Belajar dari Masyarakat Adat: Pemberdayaan Masyarakat Urban dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi

Kita tak mungkin tutup mata bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan itu masih eksis. Pada Pasal 52 angka (1) dinyatakan, "Selama Penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat".  

Dari sini kita paham, pemerintah lah yang seharusnya tidak mempertanyakan dikotomi semu antara ekonomi dan kesehatan, keduanya harus dipenuhi dengan karantina wilayah yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok semua warganya. Akan tetapi, tentu saja ini berbanding terbalik dengan realita, aturan yang tertulis hanyalah omong kosong belaka. 

Hal inilah yang menjadi akar kepercayaan publik akan upaya pemerintah dalam pemulihan pandemi semakin menurun. Dapat kita katakan bahwa masyarakat yang lalai menerapkan 3M bukan sebatas kesalahan individu saja tetapi merupakan permasalahan struktural yang berakar dari komunikasi dan kebijakan publik yang bobrok oleh mereka yang di atas.

Bersamaan dengan pemerintah dan kebobrokannya dalam penanganan pandemi. Kita juga dapat menyingkap fakta masyarakat adat yang menggunakan pengetahuan lokalnya untuk bertahan selama Pandemi Covid-19. Mereka lebih berkehendak pada tradisi dan adat untuk menangani pandemi dibandingkan bergantung dengan tangan pemerintah yang memaksakan paradigma "orang kota". 

Masyarakat adat yang seringkali distigmatisasi sebagai mereka yang primitif dan tidak modern nyatanya lebih berhasil bertahan selama pandemi dibandingkan masyarakat urban. Mengutip dari Project Multatuli, hingga kini Suku Baduy di Desa Kanekes, Banten, nyaris bersih dari kasus Covid-19. Disamping kesigapan masyarakat Baduy dalam mengisolasi desa, ketahanan pangan juga menjadi kunci bagi keberhasilan mereka untuk bertahan selama pandemi.

 Dalam menjaga ketahanan pangan selama pandemi Covid-19, masyarakat Baduy berpegang teguh pada pedoman kepercayaan turun-menurun yang dikenal dengan istilah pikukuh (kepatuhan). Isi terpenting dari pikukuh adalah konsep "tanpa perubahan apapun", atau perubahan sesedikit mungkin: Lojor heunteu meunang dipotong, pndk heunteu beunang disambung (Garna, 1993). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mirajiani dan Widayati (2022), dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat Baduy menyimpan padi gabah kering hasil berladang di lumbung padi yang disebut sebagai leuit. 

Padi yang telah disimpan tidak diperjual belikan melainkan untuk cadangan sekaligus pemenuhan kebutuhan pakan masyarakatnya. Leuit sendiri  ditempatkan di sekeliling pemukiman di kawasan hutan dan tidak berada di sekitar pemukiman warga. Padi yang disimpan di sana dapat bertahan hingga mencapai 5 tahun minimal dengan kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat Baduy.

Lebih lanjut, Mirajiani dan Widayati (2022) menyatakan bahwa Ketahanan pangan masyarakat Baduy juga didukung oleh berbagai jenis tanaman buah yang di budidayakan masyarakat Baduy sendiri yaitu rambutan, durian, duku, pisang dan koskosan. Selain itu masyaraat adat baduy memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari perkebunan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan aturan adat yang berlaku, seperti pemanfaatan bambu, madu, kayu. Ketahanan pangan masyarakat Baduy juga bersumber dari peternakan yang meliputi ayam, bebek, dan kambing.

Dengan pengetahuan lokal yang diterapkan oleh masyarakat Baduy untuk menjaga ketahanan pangan dan kestabilan kondisi ekonomi, pandemi Covid-19 tidak menjadi ancaman yang berarti. Strategi yang mereka terapkan adalah dengan pengelolaan kebutuhan pokok berupa beras yang berasal dari ladang yang tidak diperjualbelikan melainkan digunakan sebagai lumbung pangan. Ada atau tidaknya pandemi Covid-19 tidak berpengaruh dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Baduy. Pada kenyataannya mereka sudah lama terisolasi dengan pengetahuan lokal yang dimiliki, dan mereka juga yang bertahan dengan benteng ketahanan pangan yang amat kuat.

Pemerintah maupun kita dapat belajar dari masyarakat adat seperti Suku Baduy. Mereka telah membuktikan bagaimana ketahanan pangan merupakan salah satu kunci untuk bertahan selama pandemi. Pemberdayaan penjagaan ketahanan pangan merupakan  sesuatu yang dapat diupayakan untuk masyarakat urban nantinya bertahan selama pandemi. Hal ini selaras dengan gagasan Lestari Farm  yang dikembangkan oleh Sagita, dkk (2021), program pemberdayaan komunitas tersebut mendorong masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga dan kesejahteraan anggotanya  selama pandemic dengan melakukan budidaya perikanan tawar (ikan lele, ikan nila, dan ikan emas) dan pertanian (sayuran dan hidroponik).  

Program pemberdayaan ketahanan pangan bagi masyarakat urban dapat diimplementasikan dengan  strategi kesejahteraan (the welfare strategy), yaitu strategi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan potensi  kultural, sosial, dan ekonominya agar tidak bergantung dengan pemerintah. Aktor dalam pemberdayaan di sini berperan sebagai fasilitator yang menginisiasi  dan merorganisir program. Dalam program ini perlu adanya integrasi atau kerja sama antar berbagai pihak, mulai dari aktor fasilitator, stakeholder atau masyarakat setempat, NGO yang bergerak dalam pertanian, dan pemerintah itu sendiri.