Perlunya Badan Nasional Pengawas Obat yang Komprehensif

Beberapa tahun terakhir ini, peredaran obat hewan ilegal, termasuk yang dijual secara daring (dalam jaringan), telah menjadi isu yang semakin penting dalam dunia kesehatan hewan dan ketahanan pangan. 

Sebagai negara dengan sektor pertanian dan peternakan yang cukup besar, Indonesia menjadi salah satu pasar utama bagi produk-produk yang digunakan dalam pemeliharaan hewan, mulai dari obat-obatan hingga suplemen pakan.

Namun, peredaran obat hewan ilegal yang tak terkontrol, terutama melalui platform online, dapat menimbulkan dampak buruk, baik bagi kesehatan hewan maupun manusia.

Baca juga: Otoritas Veteriner dan Badan Kesehatan Hewan Nasional

Oleh karena itu, pengendalian peredaran obat hewan ilegal melalui online menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Penyebab Peredaran Obat Hewan Ilegal

Obat hewan ilegal dapat dikategorikan sebagai obat yang tidak memiliki izin edar atau yang didistribusikan tanpa melalui jalur resmi yang telah diatur oleh pemerintah.

Penyebab utama peredaran obat hewan ilegal secara online ini bisa beragam. Salah satunya adalah tingginya permintaan akan obat hewan yang lebih murah.

Banyak peternak atau pemilik hewan yang lebih memilih obat-obatan ilegal karena harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan obat yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Kementerian Pertanian.

Baca juga: Badan Pangan Nasional dan Kewenangan Pangan Asal Hewan

Selain itu, adanya kesulitan dalam mendapatkan obat hewan di pasaran, terutama untuk obat-obat tertentu yang langka atau mahal, menyebabkan beberapa pihak mencari alternatif melalui jalur yang tidak sah. 

Baca juga: Badan Gizi Nasional dan Tantangan Penyediaan Protein Hewani

Platform online menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari kemudahan dalam memperoleh obat-obatan tersebut. Meskipun begitu, sebagian besar penjual obat hewan ilegal di dunia maya tidak menyediakan informasi yang jelas terkait komposisi, dosis, dan cara penggunaan obat yang dijual.

Dampak Peredaran Obat Hewan Ilegal

Peredaran obat hewan ilegal melalui online tidak hanya menimbulkan dampak bagi kesehatan hewan, tetapi juga bagi manusia dan lingkungan. 

Berikut adalah beberapa dampak yang perlu diperhatikan:

Pertama, Kesehatan Hewan Terancam

Obat hewan ilegal sering kali tidak terstandarisasi dan mungkin mengandung bahan kimia yang berbahaya atau dosis yang tidak sesuai. Penggunaan obat-obatan tersebut dapat menyebabkan resistensi terhadap penyakit tertentu, kegagalan pengobatan, atau bahkan kematian hewan.

Hal ini tentu merugikan peternak, terutama jika hewan yang sakit akhirnya mati atau tidak dapat produktif.

Kedua, Risiko terhadap Kesehatan Manusia

Beberapa obat hewan ilegal, terutama yang digunakan dalam industri pangan, dapat mengandung zat-zat yang berbahaya bagi manusia jika terkandung dalam produk hewan yang dikonsumsi.

Sebagai contoh, residu obat-obatan yang digunakan dalam peternakan bisa masuk ke dalam rantai makanan manusia, yang dapat menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya.

Ketiga, Gangguan Ekosistem

Penggunaan obat hewan ilegal yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan, terutama jika obat tersebut dibuang sembarangan atau tidak dikelola dengan benar. Beberapa bahan kimia dalam obat hewan bisa mencemari tanah dan air, yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem sekitar.

Pengendalian Peredaran Obat Hewan Ilegal di Dunia Maya

Upaya untuk mengatasi peredaran obat hewan ilegal di dunia maya harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform e-commerce, serta masyarakat itu sendiri. 

Setidaknya terdapat lima langkah yang dapat diambil untuk mengendalikan peredaran obat hewan ilegal secara online:

Pertama, Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap peredaran obat hewan ilegal, termasuk yang dijual secara online. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertanian harus lebih proaktif dalam memonitor dan menindak tegas para pelaku yang menjual obat-obatan ilegal di platform e-commerce. 

Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus untuk mengidentifikasi obat hewan ilegal yang beredar di pasaran.

Kedua, Kolaborasi dengan Platform E-Commerce

Platform e-commerce yang besar dan populer di Indonesia, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada, harus bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam mengurangi peredaran obat hewan ilegal.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperketat kebijakan untuk mengidentifikasi dan menghapus produk obat hewan yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar dari sistem.

Selain itu, platform e-commerce harus menyediakan fitur pelaporan bagi konsumen atau pengguna yang menemukan obat hewan ilegal.

Ketiga, Edukasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat

Upaya pencegahan peredaran obat hewan ilegal tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi kepada peternak dan masyarakat.

Banyak peternak, terutama di daerah-daerah terpencil, yang tidak menyadari risiko dan bahaya dari penggunaan obat hewan ilegal. Oleh karena itu, penyuluhan yang lebih intensif tentang pentingnya menggunakan obat hewan yang terdaftar dan aman sangat diperlukan. 

Pemerintah, melalui Dinas Peternakan, bisa menggandeng pihak swasta atau organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau kampanye tentang pemahaman terkait obat hewan yang legal dan aman.

Keempat, Inovasi Teknologi untuk Pengawasan

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pengawasan terhadap peredaran obat hewan ilegal. Misalnya, dengan penggunaan sistem berbasis blockchain untuk memastikan setiap transaksi obat hewan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dalam distribusi obat hewan dan memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen adalah obat yang sah dan terdaftar.

Kelima, Perlunya penggabungan Badan Nasional yang Menangani Obat.

Selama ini, penerbitan izin pengeluaran obat tersebar di beberapa instansi. Di manusia, obat dilakukan pengawasan oleh BPOM, sementara untuk obat hewan di bawah pengawasan Kementerian Pertanian dan obat ikan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Terbagi-baginya urusan obat dalam berbagai instansi tentu mengakibatkan pengawasan obat menjadi tidak optimal. Padahal, obat merupakan sediaan yang bisa digunakan oleh semua mahluk hidup, baik manusia dan hewan (termasuk ikan dan ternak). Terbukti, dalam dunia farmasi, profesi apoteker tidak membagi dirinya kedalam banyak sub sektor. 

Apoteker hanya satu, yakni apoteker untuk manusia maupun apoteker untuk hewan (ikan dan ternak). Tidak ada profesi apoteker khusus untuk obat hewan.

Oleh karena itu, perlu penyatuan organisasi atau instansi. Urusan pengawasan obat, apapun obatnya, sebaiknya menjadi ranah dari BPOM saja. 

Hal ini sama halnya dengan instansi karantina. Sebelumnya, karantina hewan, karantina tumbuhan dan karantina ikan, merupakan instansi yang berbeda. Namun, saat ini digabungkan menjadi Badan Karantina Indonesia. Dampaknya, urusan karantina menjadi lebih efektif dan efisien.

Peran Konsumen dalam Pengendalian Obat Hewan Ilegal

Selain pihak berwenang dan platform e-commerce, konsumen atau pembeli obat hewan juga memegang peran yang sangat penting dalam pengendalian peredaran obat hewan ilegal. 

Peternak atau pemilik hewan harus lebih cerdas dalam memilih produk yang akan digunakan. Konsumen harus selalu memastikan bahwa obat hewan yang mereka beli sudah terdaftar dan memiliki izin edar yang sah dari BPOM atau Kementerian Pertanian. 

Mereka juga harus berhati-hati dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasar karena sering kali harga yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa obat tersebut ilegal.

Semoga bermanfaat!