Polemik yang terjadi dari berbagai sudut pandang ahli pidana selama ini, khususnya cara yang tepat dalam penanganan kasus PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 menggunakan hukum pidana ekonomi ataukah hukum pidana administratif sama-sama memiliki dasar hukum yang kuat. Tetapi penulis perlu menggaris bawahi bahwa penerapan hukum pidana administratif yang selama ini dianggap sebagai peluang atau celah dalam menghindari sanksi pidana karena dihawatirkan akan masuk kedalam sanksi administratif, ternyata tidak malah lebih menguntungkan bagi para tersangka. Bahkan penerapan hukum pidana administratif justru lebih memberatkan karena sanksi administratif yang dijatuhkan sifatnya komulatif bukan alternatif.
Selain itu penyelesaian kasus PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 secara Out of Court System/OCS dalam hal ini adalah penerapan keadilan restoratif, justru mendapat kendala dari regulasinya karena Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif, tidak mensyaratkan penerapanya pada kasus korupsi (jika benar secara yuridis kasus bank lippo terbukti korupsi).
Terlepas dari itu semua, penulis berkesimpulan bahwa apapun penerapan pendekatan yang dipilih dalam penyelesaian kasus PT. Bank Lippo, Tbk (Bank Lippo) 2002-2003 hakikatnya adalah sebagai perwujudan dari implementasi teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dimana tujuan akhirnya adalah berorientasi kepada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri kepada masyarakat luas
Kelebihan dan Kekurangan
Pada penelitian ini, penulis menjabarkan permasalahan mengenai kasus PT. Bank Lippo. Tbk dengan jelas terdapat enalisis yang mendalam dari hasil yang didapati setelah melakukan penelitian seperti analisis penerapan hukum pidana ekonomi, penerapan keadilan restoratif, penerapan hukum pidana administratif, dll. Sehingga sangat menambah wawasan pembaca. Kekurangan yang terdapat pada penlitian ini pada kesimpulannya, penulis tidak memberikan saran mengenai metode pendekatan yang paling tepat dalam meyikapi kasus PT. Bank Lippo. Tbk
Saran
Pada aritikel jurnal ini bisa jadi lebih baik apabila dalam kesimpulan materi peneliti menyimpulkan mengenai kajian studi hukum yang paling relevant terkait kasus PT. Bank Lippo. Tbk. Pembaca pun akan jauh lebih paham nantinya apabila peneliti menentukan teori tersebut lalu menjabarkan alasannya.
ARTIKEL 3
Judul
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENCEGAHAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PADA SEKTOR PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Nama Penulis
