Teori Marxisme dalam Insfrastruktur Kapitalisme Kritik Terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan Studi Kasus Jalan Tol Trans - Jawa

Dalam perspektif Marxisme, kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana produksi barang dan jasa dikendalikan oleh pemilik modal atau kapitalis, yang memiliki kekayaan dan alat produksi seperti pabrik, tanah, dan peralatan. Pekerja atau proletariat, di sisi lain, harus menjual tenaga kerja mereka kepada kapitalis untuk mendapatkan penghasilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. 

Marxisme menyoroti bahwa hubungan ini tidak adil karena kapitalis mendapatkan keuntungan dari kerja keras pekerja dengan membayar mereka upah yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya yang dihasilkan oleh pekerja itu sendiri. Ini menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang mendasar antara kelas kapitalis yang kaya dan proletariat yang mengalami kesulitan ekonomi. Ketika kita menerapkan kerangka pemikiran Marxisme untuk menganalisis infrastruktur seperti jalan tol, kita melihat bahwa proyek-proyek infrastruktur besar seperti ini tidak hanya tentang membangun jalan untuk memfasilitasi transportasi. 

Secara lebih dalam, infrastruktur seperti jalan tol dapat dianggap sebagai alat untuk memperkuat dominasi kapitalis atas sumber daya ekonomi dan kontrol terhadap tenaga kerja. Proyek-proyek ini sering kali didanai dan dimiliki oleh kapitalis atau konsorsium swasta yang mencari keuntungan finansial melalui tarif tol dan investasi jangka Panjang, 

Dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, Marxisme menunjukkan bahwa infrastruktur kapitalisme sering kali mengarah pada pengambilan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Misalnya, pembangunan jalan tol mungkin melibatkan deforestasi untuk membebaskan lahan, atau penambangan bahan baku untuk material konstruksi. 

Pada saat yang sama, infrastruktur ini dapat memperburuk polusi udara dan air, mengancam ekosistem alami yang penting bagi keberlanjutan lingkungan. Marxisme menilai bahwa kapitalisme cenderung mengutamakan keuntungan jangka pendek atas pertimbangan lingkungan jangka panjang atau kesejahteraan sosial. 

Selain itu, dalam hubungan dengan tenaga kerja, infrastruktur kapitalis seperti jalan tol juga memainkan peran dalam eksploitasi pekerja. Pekerja sering kali dipekerjakan dalam kondisi yang tidak aman atau dengan upah rendah, tanpa jaminan perlindungan sosial yang memadai. 

Dalam kasus pembangunan jalan tol, pekerja migran sering kali menjadi korban utama eksploitasi, dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Marxisme menunjukkan bahwa solusi untuk masalah ini tidak hanya terletak pada perbaikan peraturan atau pengawasan pemerintah, tetapi pada perubahan struktural yang lebih dalam dalam cara kita memahami dan mengelola ekonomi dan infrastruktur. Ini termasuk pemikiran tentang kepemilikan kolektif atas sumber daya ekonomi, distribusi kekayaan yang lebih adil, dan penghargaan terhadap nilai kerja manusia di atas nilai kapital. 

Dengan memahami perspektif ini, kita dapat lebih kritis dalam mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek infrastruktur kapitalis seperti jalan tol, dan mencari alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sejarah Pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa

Sejarah pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dimulai pada awal 1970-an. Sebagai respons terhadap kebutuhan akan jaringan transportasi yang lebih baik di Pulau Jawa, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan populasi terbesar di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, mengidentifikasi bahwa peningkatan infrastruktur jalan akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, memperbaiki konektivitas antar kota dan daerah, serta mendukung distribusi barang dan jasa secara efisien.