(2). "Pemerintah Pusat Berikan Bantuan Penanggulangan Bencana untuk Sulawesi Selatan"
Provinsi Sulawesi Selatan menerima sejumlah bantuan penanggulngan bencana yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu diantaranya berupa dukungan operasional Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Dana Siap Pakai senilai Rp250 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tidak hanya itu dukungan operasional Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor berupa Dana Siap Pakai senilai Rp250 juta juga diberikan kepada pemerintah Kabupaten Luwu. Selain itu juga Pemrintah Kabupaten Tana Toraja juga menerima bantuan operasional Penangnan Darurat Bencana Banjir berupa Dana Siap Pakai sebesar R. Rp250 juta serta mendapatkan dukungan logistik, yang diantaranya perahu karet LCR (satu untit), mesin perahu 40HP (satu set), pompa alkon (lima unit), sembako (500 paket), hygine kit (500 paket) biskuit protein (500 paket), tenda pengungsi (dua set), selimu (500 lembar), matras (500 lembar), nozzle jet 1,5 (lima set), serta sabun cair (984 botol).
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Sulawesi Selatan, tentu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, yang dimana masyarakat dapat merasakan rasa kepedulian pemerintah terhadap warga negaranya. Tidak hanya itu Amson Padolo selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Sulawesi Selatan atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama ini. Serta mengucapkan rasa terimakasi yang mewakili Gubernur, Pemprov, serta Mayarakat Sulawesi Selatan kepada Ketua Komisi VIII DPR ri dan BNPB, atas segala bantuan serta perhatian yang diberikan selama ini dalam penanggulangan bencana, terlebih lagi pada kejadian di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu dan banjir di Kabupaten Toraja.
Pemerintah Pusat Sulawesi Selatan telah menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berupa akuntabilitas dan responsif, yang dimana pada akuntabilitas pemerintah memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat daerahnya, sehingga hal ini memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemeintah. Selain itu pemerintah juga menerapkan prinsip good governance yang responsif, dimana pemerintah memberikan respon cepat bantuan kepada desa ataupun kecamatan yang terjadi bencana sehingga masyarakat tidak perlu khawatir minimnya sandang, pangan, serta papan. Tentu hal ini meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, serta masyarakat dapat merasakan rasa peduli pemerintah terhadap masyarakat daerahnya. Â
Dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sudah menerapkan prinsip good governance tersebut, sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tentunya dalam penyaluran bantuan bencana peran organisasi kemasyarakatan diperlukan agar penyaluran bantuan bencana dapat tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan bantuan tersebut. Selain itu juga, jika terjadi bencana pada suatu daerah baik di desa maupun kecamatan, responsif pemerintah terhadap bantuan yang disalurkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dari sinilah masyarakat dapat menilai kecepatan pemerintah dalam menanggapi bencana alam pada suatu daerah.
(3). "Padang Pariaman Terima Bantuan dari BNPB, Untuk Seluruh Kecamatan yang Terdampak Banjir"
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Barat. Salah satu bantuan tersebut berupa bantuan operasional Posko Penanganan Darurat Bencana Sebesar Rp. 250.000.000, yang di terima langsung oleh Bupati Padang Pariaman. Selain itu juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memberikan bantuan berupa sembako, terpal, susu, pelampung, dan selimut, kepada warga yang di serahkan langsung oleh bupati padang pariaman.
Pemerintah pusat dapat di katakan responsif terhadap desa ataupun kecamatan yang mengalami bencana alam, karena selain memberikan bantuan bencana pemerintah pusat juga melakukan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat yang juga rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat. Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tentu memberikan kesan positif bagi masyarakat, kecepatan tanggapan dari pemerintah pusat memberikan rasa peduli pemerintah terhadap masyarakat kabupaten Padang Pariaman.
(4). "Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terima Bantuan Darurat Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)"
Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hal tersebut dilakukan untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten setempat. Adapun bantuan yang diberikan yaitu bantuan operasional posko penanganan darurat bencana, yakni dana siap pakai sebesar Rp200 juta, serta bantuan dukungan peralatan dan logistik seperti 300 paket sembako, 300 paket hygiene kit, 300 peket biskuit protein, 300 buah makanan siap saji, 5 unit pompa alkon, 100 unit velbed, 1008 botol sabun cair, 50 unit tenda keluarga, 2 unit tenda pengungsian, sera 1 unit perahu karet dengan mesin.
Respon cepat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melakukan evakuasi warga yang rentan, serta warga yang terdampak, selain itu juga pemerintah Kabupaten Mojokerto menyiapkan lokasi pengungsian, mendirikan dapur, serta mendirikan pos kesehatan, selain mendirikan pengungsian Pemkab Mojokerto melakukan upaya penyedotan air, melakukan upaya penutupan tanggul jebol, serta kebutuhan mendesak yaitu berupa sandang dan pangan. Selain itu juga respon cepat yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menerima laporan terkait bencana di Kabupaten Mojokerto, yang dimana setelah menrima laporan tersebut langsung ditindaklanjuti. Tentu responsif seperti inilah yang diharapkan masyarakat, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat langsung merasakan bantuan sembako yang diberikan.
