Kebijakan Pemerintah Kolonialisme serta Dampaknya di Masa Sekarang dan Perubahan Corak Hidup Masyarakat

Indonesia yang merupakan negara kaya akan segala sumber daya alam nya,  memang tak bisa diragukan lagi isinya. Mulai dari Hewan, Tumbuhan, dan keindahan Alamnya tak dapat disaingi oleh negara lain, Namun satu barang yang paling terkenal dari Indonesia adalah kekayaan Rempah-rempahnya. 

Hal ini-lah yang menjadi mengundang kehadiran  dari bangsa lain, dimana bangsa lain datang bukan hanya untuk mencari dan bertransaksi dengan sumber daya alam ini, namun bangsa Lain juga datang dengan tujuan untuk ingin menguasai dan mengelola semua kekayaan alam Indonesia. 

Bangsa eropa adalah bangsa yang paling pertama datang dan yang paling lama bertempat di Indonesia. Kedatangan bangsa portugis di Indonesia pada tahun 1509 di Maluku, telah menandakan bahwa era penjajahan dimulai. Kedatangan bangsa barat ini lalu dilanjutkan dengan datangnya bangsa Spanyol pada tahun 1521 (dalam masa penjajahan Portugis) di kerajaan Tidore. 

Ekspedisi dagang ke kepulauan nusantara yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman lah awal mula datangnya bangsa yang ternyata menjadi penguasa sekaligus menjadi penjajah yang paling lama menduduki kekuasaan di Indonesia yaitu bangsa Belanda. 

Tujuan awal kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Belanda datang tidak hanya untuk bertransaksi namun bangsa Belanda mempunyai keinginan untuk menguasai semua sumber daya alam yang ada di Indonesia, di dalam kata lain Belanda juga mempunyai keinginan untuk menjajah bangsa Indonesia. 

Karena bangsa indonesia pada saat itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan dan peralatan persenjataan perang yang masih terbilang belum cukup menunjang jika dibandingkan dengan peralatan persenjataan perang dari bangsa Belanda, Indonesia pun kalah dari peperangan dengan Belanda, dan akhirnya Belanda lah yang menjadi penguasa segala kekayaan pada masa tersebut. 

Belanda memanfaatkan kekuasaan itu untuk mengelola segala sumber daya alam yang terkandung di tanah Indonesia. Belanda pun tak segan untuk melakukan monopoli terhadap rempah-rempah di Indonesia selama periode masa penjajahan yang dilakukan. Pada tahun-tahun setelah Belanda melakukan monopoli, Belanda menjadi negara yang kaya akan rempah-rempah dimana rempah-rempah ini dijual di negara nya sendiri dengan harga yang dinaikkan hingga berkali-kali lipat. 

Namun karena keserakahan yang dilakukan oleh Belanda, Masalah pun tak bisa dihindari dimana Permintaan akan rempah-rempah tidak sebanding dengan penawaran yang lebih meningkat yang pada akhirnya rempah-rempah ini mengalami jatuh harga. Banyak pengusaha yang mengalami kerugian karena dampak dari penurunan harga ini. Di sisi lain, pengusaha juga mengalami kerugian karena adanya persaingan serta Konflik dengan kongsi-kongsi yang datang dari Belanda. 

Karena situasi yang sudah tidak kondusif, banyak kalangan dari bangsa Belanda yang meminta untuk segera dibentuk sebuah organisasi perdagangan yang resmi, yang tugasnya untuk mengelola dan membudidayakan rempah-rempah secara efektif. Dengan segala pertimbangan yang dilakukan, maka pada tahun 1602 pemerintah Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang pemegang sahamnya adalah pedagang-pedagang besar Belanda. Sebagai fungsi dan peranannya di Indonesia, VOC diberikan hak-hak istimewa sebagai berikut :

1. Menjadi perwakilan sah pemerintahan Belanda di Asia

2. Melakukan monopoli perdagangan

3. Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri

4. Mengadakan perjanjian

5. Memaklumkan perang dengan negara lain

6. Menjalankan kekuasaan kehakiman

7. Memungut pajak

8. Memiliki angkatan perang sendiri

9. Menyelenggarakan pemerintahan sendiri

Pada masa kejayaan VOC di Indonesia, VOC pun membuat kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dan harus dituruti oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Kebijakan-kebijakan yang dibuat, didasari dengan Kebutuhan kontrol yang lebih ketat terhadap monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Tercatat, VOC juga pernah mengangkat 60 gubernur jenderal VOC yang  bertugas untuk mengatur jalannya kebijakan resmi yang VOC keluarkan. Beberapa kebijakan-kebijakan yang telah di sah-kan oleh VOC dan diterapkan pada masyarakat Indonesia yaitu : 

• Memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat

1). Contingenten, Pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC.

2). Verplichte leverantie, Penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC.

• Menyingkirkan pedagang-pedagang baik dari negara-negara lain maupun pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan China dari aktivitas perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

• Menentukan luas areal penanaman rempah-rempah, serta menentukan jumlah tanaman rempah-rempah.

• Melakukan kebijakan Ekstirpasi, yaitu Jumlah kelebihan tanaman yang ditebang dengan tujuan agar produksinya tidak berlebihan sehingga dapat mempertahankan harga.

• Mewajibkan kerajaan-kerajaan yang telah terikat perjanjian dengan VOC untuk menyerahkan upeti setiap tahunnya kepada VOC. (upeti : harta yang diberikan sebagai tanda hormat)

• Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, dan hasilnya dijual kepada VOC yang harganya sudah ditentukan VOC terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan dan penerapan dari berbagai kebijakan-kebijakan ini, VOC pun melakukan upaya untuk menunjang operasional dari kebijakan ini. Upaya yang dilakukan antara lain :

1. VOC tak segan untuk melakukan tindakan kekerasan untuk menghukum siapa saja yang menentang dan menjadi pihak kontra dari kebijakan yang telah dibuat.

Contoh nya : Raja/sultan yang menolak berdagang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh VOC , akan ditangkap dan dibuang ke daerah lain. VOC akan mengangkat Raja/sultan baru yang ingin mengikuti Kebijakan-kebijakan VOC.

1. VOC memakai taktik 'devide et impera' (Pecah-belahlah dan kuasai). 

Penerapan nya : VOC ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri setiap kerajaan. Ketika ada peperangan atau pertikaian yang terjadi di dalam kerajaan, VOC akan datang untuk menawarkan bantuan. Ketika VOC membantu dan mengarahkan suatu pihak kerajaan, maka VOC akan mengikat perjanjian dengan kerajaan yang telah dibantu tersebut yang keuntungannya adalah untuk kepentingan VOC sendiri.

Belanda pada saat itu meminta Indonesia untuk membayar aksi Polisionil (Agresi Militer) mereka sebesar 6.5 Miliar Gulden yang harus dibayarkan. tentunya polisionil itu tidak diinginkan oleh Bangsa Indonesia. Indonesia pada saat itu harus membayarkan hutang Hindia Belanda sebesar 4 miliar Gulden, yang telah dinegosiasi  oleh Komite PBB. Hal itu yang memicu runtuhnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Inilah yang menciptakan Asumsi yang memperkirakan keruntuhan VOC adalah karena Korupsi yang dilakukan oleh beberapa pegawai VOC itu sendiri, bahkan Cornelis janszoon speelman Gubernur jenderal VOC juga pernah melakukan tindakan korupsi ini, dan disusul dengan korupsi yang dilakukan oleh gubernur VOC di Maluku yang bernama Alexander Cornabe lalu kemudian diadili di Batavia. Pegawai VOC juga nampak hidup dengan bahagia yang sebenarnya tak sebanding dengan bayaran yang didapatkan ketika mereka bekerja di dalam instansi perusahaan tersebut. Karena pendapatan yang sudah tidak memberikan keuntungan lagi, maka perusahaan dagang VOC ini pun dinyatakan Bangkrut. 

Dari Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Oleh VOC memberikan beberapa perubahan dan corak hidup masyarakat yang tergolong baru. Perubahan ini berdampak bagi beberapa bidang sosial di Indonesia. Seperti Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan Pendidikan. Dalam perubahan-perubahan ini, bangsa Indonesia perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Bangsa Indonesia juga memberi respons yang beragam terhadap perubahan-perubahan ini.

Perubahan di bidang EKONOMI

VOC memberlakukan Sistem tanam paksa pada penduduk desa di Jawa yang mewajibkan untuk menanam tanaman tertentu yang kemudian hasil panennya wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial yang akan dijual dan diperkirakan akan laku di pasar Internasional. Setelah berbagai pertimbangan dan kritik dari kaum Humanis di negeri Belanda dan Hindia Belanda, pada akhirnya sistem ini dihapuskan pada tahun 1870. Sebagai gantinya, Belanda menerapkan sistem baru yaitu Sistem Ekonomi Terbuka dimana Indonesia menjadi tempat untuk penanaman modal bagi para pengusaha dari berbagai negara asing. Bukan hanya sebagai tempat penanaman modal asing, bahkan Indonesia pun menjadi tempat untuk  mencari bahan mentah melalui perkebunan-perkebunannya, serta Menjadi tempat pemasaran hasil industri Eropa. Karena diterapkannya sistem ekonomi ini, Bangsa diular belanda seperti Inggris, Belgia, Perancis, Amerika, China, Jepang pun mulai berdatangan untuk menanamkan modalnya untuk mencari keuntungan. Sedangkan untuk pengusaha pribumi yang modalnya masih terbilang cukup kurang, Kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing sehingga banyak pengusaha pribumi yang gulung tikar. Jika pada sistem tanam paksa, Indonesia dieksploitasi oleh Belanda, maka pada Sistem Ekonomi Terbuka ini, Indonesia di eksploitasi oleh swasta dan kaum kapitalis asing. Untuk mendukung program penanaman modal oleh pengusaha asing di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda membangun berbagai sarana seperti irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta, dan pelabuhan dengan menggunakan tenaga kerja rakyat Indonesia yang tidak diberi upah, dan diperlakukan secara paksa. Sistem ini disebut rodi (kerja paksa). Pada Tahun 1881, Pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan Koelie Ordonantie yang mengatur para kuli untuk tidak meninggalkan pekerjaan mereka sebelum kontrak kerja mereka habis. Para pengusaha mempunyai hak untuk memberi hukuman kepada kuli-kuli yang bekerja di perkebunan miliknya. 

Respons bangsa Indonesia di bidang EKONOMI

Perdagangan monopoli yang dijalankan dan diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, cukup membuat rakyat menderita. Karena didasari dengan hal itu, terjadi berbagai perlawanan yang dilakukan di berbagai daerah seperti perang Mataram islam, perang Makassar dan sebagainya. Sedangkan pada masa pergerakan nasional, respon dilakukan dengan Pencantuman perbaikan kondisi ekonomi sebagai salah satu respon bangsa Indonesia terhadap kebijakan ekonomi pemerintah kolonial pada masa itu. Satu partai politik pada masa itu yang paling gencar dalam upayanya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia adalah Partai Nasionalis Indonesia Baru dengan Moh. Hatta sebagai tokoh utama di dalamnya. Sebagai respon dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang Belanda terapkan, Moh. Hatta melakukan berbagai penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya Koperasi sebagai usaha yang paling tepat untuk meningkatkan perbaikan ekonomi rakyat Indonesia.

Dampak Positif kebijakan Ekonomi Belanda bagi bangsa Indonesia

Ternyata dari sekian banyak kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Belanda, dapat memberikan pengaruh yang positif atau dengan kata lain, ada manfaat dan pengalaman yang didapatkan oleh bangsa Indonesia ketika melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan tersebut. Dampak yang positive ini pun terus berkembang dan akhirnya berdampak bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia pada masa Kini. Dampak ataupun Perkembangan dari pengalaman yang telah didapat oleh rakyat Indonesia antara lain : 

• Mengetahui ilmu tanam cara baru

Hal ini didapatkan ketika sistem Tanam Paksa diberlakukan bagi rakyat Indonesia. Belanda memberi contoh tanaman yang dapat ditanam demi kepentingannya, dan juga Belanda memberi contoh bagaimana cara menanam tanaman dengan lebih efisien untuk meningkatkan perekonomian agraris.

• Mengetahui Komoditas ekspor

Sistem tanam paksa yang diterapkan dan dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa itu, membuat rakyat harus menanam beberapa tanaman yang memberikan potensi untuk laku di pasar Internasional, dan secara tidak langsung rakyat Indonesia mendapat pengetahuan tentang tanaman yang laku jika dijual di pasar Internasional.

• Mempelajari sistem Irigasi

Rakyat Indonesia perkenalkan mengenai sistem Irigasi ini yang bisa meningkatkan komoditas agraris. Teknologi ini membuat rakyat Indonesia menjadi paham mengenai sistem irigasi dalam pertanian yang dimana sistem ini masih diterapkan sampai masa sekarang.

• Mengenal mata uang

Sistem mata uang mulai dikenal oleh bangsa Indonesia pada tahun 1828 yang diperkenalkan oleh Belanda. Dimana pada masa itu, rakyat indonesia masih menggunakan sistem barter di dalam transaksi kegiatan ekonomi nya.

• Pembangunan Indonesia

Dengan diberlakukannya sistem kerja paksa/rodi, bangsa Indonesia pun mendapat keuntungan dimana sudah mulai terbagunnya sarana-sarana yang memudahkan segala aktivitas rakyat, terlebih aktivitas perdagangan rakyat.

• Munculnya jejaring transportasi

Jejaring transportasi, sudah mulai dibangun dimulai dari pembangunan jalur-jalur kereta api dari Jakarta sampai Bogor, dan jalur kereta api di Sumatera. Pembangunan  transportasi ini banyak memberikan dampak yang positif bagi Rakyat Indonesia karena selai memudahkan perpindahan, juga memudahkan jalur perdagangan. 

Perubahan di bidang PENDIDIKAN

Pendidikan pada masa kolonialisme menggunakan tiga sistem yang diselenggarakan oleh organisasi agama Islam, Kristen, dan Katolik. Sistem persekolahan Islam menggunakan sistem pesantren. Selain itu, Pemerintah kolonial melakukan penerapan sistem pendidikan barat. Sistem pesantren dilaksanakan dengan kurikulum yang terbuka, serta staff dan guru yang mengajar berasal dari kaum kiai. Sistem pendidikan pesantren ini menekankan pendidikan yang mendalam mengenai agama, kemampuan berbahasa Arab, dan kemampuan berbahasa daerah. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena banyak kesempatan yang diberikan kepada semua golongan untuk mendapatkan pendidikan disana. Sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial menggunakan sistem barat yang Menyediakan tempat sebagai sarana pembelajaran, Kurikulum, Guru, dan Jadwal yang teratur bagi seluruh siswanya. Pada awal dibentuknya, sekolah ini diperuntukkan hanya untuk warga pribumi dari golongan menengah ataupun anak pegawai pemerintah. Bu pelajaran yang dijadikan sebagai sumber informasi, telah diterbitkan pada tahun 1851 yang membahas mengenai Pertanian, Peternakan, Kesehatan, dan Bangunan. Perguruan tinggi pertama yang didirikan memberikan beberapa opsi yang dapat dipilih oleh rakyat yaitu Sekolah Pertanian, Kedokteran Hewan, Kebidanan, dan Kedokteran. Perguruan tinggi tersebut berisi siswa dari kalangan priyayi atau para pamong praja dari lingkungan keraton atau pendopo.

Respon bangsa Indonesia di bidang PENDIDIKAN

Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang nantinya akan bekerja sebagai pegawai staff di pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mendirikan beberapa sekolah untuk kaum pribumi, walaupun jumlahnya sangat terbatas dan hanya beberapa siswa yang memenuhi kriteria saja yang dapat menerima pendidikan disitu. Dengan didasari hal tersebut, pemerintah kolonial mendorong rakyat untuk membuka sekolah-sekolah swasta baik oleh pribumi maupun asing. Dengan adanya aturan yang dibuat tersebut, Maka muncullah sekolah-sekolah swasta milik pribumi seperti Taman Siswa, Kesatrian Institut, Perguruan rakyat, dan sekolah sekolah lainnya, juga sekolah-sekolah yang berlandaskan agama yang didirikan oleh sarekat islam dan Muhammadiyah.

Perubahan di bidang POLITIK 

Demi terlaksananya kesejahteraan rakyat pada masa itu, pemerintah kolonial melakukan beberapa upaya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial menyusun dan memberlakukan pedoman hukum yang harus dilaksanakan, ditaati, diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Landasan hukum yang diberlakukan pada masa kolonial, antara lain Algemene Bepalingen van Wetgeving (Peraturan umum Perundang-undangan), Staatblad van Nederlands-Indie (Lembaran negara Hindia-Belanda), dan Burgerlijk Wetboek (Kitab undang-undang hukum perdata). Landasan hukum Belanda tersebut masih ada yang eksis pada hukum yang berjalan di Indonesia pada masa kini, meskipun ada beberapa hukum yang perlu direvisi. Pemerintah kolonial cukup baik dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berjalan, berdasar pada ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan suatu negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Respon bangsa indonesia di bidang POLITIK

Kaum-kaum terpelajar Indonesia merespon sistem politik yang diberlakukan oleh Belanda pada saat itu yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi modern. Walaupun dasar dari organisasi-organisasi ini berbeda satu dengan yang lain, namun Tujuan utama mereka membentuk organisasi-organisasi ini adalah menginginkan Indonesia untuk merdeka. Pelopor dari organisasi yang ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan Indonesia adalah Budi Utomo, dan lalu dilanjutkan oleh organisasi lain. Beberapa ini adalah organisasi yang aktif dalam berpolitik yaitu Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Fraksi Nasional, Perhimpunan Bangsa Indonesia, Partai Indonesia Raya, dan Gabungan Politik Indonesia.

Dari artikel yang saya buat, saya dapat menarik kesimpulan dan saya mendapatkan refleksi bahwa kita patut bersyukur karena kita hidup di zaman yang modern dan kita tidak merasakan kekelaman pada masa kolonialisme dan imperialisme. Oleh sebab itu, kita patut untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dan kita harus tumbuhkan rasa cinta tanah air karena para pejuang sudah berjuang di masa lalu untuk melawan penjajah dari bangsa lain dan para pejuang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Adlani, Nabil. "Jawab Soal Sejarah Kelas 11 SMA, Dampak Positif Kebijakan Kolonial Belanda Di Bidang Ekonomi - Adjar." Adjar.grid.id, Sept. 2021, adjar.grid.id/read/542895013/jawab-soal-sejarah-kelas-11-sma-dampak-positif-kebijakan-kolonial-belanda-di-bidang-ekonomi?page=all. Accessed 11 Oct. 2022.

Hapsari, Ratna, and M Adil. Sejarah Indonesia. Penerbit Erlangga, Feb. 2014.

Idris, Tarmizy. "VOC Dan Dampaknya Terhadap Indonesia." Buletin Al-Turas, vol. 18, no. 2, 28 Aug. 2012, pp. 149--159, journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4292/3051. Accessed 11 Oct. 2022.

Kurnia, Anwar. Sejarah 1. yudhi tira, Feb. 2014.

Supriatna, Nana. Aktif Dan Kreatif Belajar Sejarah. Grafindo Media Pratama, 22 Feb. 2017.

Wirnarno, Dwi. SEJARAH. Quadra, July 2018.