(4). "Kepala Badan Naisonal Penanggulangan Bencana (BNPB) Beri Bantuan kepada Korban Bencana Banjir di Jepara"
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI suharyanto berkunjung ke Japara pada senin (18/03), selain itu beliau memberikan sejumlah bantuan kepada korban banjir. Berbagai ragam bantuan yang diberikan, mulai dari paket sembako hingga perlengkapan lainnya. Selain itu juga, dalam penanganan banjir ini pemerintah melakukan upaya agar tanggul yang jebol bisa segera ditutup, sehingga banjir yang melanda di Jawa Tengah bisa mereda.
Kecepatan pemerintah dalam memberikan bantuan serta upaya menangani tanggul yang jebol, ialah bentuk responsif pemerintah terhadap masalah yang dialami masyarakatnya. Tentu tanggung jawab serta kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memiliki peran dalam melakukan penanggulangan bencana. Kesan positif yang diberikan oleh pemerintah  dalam penanggulangan bencana ini tentu membuat masyarakat dapat menilai kecepatan pemerintaha dalam menanggapi korban bencana yang terjadi dijepara Jawa Tengah.
(5). "Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berikan Bantuan 300 Paket untuk Masyarakat yang Terdampak Banjir di Palangkaraya"
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat memberikan bantuan kepada Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk masyarakat yang terdampak banjir, bantuan yang diberikan yaitu berupa pangan, peralatan kesehatan serta perahu. Selain itu melakukan buka bersama dengan masyarakat di pengungsian yang di hadiri oleh wali kota palangkaraya serta deputi bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB puast. Bantuan yang diserahkan oleh BNPB pusat sebanyak 300 paket akan disebar di berbagai titik posko dipalangkaraya, yang ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai balita.
Pemerintah memberikan rasa peduli kepada masyarakat yang menagalami bencana alam di Palangkaraya, selain itu juga pemerintah memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak bencana. Yang memberikan kesan manis pada pemerintah Palangkaraya ini ialah dengan mengutamakan bantuan kepada mayarakat yang memiliki balita, tentu asupan gizi yang kurang kepada balita akan menyebabkan stunting meningkat pada daerah tersebut. Bantuan yang diberikan pemerintah palangkaraya merupakan bentuk kehadiran pemerintah ditengah masyarakat yang terdampak agar dapat bersama-sama melawan bencana alam yang terjadi.
Setelah memberikan beberapa contoh berita diatas tentang responsif pemerintah dalam menanggulangi bencana yang terjadi diberbagai daerah, tentu kita bisa menilai kecepatan pemerintah dalam menangani ataupun memberikan bantuan kepada warga daerah yang mengalami bencana alam. Pemerintah yang responsif dalam menanggulangi bencana dapat melakukan langkah-langkah seperti pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana, serta koordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat untuk respons yang cepat dan efektif.
Selain dalam memberikan bantuan bencana pemerintah dapat melakukan penyedian bantuan darurat berupa, evakuasi dan penyelamatan, pemulihan infrstruktur, rehabilitas rekonstruksi, kesejahteraan psikososial, koordinasi dengan stakeholder, tranparansi dan pertanggungjawaban, serta pembangunan ketahan bencana. Tentunya dengan melakukan kegiatan ini secara komprehensif serta berkelanjutan, pemerintah dapat memeberikan bantuan bencana yang efektif dan berkelanjutan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam dan dengan itu juga pemerintah dapat membantu mereka memulihkan kehidupan mereka dengan lebih baik.
Agar pemerintah dapat responsif terhadap masyarakat yang terdampak bencana, tentu perlu adanya koordinasi antara tingkat pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Koordinasi yang baik ini memungkinkan distribusi bantuan dapat dilakukan dengan lancar dan efisien. , mengapa demikian karena lambatnya bantuan yang diterima oleh masyarakat ialah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Maka dari itu koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di perlukan agar dapat memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat dicapai dengan efektif dan efisien selain itu juga dapat berfungsi dalam memperoleh tujuan bersama yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Dengan melakukan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial, pemerintah dapat dikatakan responsif serta memiliki prinsip akuntabilitas, yang dimana pemerintah memiliki rasa tanggung jawab terhadap bencana alam yang sering kali memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Maka dari itu dengan adanya sistem perlindungan sosial, pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan. Selait itu juga Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak seperti relawan, organisasi kemanusiaan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan bantuan tersebut. Responsif pemerintah juga mencakup kemampuan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan yang baik sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan efisien.
Pentingnya responsif pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam juga tercermin dalam upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem peringatan dini agar dapat mengurangi risiko bencana di masa depan. Pemerintah perlu melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana serta meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini untuk memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat. Responsif pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam juga mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang jenis bantuan yang diberikan, proses distribusi bantuan, serta penggunaan dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.
