek sosial maupun ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Mereka merasa bahwa aspek sosial dan ekonomi merupakan aspek yang berpengaruh secara langsung kepada masyarakat dan dapat membuat masyarakat mendukungnya.

Walaupun pada tingkat eksekutif sudah menyebutkan mengenai masalah lingkungan hidup, namun permasalahan tersebut masih menjadi nomor ke sekian dari tujuan mereka. Adanya hal tersebut yang membuat masyarakat lebih memilih para politis yang mengedepankan aspek sosial yang berdampak langsung kepada mereka. Mereka lebih memilih untuk mempertimbangkan faktor ekonomi yang dikarenakan jika terjadi masalah ekonomi mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan.