Pembangunan IKN, Program MEF, dan Realita Fiskal Indonesia

Pembangunan IKN, Program MEF, dan Realita Fiskal Indonesia

Pada awal tahun 2022, pemerintah Indonesia menggagas satu mega proyek yaitu IKN Nusantara. IKN Nusantara merupakan kota baru yang dirancang untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. 

IKN Nusantara ditargetkan untuk bisa beroperasi pada tahun 2024. Mega proyek IKN ini bergabung dengan mega proyek lainnya seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan TOL Trans-Sumatera, dan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur dan ekspansi kilang Tuban, Jawa Timur.  

Pemerintah menargetkan tahap pertama pembangunan IKN Nusantara untuk selesai pada tahun 2024. Tujuan utama dibuat IKN Nusantara adalah menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara yang diperkirakan untuk tenggelam pada tahun 2030. Jakarta direncanakan untuk diubah menjadi kota pusat bisnis dan ekonomi Indonesia. 

Program Minimum Essential Force (MEF) merupakan program modernisasi kekuatan TNI yang digagas oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2009 dan mulai dijalankan pada tahun 2010. MEF merupakan program jangka panjang berdurasi 15 tahun. MEF dibagi menjadi 3 tahap, MEF 1 pada tahun 2010-2014 lalu MEF 2 pada tahun 2015-2019 dan terakhir MEF 3 tahun 2020-2024.  

Pencapaian MEF pada akhir MEF 2 hanya mencapai 63,19% dari 75,54% ditargetkan oleh Kementerian Pertahanan. Pada awal tahun 2020 yang merupakan awal dari MEF 3, Menteri Pertahanan Indonesia mengejutkan rakyat Indonesia dengan rencana pemenuhan MEF. 

Rencana ini mengejutkan karena Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengajukan rencana pinjaman sebesar $125 miliar atau Rp 1,7 Kuadriliun demi pemenuhan program MEF.  

Pada Maret 2020, Indonesia secara resmi mengalami pandemi COVID-19. Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PSBB untuk membatasi mobilitas masyarakat. Kebijakan PSBB juga berimbas pada kondisi perekonomian Indonesia. Pusat perekonomian seperti pasar dan mal perbelanjaan ditutup sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia melemah dan akhirnya jatuh tersungkur. 

Kebijakan PSBB yang diganti menjadi PPKM pada tahun 2021 tidak memberikan perekonomian Indonesia angin segar yang diperlukan. 

Anggaran membengkak guna membantu masyarakat melewati pandemi dan agar roda kepemerintahan tetap berjalan. Pengeluaran pemerintah melebihi batas yang disanggupi APBN yang menyebabkan APBN Indonesia mengalami defisit.  

Realita fiskal Indonesia pada tahun 2022 masih belum terlalu bagus. Indonesia masih dalam fase pemulihan pasca pandemi walaupun perekonomian Indonesia tahun 2022 jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya namun pemulihan ekonomi masih berjalan dan belum selesai.