Belakangan ini publik dibikin heboh pasca penetapan calon taruna Akpol dari NTT. Pasalnya jatah atau kuota Catar Akpol dari Polda NTT diduga diserobot oleh peserta dari daerah lain.
Dari 11 nama peserta Catar Akpol asal Polda NTT, hanya 2 nama yang anak NTT asli, 9 lainnya diduga berasal dari luar NTT. Bahkan ada 4 nama yang bermarga dari suku tertentu. Nah ini memancing opini publik bahwa terdapat permainan orang dalam disana.
Fakta bahwa Kapolda NTT saat ini juga dari suku yang sama dengan 4 orang di atas, turut menguatkan dugaan bahwa ada nepotisme disana, apalagi tersebar screenshot di sosial media dari seorang ibu yang mengaku bahwa anaknya gagal lolos, meski mendapat nilai yang bagus, sedangkan anak Kapolda yang nilainya lebih rendah bisa lolos.
Berikut nama-nama peserta Calon Taruna Akpol dari NTT tahun 2024:
1. Yudhina Nasywa Olivia (Wanita)
2. Arvid Theodore Situmeang
3. Reynold Arjuna Hutabarian
4. Mario Christian Bernalo Tafui
5. BIntang Lijaya
6. Ketut Arya Adityanatha
7. Brian Lee Sebastian Manurung
8. Timothy Abishai Silitonga
9. Mochamad Rizq Sanika Marzuki
10. Madiso Juan Raphael Kana Silalahi
11. Lucky Nuralamsyah
Reaksi PublikÂ
Menyikapi hal ini, warga NTT tumpah ruah menumpahkan kekesalan dan uneg-uneg mereka di sosial media. Polemik ini juga menyita perhatian berbagai pihak, tidak hanya para netizen, tapi juga beberapa tokoh politik NTT yang bersemayam di senayan.
Beni K Herman, Anggota Komisi Bidang Hukum dan HAM, dan Keamanan DPR RI mendesak Kapolri untuk menganulir putusan seleksi Catar Akpol Polda NTT.
"Jika perlu, diaudit prosesnya. Jika ini yang terjadi, sebaiknya 11 orang yang dinyatakan lulus, segera dianulir. Tentunya dengan mempertimbangkan keadilan wilayah Nusantara dan keseimbangan daerah," demikian disampaikan Benny. (sumber: diantimur.com).
LPPDM NTT (Lembaga Pengkajian Peneliti Demokrasi Masyarakat) bahkan mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda NTT dari Jabatannya. " (Sumber: Kabar NTT.com).
Terbaru, saya juga mendapat informasi bahwa ormas-ormas NTT di Jakarta yang tergabung dalam "ALIANSI NTT MENGGUGAT", hari ini (12 Juli 2024) menggelar demo di depan kantor Mabes Polri dengan agenda menolak hasil seleksi calon Taruna Akpol Polda NTT ini.
Opini PribadiÂ
Saya kira polemik seputar seleksi calon taruna Akpol dari Polda NTT bukan hanya mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi, tetapi juga menyoroti masalah yang lebih besar dalam sistem rekrutmen kita.
Isu ini penting untuk dibahas karena menyentuh dua hal mendasar: integritas dan keadilan.
Pertama, pentingnya integritas dalam proses seleksi tidak bisa diremehkan. Ketika publik melihat adanya ketidakadilan, seperti yang diduga terjadi dalam kasus ini, kepercayaan terhadap institusi kepolisian bisa menurun drastis.
Proses seleksi yang seharusnya transparan dan berbasis meritokrasi tampak menjadi ajang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kedua, keadilan dan representasi daerah juga menjadi pertanyaan besar. Dalam konteks Indonesia yang beragam, representasi dari setiap daerah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan rasa keadilan.
Jika benar mayoritas kuota diambil oleh peserta dari luar daerah, ini tentu menjadi tamparan keras bagi masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan di tanah mereka sendiri.
Dampak Bagi Masyarakat Dan InstitusiÂ
Dampaknya jelas tidak hanya pada individu-individu yang merasa dirugikan tetapi juga pada institusi kepolisian secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri bisa terkikis jika praktik-praktik semacam ini dibiarkan terjadi.
Ini juga bisa mengurangi motivasi generasi muda dari daerah tertentu untuk mengikuti seleksi di masa depan, karena mereka merasa peluang mereka sangat kecil meski memiliki kemampuan yang baik.
Solusi Yang DitawarkanÂ
Untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, ada beberapa langkah yang bisa diambil:
Pertama, harus ada audit menyeluruh terhadap proses seleksi ini oleh pihak yang independen.Â
Kedua, transparansi dalam proses seleksi harus ditingkatkan, misalnya dengan publikasi nilai dan kriteria seleksi yang jelas dan dapat diakses oleh publik.
Ketiga, ada baiknya jika keterlibatan pihak ketiga dalam proses seleksi ini, seperti lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa prosesnya fair dan bebas dari nepotisme.
HarapanÂ
Harapan kita semua adalah bahwa Polri sebagai institusi dapat berdiri di atas prinsip keadilan dan integritas. Namun, realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki.
Saya berharap, dengan sorotan yang diberikan oleh masyarakat dan media, Polri bisa melakukan introspeksi dan perbaikan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.
