Prinsip yang keempat adalah poligami dibatasi secara ketat, UU No. 1/1974 menganut asas monogami, namun bila yang bersangkutan menghendaki karena undang-undang dan agama pendukung yang bersangkutan, maka diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat-syarat peraturan yang berlaku, namun syaratnya sangat sulit untuk seseorang melakukan poligami (Pasal 4 dan 1 UU No. 1 Tahun 1974 5 dan KHI pasal 55, 56, 57, 58 dan 59).
5. Kematangan Calon Mempelai
Prinsip perkawinan yang kelima adalah kematangan dari pihak calon mempelai, Agar calon pasangannya matang secara jasmani maupun rohani untuk menikah. Sehingga memenuhi tujuan mulia perkawinan dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat, serta bisa memperlambat pertumbuhan penduduk. Undang-undang dan KHI menetapkan bahwa batasan usia untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (UU No. 1 pasal 7(1) tahun 1974 dan KHI pasal 15 (1)).
6. Memperbaiki Derajat Wanita
Prinsip yang keenam adalah memperbaiki derajat wanita, ketentuan hukum ini adalah UU No. 1 tahun dan KHI berusaha menghormati harkat dan martabat perempuan, karena ada beberapa pasal yang menawarkan, misalnya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan; contoh sebagai berikut.
- Ketentuan mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan, bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama dan apabila terjadi perceraian, harta bersama diatur dengan undang-undang (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 35-37 dan KHI pasal 87-96).
- Dapat disepakati bahwa perempuan dapat turut serta mencari tahu isi kontrak (Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 45 dan 47 KHI).
- Apabila suami dan istri bercerai, maka suami (ayah) bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
7. Asas Pencatatan Perkawinan
Prinsip perkawinan yang terakhir adalah asas pencatatan perkawinan, dalam hukum perkawinan Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlandaskan pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Asas pencatatan perkawinan berkaitan dengan menentukannya keabsahan perkawinan yang artinya selain harus memenuhi ketentuan hukum agama atau keyakinan agama, juga menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan.
Mendaftarkan dan menyiapkan akta nikah merupakan suatu keharusan menurut peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya, setiap selesai perkawinan maka perkawinan itu harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kedua ayat dalam pasal 2 UU 1/1974 itu saling berkaitan, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian penting yang menentukan keabsahan perkawinan di samping terpenuhinya syarat-syarat perkawinan hukum setiap agama dan kepercayaan.
