Mengapa Sulit Memperjuangkan Lingkungan Melalui Politik?

Isu-isu mengenai lingkungan menjadi sebuah bahasan yang dilupakan oleh para politisi di Indonesia. Isu tersebut sebetulnya memiliki nilai politis yang dapat menjadi perhatian oleh para politisi dan juga publik. Mengingat permasalahan lingkungan akan berdampak besar kepada kehidupan anak cucu kita di masa depan. 

Di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan berdampak besar ke masyarakat. Kenaikan permukaan air laut menjadikan masyarakat pesisir terpaksa mengungsi dikarenakan rumah mereka sudah terendam air laut. 

Kebakaran hutan membuat masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tersebut mengalami gangguan pernafasan. Dan masih banyak permasalahan lingkungan yang berdampak besar.

Namun, mengetahui hal tersebut pemerintah masih menganggap bahwa lingkungan bukan menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan. Memang, Indonesia saat ini masih merupakan negara berkembang yang mana kebijakan yang dilakukan pemerintah mayoritas bertujuan untuk memajukan ekonomi Indonesia. 

Kebijakan tersebut mungkin baik dalam pandangan ekonomi yang mana meningkatkan ekonomi Indonesia. Namun, yang tidak disadari adalah ada lingkungan yang dikorbankan demi kemajuan ekonomi di Indonesia. 

Dengan banyaknya izin pendirian pabrik, maka tak jarang pula terdapat pabrik-pabrik yang membuang limbah langsung tanpa ada proses yang dapat merusak lingkungan terutama yang berada di dekat pabrik tersebut. 

Selain itu, jika kita lihat di Pulau Sumatera dan Kalimantan banyaknya pembukaan lahan sawit menimbulkan kebakaran hutan serta pencemaran air yang menjadikan masyarakat sekitar terpaksa menggunakan air yang keruh dan berminyak akibat tinggal di daerah perkebunan sawit.

Terdapat permainan politik jika kita melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya tawar menawar dan berbagai tindakan politik yang menghasilkan kerusakan lingkungan. 

Dengan sistem politik Indonesia yang sudah rusak, banyak politisi yang maju ke kancah perpolitikan nasional berbekal dukungan dari para pengusaha-pengusaha besar. 

Para pengusaha tersebut mengharapkan dukungan mereka akan dikembalikan oleh para politisi tersebut dengan sebuah kebijakan yang dapat memperlancar baik perizinan, maupun usaha yang mereka lakukan. 

Hal tersebut yang menjadikan keputusan di pemerintah tidak didasarkan oleh masalah yang terjadi di lapangan, namun adanya sebuah bargaining mengenai kebijakan mana yang akan menguntungkan para donatur.

Kontestasi kekuasaan menjadi sebuah pertarungan kekuasaan antar para pemodal yang memiliki 'orang' dalam pemerintahan. Tidak lupa, para pemodal tersebut juga mengontrol aparat-aparat terkait agar tidak ada ganjalan dalam melakukan usaha mereka. 

Jika akhirnya ada perusahaan yang divonis bersalah dikarenakan menimbulkan kerusakan lingkungan, seringkali pula vonis tersebut tidak ditindak lanjuti dikarenakan terdapat berbagai usaha politik yang dilakukan untuk mengeluarkan mereka dari vonis tersebut.

Ditambah lagi dengan sistem pengaturan yang lemah serta tidak jelasnya penguasaan sumber daya alam milik bersama yang menimbulkan hak kepemilikan masyarakat menjadi tidak jelas. Sering kali, kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam tersebut ditentukan oleh pemerintah yang disetir oleh beberapa oknum. 

Masyarakat lokal yang telah hidup bertahun-tahun dan tentunya lebih paham bagaimana pengelolaan daerah tersebut tidak diajak untuk berdiskusi dalam upaya membuat kebijakan tersebut yang menjadikan kebijakan mengenai lingkungan sering kali bersifat top down.

Para aktor politik melupakan masyarakat dalam membuat kebijakan tersebut yang menjadikan apakah benar kebijakan yang disahkan merupakan kebutuhan masyarakat? Masyarakat tidak ditanya oleh para pemangku jabatan mengenai apakah mereka ingin hidup di negara yang memiliki ekonomi yang tinggi atau negara yang memiliki lingkungan yang terjaga. 

Lingkungan di Indonesia juga mempunyai hak untuk terus hidup dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Masyarakat berhak untuk menggunakan air bersih untuk melakukan aktivitas rumah tangga. Anak-anak juga berhak untuk bermain di lingkungan yang memiliki udara bersih.

Yang disayangkan adalah bagaimana sistem politik di Indonesia tidak mementingkan apa yang diinginkan masyarakat mengenai lingkungan mereka hidup. Sistem politik sengaja memilih ekonomi yang dapat menghancurkan lingkungan demi kepentingan individu. 

Sistem demokrasi dikorbankan demi membuat kebijakan yang menguntungkan para perusak lingkungan. Ditambah lagi, para politisi yang mengorbankan lingkungan seolah-olah menghipnotis masyarakat untuk melupakan masalah lingkungan dikarenakan masih banyak persoalan-persoalan politis seperti politik identitas. 

Mereka menginginkan masyarakat untuk fokus kepada masalah selain masalah lingkungan dan membuat masyarakat terpaku pada masalah tersebut. Jika kita lihat pada Pemilu 2019, mayoritas partai yang berjuang di tingkat legislatif tidak membahas mengenai lingkungan. 

Banyak dari partai tersebut lebih memperjuangkan aspek sosial maupun ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat. Mereka merasa bahwa aspek sosial dan ekonomi merupakan aspek yang berpengaruh secara langsung kepada masyarakat dan dapat membuat masyarakat mendukungnya.

Walaupun pada tingkat eksekutif sudah menyebutkan mengenai masalah lingkungan hidup, namun permasalahan tersebut masih menjadi nomor ke sekian dari tujuan mereka. Adanya hal tersebut yang membuat masyarakat lebih memilih para politis yang mengedepankan aspek sosial yang berdampak langsung kepada mereka. Mereka lebih memilih untuk mempertimbangkan faktor ekonomi yang dikarenakan jika terjadi masalah ekonomi mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan.

Yang dilupakan adalah walaupun permasalahan lingkungan sering kali tidak berdampak langsung, namun dampak yang dihasilkan adalah masif dan bersifat sulit untuk ditanggulangi jika sudah terjadi. Serta yang dilupakan adalah sulitnya untuk mengembalikan lingkungan seperti kondisi semula. 

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan juga dinilai tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, Indonesia pada tahun 2009 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga tahun 2030. Yang terjadi adalah kebalikan dari komitmen tersebut dikarenakan tingkat emisi Gas Rumah Kaca bukannya turun namun terus naik dari tahun ke tahun.

Jadi, sebenarnya bagaimana cara terbaik untuk memperjuangkan lingkungan melalui politik? Dengan sistem politik Indonesia yang sudah kacau, perlu ada sebuah reformasi politik terutama terkait hal-hal yang membahas lingkungan. Para elit politik perlu lepas dari jeratan pemodal-pemodal yang menyetir mereka untuk membaut kebijakan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Masyarakat juga perlu menyadari bahaya laten mengenai kerusakan lingkungan di Indonesia. 

Jika ditanya bagaimana caranya, saya rasa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia agar masyarakat tidak lagi cemas kepada aspek ekonomi maupun sosial. Dengan kecemasan yang sudah hilang, masyarakat akan menyadari bahwa kerusakan lingkungan merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Terakhir, yang perlu disadari adalah keterkaitan antar manusia dan lingkungan. Perlunya kesadaran atas sebuah pertanyaan berupa tanpa lingkungan, manusia tidak bisa apa-apa kan?