Mohon tunggu...
Domenico Rafello Arsatya
Domenico Rafello Arsatya Mohon Tunggu... Pelajar Sekolah - Kolese Kanisius

-

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Menerjemahkan Prinsip Ekonomi Politik ke dalam Kebijakan Pajak yang Adil dan Berkelanjutan

16 September 2024   17:56 Diperbarui: 16 September 2024   17:59 165
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Resistensi Politik: Perubahan pajak, seperti kenaikan tarif atau pengenalan pajak baru, seringkali tidak populer di kalangan pemilih dan kelompok kepentingan. Politisi bisa menghadapi tekanan dari konstituen dan lobi yang terpengaruh oleh perubahan tersebut, yang dapat menghambat atau menunda reformasi.

  • Kondisi Ekonomi: Selama resesi atau kemerosotan ekonomi, mungkin ada kurangnya dukungan politik untuk reformasi yang dianggap membebani pemulihan ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi juga dapat mengurangi pendapatan pajak dan meningkatkan defisit anggaran, membuat reformasi lebih sulit diterapkan.

  • Kendala Institusi: Perubahan kebijakan pajak sering memerlukan modifikasi besar pada sistem administrasi, yang bisa kompleks dan memakan sumber daya. Penolakan dari otoritas pajak atau kurangnya kapasitas dapat memperlambat atau menyulitkan implementasi reformasi.

  • Pengaruh Global: Dalam ekonomi global yang saling terhubung, reformasi pajak harus mempertimbangkan faktor internasional seperti persaingan pajak global dan perjanjian internasional. Misalnya, upaya menaikkan pajak korporasi bisa terhambat oleh ancaman perpindahan modal ke negara dengan rezim pajak yang lebih menguntungkan.

  • Persepsi dan Penerimaan Publik

    Dukungan publik dan komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan reformasi pajak:

    • Membangun Kepercayaan dan Transparansi: Pemerintah harus menjelaskan alasan reformasi, cara pelaksanaannya, dan manfaat yang diharapkan secara jelas. Menyediakan informasi tentang dampak reformasi pada kelompok pendapatan yang berbeda dan penggunaan pendapatan dapat membantu membangun dukungan.

    • Mengatasi Kekhawatiran dan Keadilan: Persepsi publik terhadap reformasi pajak dipengaruhi oleh sejauh mana reformasi dianggap adil. Memastikan bahwa individu dan perusahaan dengan pendapatan tinggi menanggung beban pajak yang wajar dapat membantu memperoleh penerimaan lebih luas. Policymaker harus mempertimbangkan langkah-langkah yang meringankan dampak pada kelompok berpendapatan rendah.

    • Strategi Komunikasi Efektif: Reformasi pajak yang sukses sering melibatkan strategi komunikasi yang terencana dengan baik. Melibatkan pemangku kepentingan, seperti komunitas bisnis dan masyarakat sipil, serta menggunakan berbagai saluran komunikasi dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan.

    • Mengelola Harapan: Reformasi pajak mungkin memerlukan waktu untuk menunjukkan hasilnya. Menyampaikan jadwal yang jelas dan realistis mengenai hasil reformasi dapat membantu mengelola harapan publik dan mengurangi frustasi.

    • Mendapatkan Dukungan Politik: Mendapatkan dukungan politik memerlukan membangun koalisi dan negosiasi dengan berbagai aktor politik. Melibatkan pemangku kepentingan utama dan menunjukkan manfaat reformasi bagi publik luas dapat membantu mengatasi resistensi politik.

    HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    6. 6
    7. 7
    8. 8
    9. 9
    10. 10
    11. 11
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
    LAPORKAN KONTEN
    Alasan
    Laporkan Konten
    Laporkan Akun