Mohon tunggu...
Dita Dwi Prastika
Dita Dwi Prastika Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Semester 5 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah - UIN Raden Mas Said Surakarta

Saya merupakan mahasiswa semester 5 jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki minat dalam bidang kepenulisan.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Wawasan Pengetahuan Mengenai Sosiologi Hukum

11 Desember 2023   11:07 Diperbarui: 11 Desember 2023   11:18 110
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kritik terhadap Netralitas Hukum: Progressive Law mengkritik gagasan bahwa hukum bersifat netral. Mereka berpendapat bahwa hukum sering mencerminkan dan memperkuat kepentingan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Kritik ini menunjukkan bahwa hukum mungkin tidak selalu mendukung keadilan atau kepentingan umum.

Pendekatan Kritis terhadap Hukum Liberal: Progressive Law secara umum menolak pendekatan hukum liberal, yang dianggap terlalu formalistik dan terbatas. Mereka berpendapat bahwa hukum harus lebih terbuka terhadap analisis kontekstual dan pertimbangan keadilan sosial.

Perlunya Diskriminasi Positif: Pandangan dalam Progressive Law menyatakan bahwa dalam masyarakat yang heterogen, diperlukan tindakan afirmatif atau diskriminasi positif untuk mencapai keadilan sosial. Kritik ini menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin diperkuat oleh hukum konvensional.

4. kata kunci:

a. Law and social control

Ini merujuk pada sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia, terutama terkait dengan perilaku yang melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, ketika ada pelanggaran terhadap aturan hukum, sanksi akan diberlakukan. Menurut pandangan saya, keberadaan hukum dan kontrol sosial ini sangat penting di Indonesia dan harus diterapkan secara tegas. Pelanggaran terhadap aturan hukum harus mendapatkan hukuman yang sesuai.

b. Law as tool of engeenering

Konsep ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat untuk memaksa dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Pendapat saya adalah bahwa keberadaan hukum sebagai alat rekayasa sosial ini dapat menimbulkan ketidakadilan, karena hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat sementara merugikan sebagian besar masyarakat.

c. Socio-legal studies

Didefinisikan sebagai pendekatan metodologi ilmu sosial dalam konteks yang luas, pendekatan ini menghubungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial. Menurut pandangan saya, selain memberikan kontribusi pada ilmu sosial, studi sosio-hukum diperlukan untuk meningkatkan kinerja sistem hukum.

d. Legal pluralism

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun