Perubahan Hukum Perseroan Pasca UU Ciptaker, Perbandingan UU Nomor 40 Tahun 2007 dengan UU Nomor 6 Tahun 2023

b. Badan Usaha Milik Desa

c. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain                    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau

d. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Tambahan ayat (8) di Pasal 7 UUPT melalui UU CIPTAKER

Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Pasal 32

UUPT:

• Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
• Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat  menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

UU CIPTAKER:

• Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan. 
• Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

Pasal 153