Mohon tunggu...
Afni Zulkifli
Afni Zulkifli Mohon Tunggu... Wiraswasta - Menulis adalah sajadah kata untuk berbicara pada dunia

Jurnalis, Akademisi, Praktisi Komunikasi Publik dan Pemerintahan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kamuflase Informasi Kebakaran Lahan di Papua: Analisis Framing

17 November 2020   13:07 Diperbarui: 17 November 2020   17:32 251
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendapat Guru Besar IPB atas pemberitaan GP di BBC

Keberadaan NGO, Pers, dan kelompok masyarakat lainnya adalah pilar penting demokrasi. Wajib ada. Negara telah memberikan hak merdeka untuk sebebasnya menyuarakan fakta dan kritik. Namun perlu diingat, bahwa pilar demokrasi yang dibutuhkan Bangsa sebesar Indonesia, yang belum sampai seabad merdeka, bukan berdiri di ranah kebebasan yang absolut.

Dibutuhkan kebebasan yang bertanggungjawab. Batas dari kebebasan adalah tanggung jawab itu sendiri. Selagi masih berkiblat pada prinsip itu, maka kebebasan tidak diartikan sebagai bebas memilintir, bebas menggiring opini, bebas ngeles, bebas mengeluarkan narasi, apalagi bebas mempermalukan Tanah Air-nya sendiri.

Hakikatnya, kebebasan harus selalu satu paket dengan tanggung jawab. Tidak boleh dipisahkan.

Ingat, dalam memahami setiap informasi yang beredar di ruang bebas demokrasi, berhati-hatilah dengan konsep Argentum ad Nausem ala tokoh Nazi Paul Joseph Goebbels, yang mengatakan ''Kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan! Sedangkan kebohongan sempurna, adalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja.''.

Jadilah Indonesia dengan menjaga Indonesia, meski dengan satu huruf atau kata saja.
___________

*TAM LHK
** Pakar Komunikasi Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Riau

Pendapat Guru Besar IPB atas pemberitaan GP di BBC
Pendapat Guru Besar IPB atas pemberitaan GP di BBC

Jawaban Dirjen Gakkum KLHK
Jawaban Dirjen Gakkum KLHK

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun