Judi Online: Regulasi dan Dampak Sosial

Unsur pidana judi online terpenuhi jika seseorang telah memenuhi unsur pidana yang dilarang seperti mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat diaksesnya informasi elektronik. Tindakan apapun yang berhubungan dengan penyebaran, pengiriman, atau penyediaan akses terhadap konten yang berisi judi, baik melalui website, aplikasi, atau platform digital lainnya, sudah termasuk dalam kategori perbuatan pidana. 

Perlu juga adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, jika tidak ada unsur kesengajaan maka unsur pidana tidak terpenuhi. Begitu juga dengan unsur tanpa hak, hal ini dimaksudkan bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengakses,mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat diaksesnya informasi elektronik.  

Regulasi diatas telah menjelaskan unsur dan sanksi untuk menghukum setiap orang yang menjadi pelaku judi dan sindikat judi. Penulis berpendapat, bahwa regulasi belum cukup kuat untuk memberantas seseorang yang terlibat dalam dunia perjudian. 

Perjudian terjadi karena telah membudaya di kehidupan masyarakat sehingga hal ini menjadi suatu masalah sosial yang harus dicegah dan ditindak dengan seberat-beratnya, judi online telah banyak memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu memberikan edukasi, melakukan pengawasan, dan melakukan tindakan untuk memblokir situs-situs judi online dengan tegas. 

Oleh karena itu, Regulasi dan kebijakan pemerintah belum cukup dalam memberantas judi online, pengaruh dan kesadaran masyarakatlah yang bisa memperkuat regulasi dan kebijakan pemerintah  dalam memberantas judi online.  

Pemberian sanksi terhadap pelaku tidak  cukup dikatakan sebagai pencegahan, karena judi online hanya bisa dicegah dari diri sendiri,  permainan taruhan menjadi suatu hal yang telah membudaya dilingkungan masyarakat, dan hanya  dapat dilepaskan dari diri sendiri dengan penuh kesadaran.