Pembangunan IKN, Program MEF, dan Realita Fiskal Indonesia

APBN Indonesia pada tahun 2022 masih defisit sebesar 3% dan pendapatan pemerintah masih kurang banyak. Permasalahan ini jelas merupakan suatu tantangan besar untuk IKN dan MEF karena anggaran yang tersedia tidak banyak. 

Pembangunan IKN mengalami masalah ketika SOFBANK bank asal jepang menarik diri dari proyek tersebut. Pemerintah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pihak untuk mendanai pembangunan IKN Nusantara. 

Program MEF juga terkendala dari kurangnya anggaran yang tersedia. Kementerian Pertahanan menargetkan untuk bisa menyelesaikan MEF 3 dengan pencapaian 100%. Untuk mencapai pencapaian 100%, Kementerian Pertahanan sudah memberikan Daftar Rancangan Pinjaman Luar Negeri kepada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Negara (PPN) atau BAPPENAS. 

Kenyataan yang dihadapi oleh kementerian pertahanan adalah Daftar Prioritas Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPPLN-JM) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN hanya sebesar $2 miliar yang tidak mencukupi kebutuhan Kementerian Pertahanan. 

Lawatan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahan Prabowo Subianto pada Jumat, 1 Juni 2022 merupakan angin segar untuk IKN dan MEF. 

Dalam pertemuan itu Indonesia dan Uni Emirat Arab menyetujui IUAE-CEPA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) dan kontrak pengadaan kapal berjenis LPD 163M untuk angkatan laut UEA. Pertemuan antara Indonesia dan UEA juga disinyalir membahas pendanaan untuk pembangunan IKN dan program MEF. 

Indonesia dikatakan membeli 14 unit pesawat tempur Dassault Mirage 2000-9 dan Mirage 2000-5 dari UEA dan Qatar. Pembelian ini membantu dalam pemenuhan program MEF. 

Uni Emirat Arab dan Qatar dikatakan sebagai calon paling kuat pemberi pendanaan pembangunan IKN dan pinjaman luar negeri program MEF sebagai pembiayaan berbagai kontrak pembelian Alutsista baru tahun 2020-2024.