Bencana alam merupakan ujian yang sering kali tidak dapat dihindari bagi suatu negara. Tentu responsif pemerintah dalam menghadapi bencana alam menjadi krusial dalam meminimalisir kerugian yang terjadi serta mempercepat pemulihan keadaan. Di Indonesia sendiri sebagai negara yang sering dilanda bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi, tentu responsif pemerintah dalam memberikan bantuan menjadi tolak ukur penting dalam kesiapan dan ketangguhan suatu negara.
Mewujudkan kesejahteraan rakyat tentu negara harus dapat terlibat katif dalam melayani masyarakat, seperti pada saat terjadi bencana yang dimana negara sendiri memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan serta pelayanan kepada masyarakat, seperti pemberian sembako yang telah tertera di undang-undang No 24 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan pemberian bantuan sembako, pada pasal 1 ayat (1) pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditugaskan sebagai tangan pemerintah dalam menanggulangi bencana. Badan Nasioanal Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai kewajiban dalam melakukan penanggulangan bencana secara terintegrasi serta cepat tanggap darurat bencana ataupun sesudah sbencana.
Selain itu, Pada pasal 18 ayat (1) UU 24 tahun 2007 Pemerintah Daerah membentuk  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Yang dimana pada tingkat provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat dengan eselon 1B sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) a UU 24 tahun 2007, sedangkan di tingkat kota ataupun kabupaten dipimpin oleh eselon IIA sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) b UU 24 tahun 2007.
Dalam memberikan bantuan tentu memerlukan manajemen bencana yang terbagi dalam periode sebelum, saat, dan sesudah bencana selain itu juga penanggulangan harus sesuai dengan tahap demi tahap penanganan bencana yang meliputi tahap gawat darurat, tahap pemulihan, tahap membangun, serta tahap pencegahan. Dalam periode bantuan bencana tentu pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap penyelanggaraan pelaksanaan dalam memberikan bantuan baik itu sembako ataupun dana yang meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitas dari sesudah bencana.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang, penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan pemberian bantuan bencana di daerah tentu memerlukan adanya kebijakan yang memiliki tujuan agar dapat menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Tentu dalam menanggulangi bencana daerah memerlukan strategi, namun perlu dilihat dari kondisi daerah tersebut. Ketika sedang menjalankan pemberian bantuan bencana tentu harus dapat dipastikan agar bantuan tersebut berjalan secara efektif, efisisen, serta berkelanjutan. Tentunya hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat merasakan haknya sebagai warga negara dalam menerima bantuan dari pemerintah, sehingga dalam pemberiani bantuan sesuai dengan peraturan yang beralaku.
Agar penyaluran bantuan dapat terlaksana dengan baik dan merata tentu memerlukan adanya paratisipasi yang salah satunya yaitu organisasi kemasyarakatan atau masyarakat, hal ini dilakukan agar penyaluran bantuan bencana tepat pada sasaran yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Keterlibatan polisi dalam penyaluran bantuan bencana tentu dibutuhkan karena mencegah terjadinya tindak kejahatan ataupun penyelewengan terhadap bantuan bencana. Yang dimana seperti kita ketahui bahwa peran kepolisian dalam peraturan perundang-undangan ialah membrikan pelayanan hukum serta menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya polisi menjaga keamanan dalam penyaluran bantuan bencana agar terlaksana dengan baik.
Responsif pemerintah tentu sangat diharapkan oleh masyarakat terlebih lagi pada saat terjadi bencana, yang dimana masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah dalam menanggulangi korban bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa responsif adalah salah satu penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka dari itu dengan adanya responsif dari pemerintah tentu dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu dalam menghadapi bencana kerjasama lintas sektor dan kolaborasi internasional juga menjadi salah satu kunci dalam memastikan respons yang efektif dan terukur.
Bantuan darurat dan pemulihan sesudah bencana adalah salah satu responsif pemerintah dalam penyedian bantuan darurat seperti makanan, air bersih, tempat berteduh, serta pelayanan kesehatan bagi korban bencana. Setelah fase bencana alam terjadi, pemerintah memilik peran dalam proses pemulihan pasca bencana, termasuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan juga memberikan bantuan bagi korban yang kehilangan tempat tinggal serta masata pencaharian. Berikut adalah beberapa daerah yang pemerintahnya responsif terhadap pemberian bantuan bencana:
(1). "Pemerintah Kabupaten Timor Utara Beri Bantuan Tanggap Darurat kepada Korban Bencana".
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Timor Tengah Utara memberikan bantuan tanggap darurat kepada warga yang terdampak akibat bencana banjir di Desa Lanaus dan Desa Letmafo Timur. Bantuan tersebut di serahkan oleh Asisten Setda Timor Tengah Utara. Jumlah penerima bantuan di Desa Lanaus sebanyak 28 kepala keluarga, sedangkan pada Desa Letmafo Timur sebanyak 5 kepala keluaraga. Bantuan yang diterima berupa beras 10kg. Sebelum itu warga setempat mendorong kepala desa agar membuat laporan perihal dampak bencana alam kepada Bupati TTU melalui Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga hal tersebut mendapatkan respon dari pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah TTU dilakukan sebagai bentuk rasa peduli pemerintah Timor Tengah Utara terhadap musibah yang menimpa masyarakat Desa Lanaus dan Desa Letmafo Timur. Selain itu juga pemerintah TTU memberikan bantuan pembibitan lahan yang diserahkan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD terkait.
Pemerintah di Kabupaten Timor Tengah Utara menerapkan prinsip good governance yang Responsif, dimana pemerintah memberikan respon cepat atas laporan yang diajukan oleh masing-masing kepala desa, sehingga bantuan penanggulangan bencana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kabupaten Timor Tengah Utara khusus nya warga Desa Lanaus dan Desa Letmafo Timur dapat memberikan dampak yang baik kepada warga karena pada saat itu lah warga benar-benar membutuhkan bantuan, dan pada saat itu juga pemerintah dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa peran pemerintah masih berjalan dengan baik, serta respon cepat pemerintah yang memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.
(2). "Pemerintah Pusat Berikan Bantuan Penanggulangan Bencana untuk Sulawesi Selatan"
Provinsi Sulawesi Selatan menerima sejumlah bantuan penanggulngan bencana yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu diantaranya berupa dukungan operasional Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Dana Siap Pakai senilai Rp250 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tidak hanya itu dukungan operasional Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor berupa Dana Siap Pakai senilai Rp250 juta juga diberikan kepada pemerintah Kabupaten Luwu. Selain itu juga Pemrintah Kabupaten Tana Toraja juga menerima bantuan operasional Penangnan Darurat Bencana Banjir berupa Dana Siap Pakai sebesar R. Rp250 juta serta mendapatkan dukungan logistik, yang diantaranya perahu karet LCR (satu untit), mesin perahu 40HP (satu set), pompa alkon (lima unit), sembako (500 paket), hygine kit (500 paket) biskuit protein (500 paket), tenda pengungsi (dua set), selimu (500 lembar), matras (500 lembar), nozzle jet 1,5 (lima set), serta sabun cair (984 botol).
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Sulawesi Selatan, tentu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, yang dimana masyarakat dapat merasakan rasa kepedulian pemerintah terhadap warga negaranya. Tidak hanya itu Amson Padolo selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Sulawesi Selatan atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan selama ini. Serta mengucapkan rasa terimakasi yang mewakili Gubernur, Pemprov, serta Mayarakat Sulawesi Selatan kepada Ketua Komisi VIII DPR ri dan BNPB, atas segala bantuan serta perhatian yang diberikan selama ini dalam penanggulangan bencana, terlebih lagi pada kejadian di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu dan banjir di Kabupaten Toraja.
Pemerintah Pusat Sulawesi Selatan telah menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berupa akuntabilitas dan responsif, yang dimana pada akuntabilitas pemerintah memberikan tanggung jawab terhadap masyarakat daerahnya, sehingga hal ini memberikan rasa percaya masyarakat terhadap pemeintah. Selain itu pemerintah juga menerapkan prinsip good governance yang responsif, dimana pemerintah memberikan respon cepat bantuan kepada desa ataupun kecamatan yang terjadi bencana sehingga masyarakat tidak perlu khawatir minimnya sandang, pangan, serta papan. Tentu hal ini meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, serta masyarakat dapat merasakan rasa peduli pemerintah terhadap masyarakat daerahnya. Â
Dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan sudah menerapkan prinsip good governance tersebut, sehingga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tentunya dalam penyaluran bantuan bencana peran organisasi kemasyarakatan diperlukan agar penyaluran bantuan bencana dapat tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan bantuan tersebut. Selain itu juga, jika terjadi bencana pada suatu daerah baik di desa maupun kecamatan, responsif pemerintah terhadap bantuan yang disalurkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dari sinilah masyarakat dapat menilai kecepatan pemerintah dalam menanggapi bencana alam pada suatu daerah.
(3). "Padang Pariaman Terima Bantuan dari BNPB, Untuk Seluruh Kecamatan yang Terdampak Banjir"
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Barat. Salah satu bantuan tersebut berupa bantuan operasional Posko Penanganan Darurat Bencana Sebesar Rp. 250.000.000, yang di terima langsung oleh Bupati Padang Pariaman. Selain itu juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memberikan bantuan berupa sembako, terpal, susu, pelampung, dan selimut, kepada warga yang di serahkan langsung oleh bupati padang pariaman.
Pemerintah pusat dapat di katakan responsif terhadap desa ataupun kecamatan yang mengalami bencana alam, karena selain memberikan bantuan bencana pemerintah pusat juga melakukan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat yang juga rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat. Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tentu memberikan kesan positif bagi masyarakat, kecepatan tanggapan dari pemerintah pusat memberikan rasa peduli pemerintah terhadap masyarakat kabupaten Padang Pariaman.
(4). "Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terima Bantuan Darurat Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)"
Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hal tersebut dilakukan untuk penanganan darurat bencana di Kabupaten setempat. Adapun bantuan yang diberikan yaitu bantuan operasional posko penanganan darurat bencana, yakni dana siap pakai sebesar Rp200 juta, serta bantuan dukungan peralatan dan logistik seperti 300 paket sembako, 300 paket hygiene kit, 300 peket biskuit protein, 300 buah makanan siap saji, 5 unit pompa alkon, 100 unit velbed, 1008 botol sabun cair, 50 unit tenda keluarga, 2 unit tenda pengungsian, sera 1 unit perahu karet dengan mesin.
Respon cepat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan melakukan evakuasi warga yang rentan, serta warga yang terdampak, selain itu juga pemerintah Kabupaten Mojokerto menyiapkan lokasi pengungsian, mendirikan dapur, serta mendirikan pos kesehatan, selain mendirikan pengungsian Pemkab Mojokerto melakukan upaya penyedotan air, melakukan upaya penutupan tanggul jebol, serta kebutuhan mendesak yaitu berupa sandang dan pangan. Selain itu juga respon cepat yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menerima laporan terkait bencana di Kabupaten Mojokerto, yang dimana setelah menrima laporan tersebut langsung ditindaklanjuti. Tentu responsif seperti inilah yang diharapkan masyarakat, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat langsung merasakan bantuan sembako yang diberikan.
(4). "Kepala Badan Naisonal Penanggulangan Bencana (BNPB) Beri Bantuan kepada Korban Bencana Banjir di Jepara"
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI suharyanto berkunjung ke Japara pada senin (18/03), selain itu beliau memberikan sejumlah bantuan kepada korban banjir. Berbagai ragam bantuan yang diberikan, mulai dari paket sembako hingga perlengkapan lainnya. Selain itu juga, dalam penanganan banjir ini pemerintah melakukan upaya agar tanggul yang jebol bisa segera ditutup, sehingga banjir yang melanda di Jawa Tengah bisa mereda.
Kecepatan pemerintah dalam memberikan bantuan serta upaya menangani tanggul yang jebol, ialah bentuk responsif pemerintah terhadap masalah yang dialami masyarakatnya. Tentu tanggung jawab serta kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memiliki peran dalam melakukan penanggulangan bencana. Kesan positif yang diberikan oleh pemerintah  dalam penanggulangan bencana ini tentu membuat masyarakat dapat menilai kecepatan pemerintaha dalam menanggapi korban bencana yang terjadi dijepara Jawa Tengah.
(5). "Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berikan Bantuan 300 Paket untuk Masyarakat yang Terdampak Banjir di Palangkaraya"
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat memberikan bantuan kepada Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk masyarakat yang terdampak banjir, bantuan yang diberikan yaitu berupa pangan, peralatan kesehatan serta perahu. Selain itu melakukan buka bersama dengan masyarakat di pengungsian yang di hadiri oleh wali kota palangkaraya serta deputi bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB puast. Bantuan yang diserahkan oleh BNPB pusat sebanyak 300 paket akan disebar di berbagai titik posko dipalangkaraya, yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai balita.
Pemerintah memberikan rasa peduli kepada masyarakat yang menagalami bencana alam di Palangkaraya, selain itu juga pemerintah memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak bencana. Yang memberikan kesan manis pada pemerintah Palangkaraya ini ialah dengan mengutamakan bantuan kepada mayarakat yang memiliki balita, tentu asupan gizi yang kurang kepada balita akan menyebabkan stunting meningkat pada daerah tersebut. Bantuan yang diberikan pemerintah palangkaraya merupakan bentuk kehadiran pemerintah ditengah masyarakat yang terdampak agar dapat bersama-sama melawan bencana alam yang terjadi.
Setelah memberikan beberapa contoh berita diatas tentang responsif pemerintah dalam menanggulangi bencana yang terjadi diberbagai daerah, tentu kita bisa menilai kecepatan pemerintah dalam menangani ataupun memberikan bantuan kepada warga daerah yang mengalami bencana alam. Pemerintah yang responsif dalam menanggulangi bencana dapat melakukan langkah-langkah seperti pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana, serta koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat untuk respons yang cepat dan efektif.
Selain dalam memberikan bantuan bencana pemerintah dapat melakukan penyedian bantuan darurat berupa, evakuasi dan penyelamatan, pemulihan infrstruktur, rehabilitas rekonstruksi, kesejahteraan psikososial, koordinasi dengan stakeholder, tranparansi dan pertanggungjawaban, serta pembangunan ketahan bencana. Tentunya dengan melakukan kegiatan ini secara komprehensif serta berkelanjutan, pemerintah dapat memeberikan bantuan bencana yang efektif dan berkelanjutan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam dan dengan itu juga pemerintah dapat membantu mereka memulihkan kehidupan mereka dengan lebih baik.
Agar pemerintah dapat responsif terhadap masyarakat yang terdampak bencana, tentu perlu adanya koordinasi antara tingkat pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Koordinasi yang baik ini memungkinkan distribusi bantuan dapat dilakukan dengan lancar dan efisien. , mengapa demikian karena lambatnya bantuan yang diterima oleh masyarakat ialah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maka dari itu koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di perlukan agar dapat memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat dicapai dengan efektif dan efisien selain itu juga dapat berfungsi dalam memperoleh tujuan bersama yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dengan melakukan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial, pemerintah dapat dikatakan responsif serta memiliki prinsip akuntabilitas, yang dimana pemerintah memiliki rasa tanggung jawab terhadap bencana alam yang sering kali memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Maka dari itu dengan adanya sistem perlindungan sosial, pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan. Selait itu juga Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti relawan, organisasi kemanusiaan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan bantuan tersebut. Responsif pemerintah juga mencakup kemampuan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan yang baik sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan efisien.
Pentingnya responsif pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam juga tercermin dalam upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem peringatan dini agar dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Pemerintah perlu melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana serta meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini untuk memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat. Responsif pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang jenis bantuan yang diberikan, proses distribusi bantuan, serta penggunaan dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.
Dengan demikian, responsif pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam bukan hanya sebatas pada penanganan darurat saat kejadian terjadi, tetapi juga melibatkan upaya preventif, rehabilitatif, dan rekonstruktif untuk memastikan keberlanjutan pemulihan dan kesiapsiagaan masyarakat di masa depan. Dapat kita simpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani bencana alam. Responsif pemerintah dalam memberikan bantuan menunjukkan keseriusan dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi dan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat. Dengan demikian, responsifnya pemerintah dalam memberikan bantuan dapat membantu masyarakat untuk pulih dan bangkit kembali setelah mengalami bencana alam.
