Disinilah fakta kebohongan dan pantas disebut propaganda keji, Lukman yang justru karena keteledorannya, telah menyeret Jemaah haji Indonesia turut jadi korban tragedy. Sebab Alasan karena jutaan manusia dan besarnya jumlah disaat yang sama di mina adalah dusta, harusnya mereka sadar kadar kemampuannya, dengan mendesak Mudir (direktur) maktab-maktab melakukan penguncian pintu hingga jadwal yang ditentukan untuk Jemaah Indonesia maka tentu Jemaah tidak bisa bergerak baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.
Tuduhan pemahaman yang melenceng atas korban tragedy Mina malah terbalik , bisa dibuktikan; kalau ternyata pemahaman lukman Saefuddin Amirul hajj bersama kelompoknya yang justru melenceng, dan menyalahi aturan-aturan yang digariskan oleh kementerian Haji Arab Saudi yang telah mereka sepakati jauh hari sebelum pelaksanaan haji.
Sebab adanya anggapan bahwa mereka berkuasa mengawasi Jemaah itu bohong besar, karena mereka paham kalau Amirul Hajj dan ribuan PPIH Kelompok Kemenag itu tidak punya kewenangan selain meminta dan mendesak Muassasah, selain daripada itu bohong, aturan mainnya tercantum jelas dalam MOU Kemenag dan Muassasah.
Kalau mereka menyatakan telah berupaya bikin posko-posko maka itu lebih dusta lagi, sebab POSKO bagi setiap Negara diluar area perkemahaannya masing-masing dilarang keras. Kenapa harus bangun posko lagi, kalau cukup dengan menutup pintu keluar area Perkemahan sudah bisa menahan laju Jemaah yang dianggap tidak disiplin? kasarnya, kalau sadar, tidak linglung dan histeris, maka Kemenag cukup bermodal rantai dan gembok sudah bisa selamatkan ratusan jiwa jemaah berkelakuan "khusus" dibanding melakukan pembiaran.
Ini fakta bahwa di Mina dan diseluruh masyaril haram ; Kemenag hanya bisa meminta dan menuntut Muassasah memenuhi segala kebutuhan pelayanan yang dianggap penting untuk jemaah. pemerintah Arab Saudi sengaja memagari setiap maktab, kenapa kemenag tidak memakai fasilitas ini untuk "mendisiplinkan" jemaah?? justru lukman dan kelompoknya: hanya himbau, himbau, himbau, lewat Konferensi Pers !!
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2015/10/13/mina-pagar-561c58703f23bd8d048b4568.jpg?v=600&t=o?t=o&v=555)
Catatan : Bukti lain bahwa kelompok kemenag harusnya tidak Arogan ataupun sombong, karena di wilayah ini, Amirull Hajj dan kelompok Kementerian Agama tidak punya kekuasaan sedikitpun kecuali hanya meminta pada pemerintah arab Saudi, bagaimana akses mencari korban jenazah korban yang notabene warga Indonesia diharuskan meminta dan seizin dari Pemerintah Arab Saudi.
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2015/10/13/antarafoto-makkah221109-6-561c5bbb3f23bd2e048b4568.jpg?v=600&t=o?t=o&v=555)
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2015/10/13/pagar-561c5c868d7e61b3048b4567.jpg?v=600&t=o?t=o&v=555)
Indikasi kemenag yang lebih prioritaskan persoalan teknis dibandingkan kesempurnaan Haji dan keselamatan Jemaah ini justru menJelang Puncak pelaksanaan Ibadah Haji amirul hajj sekaligus Menteri agama beserta jajarannya menekan dan membebani ribuan Jemaah untuk segera mengemasi koper untuk diangkut ke bandara Jeddah sebelum mereka berangkat wukuf, Jemaah haji ditekan secara tergesa-gesa segera mengepak bagasi mereka karena tidak lagi diperbolehkan membawa barang selain baju yang melekat manakala menuju Jeddah paska pelaksanaan haji dengan berjuta alasan pembenaran.
Tindakan terburu-buru lukman dengan mendesak Jemaah mengemasi barang agar sebelum pelaksanaan ritual haji padahal dalam situasi dan waktu yang sangat krusial ini menag yang mestinya memberikan ketenangan dan penguatan kepada Jemaah malah disibukkan dengan menimbang barangnya masing-masing dengan aturan tidak boleh melampaui 32 Kg, dengan provokasi bahwa kelebih timbangannya akan dikenai biaya over bagasi lalu mereka segera mengepak bagasi untuk diangkut ke Jeddah atau dipaksa kirim sendiri lewat paket pengiriman yang disediakan kemenag.
Bisa dibayangkan, saat-saat krusial jelang ritual haji, dimana Jemaah dihinggapi hysteria spiritualitas malah dicekoki dengan ancaman dan provokasi biaya over bagasi atau bagasinya tidak diangkut keatas pesawat bila tidak membayar biaya over tersebut. Operasi pengumpulan bagasi ini mengaburkan antara peran Kemenag sebagai Panitia Pelaksanaan Haji ataukah mereka sebagai Staf Maskapai penerbangan.