2. Biaya dan Alokasi Sumber Daya
  Melakukan upacara besar di IKN Nusantara dapat memerlukan biaya yang signifikan. Dalam konteks prioritas pembangunan dan alokasi anggaran, pengeluaran untuk perayaan dapat dianggap kurang efisien jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak lainnya dalam pembangunan ibu kota. Ini juga dapat menimbulkan kontroversi mengenai pengelolaan anggaran dan prioritas pemerintah.
@S************k:"Waaduuuh sangat besar yaa ,trs rakyat Kaltim ikut menikmati enggak yaa ?"
@h*****************7: "woyyyy besar nya cuma tuk pesta bkn mengenang hhhhhhh"
Anggaran HUT RI 2024 membengkak, ini tanggapan Pak Jokowi
"Saya kira anggaran biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kemensetneg"-Jokowi
Adapun keputusan untuk melarang penggunaan jilbab bagi anggota paskibra saat upacara 17 Agustus 2024 menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan ini mengabaikan hak individu untuk menjalankan kewajiban agama mereka, serta tidak mencerminkan keberagaman. Sebaliknya, pendukung kebijakan tersebut menilai bahwa aturan ini penting untuk menjaga keseragaman dan disiplin dalam pelaksanaan upacara.
Tak kalah menjadi sorotan, ternyata tanggapan dari masyarakat Kalimantan Timur menjadi perhatian. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, warga sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) merasakan ketidakpuasan terkait kebijakan pembatasan akses ke upacara 17 Agustus di lokasi tersebut. Kebijakan ini mengatur bahwa hanya tamu undangan dan pejabat tertentu yang diizinkan untuk menghadiri upacara tersebut, sementara warga lokal tidak diperbolehkan masuk ke area acara.
Menurut sejumlah warga, keputusan ini menimbulkan rasa kecewa dan ketidakadilan. Mereka merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk merayakan momen bersejarah tersebut secara langsung di tempat yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional. Warga mengungkapkan bahwa mereka telah menunggu lama untuk menjadi bagian dari sejarah IKN Nusantara dan merasa terpinggirkan dalam perayaan yang penting bagi Negara Indonesia.
" Dia tidak mengganggap kami ada, kami takut-takutnya ini bukan Ibu Kota, Ibu tiri, kami akan dikesampingkan, dianggap kami bukan anak mereka, bukan rakyat dari bangsa ini atau negara ini, itu yang kami khawatirkan" - Sibukdin (Ketua Adat Balik)
" Sepertinya kita ini belum merdeka, kalau merdeka kan tidak seperti itu, bukan memilih atau memilah, bukan hanya untuk orang berpangkat atau berduit yang bisa menyaksikan upacara bendera, tapi kami juga kepingin mau tahu seperti apa" - J**** (masyarakat Balik)
