Marhaenisme dan Krisis Transportasi Publik: Tantangan dan Solusi bagi Keadilan Sosial

Transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama bagi kelas pekerja dan rakyat kecil. Dalam konteks Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, sistem transportasi publik masih menghadapi berbagai tantangan. Kemacetan, polusi, ketidakseimbangan akses, serta infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai menjadi masalah yang terus menghantui kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dari perspektif Marhaenisme, ideologi yang diperkenalkan oleh Bung Karno, isu transportasi publik bukan sekadar masalah teknis, melainkan juga masalah sosial dan ekonomi yang menyangkut keadilan bagi rakyat kecil. Marhaenisme menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi "Marhaen", yakni rakyat kecil yang bekerja keras untuk menghidupi diri sendiri. Dalam hal ini, akses transportasi publik yang murah, nyaman, dan efisien menjadi hak dasar yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyat, terutama kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi Transportasi Publik Indonesia Saat Ini

Menurut data terbaru dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada tahun 2023, hanya sekitar 18,86% perjalanan di Jakarta yang menggunakan transportasi publik. Dari total 21,75 juta perjalanan harian, hanya sekitar 4 juta perjalanan yang mengandalkan angkutan umum. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor. Ketergantungan pada kendaraan pribadi inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kemacetan parah di ibu kota.

Padahal, di banyak negara maju, penggunaan transportasi publik mencapai lebih dari 50% dari total perjalanan harian. Misalnya, di Tokyo dan Singapura, penggunaan transportasi umum mencapai lebih dari 60% dari total perjalanan harian. Dengan kata lain, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal penggunaan transportasi publik sebagai moda utama mobilitas masyarakatnya.

Meski demikian, survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus--September 2024 menunjukkan bahwa 65% responden menilai transportasi umum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai baik atau sangat baik. Namun, apresiasi ini tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam memastikan transportasi publik yang lebih inklusif, nyaman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan Akses dan Beban Rakyat Kecil

Salah satu persoalan utama dalam sistem transportasi publik Indonesia adalah ketimpangan akses. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mungkin telah memiliki sistem transportasi massal seperti TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL Commuter Line. Namun, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Banyak wilayah di Indonesia yang masih minim layanan transportasi publik yang terjangkau dan andal.

Di berbagai daerah, angkutan umum seperti angkot dan bus kota masih menjadi pilihan utama, tetapi sering kali dalam kondisi yang tidak layak, tidak aman, dan tidak terjadwal dengan baik. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpaksa menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama, meskipun berisiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, tingginya biaya transportasi publik juga menjadi masalah bagi rakyat kecil. Misalnya, bagi pekerja harian dengan upah rendah, pengeluaran untuk transportasi dapat mencapai 20-30% dari total pendapatan mereka. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memberikan subsidi besar untuk transportasi publik, Indonesia masih tertinggal dalam hal memberikan akses transportasi yang terjangkau bagi rakyatnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Krisis transportasi publik tidak hanya berdampak pada aspek mobilitas, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Kemacetan yang terjadi akibat rendahnya penggunaan transportasi umum menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 100 triliun per tahun akibat waktu yang terbuang dan konsumsi bahan bakar yang boros.

Di sisi lain, kelompok masyarakat tertentu yang menggantungkan hidupnya pada kondisi transportasi informal, seperti "pak ogah", juga terkena dampak modernisasi sistem transportasi. Pak ogah adalah individu yang membantu pengendara melakukan putar balik di persimpangan jalan non-utama dengan imbalan tip. Dengan meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai dan perbaikan infrastruktur jalan, pendapatan mereka menurun drastis. Menurut laporan Wall Street Journal, pendapatan rata-rata pak ogah turun dari $16-$18 per hari menjadi sekitar $12 akibat perubahan sistem transportasi. Ini menunjukkan bahwa modernisasi transportasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial bagi kelompok masyarakat yang ekonominya rentan.

Upaya Pemerintah dan Tantangan ke Depan

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai proyek infrastruktur transportasi publik. Pada September 2024, Pemerintah meresmikan pembangunan jalur baru dalam sistem MRT Jakarta, yang didanai oleh pinjaman hampir $1 miliar dari Jepang. Jalur baru ini akan membentang sepanjang 25 kilometer dari Bekasi ke barat Jakarta dan ditargetkan selesai pada tahun 2031. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat.

Namun, membangun infrastruktur saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup:

1. Integrasi Moda Transportasi

Perlu adanya integrasi yang lebih baik antara MRT, LRT, TransJakarta, KRL, dan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi.

2. Peningkatan Subsidi Transportasi Publik

Pemerintah perlu memberikan subsidi yang lebih besar agar tarif transportasi lebih murah dan terjangkau bagi seluruh rakyat, terutama kelas pekerja dan masyarakat miskin.

3. Perbaikan Transportasi di Daerah

Tidak hanya di kota besar, transportasi publik di daerah juga harus mendapatkan perhatian yang sama agar masyarakat di luar Jakarta juga bisa menikmati layanan transportasi yang layak.

4. Edukasi dan Kampanye Kesadaran

Perlu adanya kampanye yang mendorong masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi guna mengurangi kemacetan dan polusi.

5. Perlindungan Sosial bagi Pekerja Transportasi Informal

Perlu ada kebijakan yang melindungi mereka yang terdampak oleh perubahan sistem transportasi, seperti pak ogah dan sopir angkutan kota yang kehilangan pendapatan akibat modernisasi sistem transportasi.

Kesimpulan

Dalam perspektif Marhaenisme, transportasi publik bukan hanya sekadar sarana mobilitas, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan sosial. Transportasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas adalah hak rakyat yang harus diperjuangkan oleh negara.

Krisis transportasi publik di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan transportasi yang dirasakan oleh rakyat kecil. Meskipun pemerintah telah berupaya membangun infrastruktur, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi agar sistem transportasi benar-benar menjadi alat pemerataan kesejahteraan.

Dengan mengadopsi semangat Marhaenisme, Indonesia harus memastikan bahwa transportasi publik benar-benar berfungsi sebagai sarana mobilitas yang adil dan inklusif bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Hanya dengan demikian, cita-cita keadilan sosial yang diperjuangkan oleh Bung Karno dapat benar-benar terwujud dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat.