"Hal ini telah mengaburkan perbedaan antara utang swasta dan publik dan menciptakan tantangan manajemen keuangan publik yang besar bagi negara-negara berkembang," kata AidData.
AidData adalah lembaga yang dihormati di AS.
"AidData adalah lembaga yang kredibel," kata ekonom senior Indonesia Rizal Ramli baru-baru ini.
AidData adalah laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis di William & Mary's Global Research Institute. Mereka menganalisis data dari 13,427 proyek di 165 negara senilai $843 miliar --- proyek yang dibiayai oleh lebih dari 300 lembaga pemerintah China dan entitas milik negara.
Negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan utang tersembunyi ke China, klaim laporan itu, termasuk Laos (35,4 persen dari PDB), Vietnam (2,8 persen), Myanmar (7,2 persen) dan Brunei Darussalam (13,5 persen).
Sejak BRI diluncurkan, 70 persen pinjaman luar negeri China kini diarahkan ke BUMN, Bank BUMN, Special Purpose Vehicle, joint venture dan lembaga sektor swasta di negara penerima.
Indonesia meminjam $34.38 miliar dari China sejauh ini dan berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak ekonom menggambarkannya sebagai diplomasi jebakan utang China.
Tidak jelas berapa utang tersembunyi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu.
Seorang ekonom senior Indonesia Faisal Basri mengkritik pemerintah Indonesia karena berpihak pada China dan kehilangan miliaran dolar. Ia menuduh pemerintah telah memihak China dalam beberapa proyek, yang tidak untuk kepentingan nasional. Investasi China tidak akan membawa banyak manfaat bagi negara dan rakyatnya. Mereka membawa peralatan sendiri, memasok bahan baku, mesin bahkan membawa tenaga kerja sendiri.
Misalnya, kata Faisal, butuh 139 tahun untuk mengembalikan modal yang disuntikkan ke proyek kereta cepat tersebut. Ini adalah jarak pendek dan memiliki alternatif lain yang lebih murah.Â
