Dampak Sosial dan Ekonomi
Krisis transportasi publik tidak hanya berdampak pada aspek mobilitas, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas. Kemacetan yang terjadi akibat rendahnya penggunaan transportasi umum menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 100 triliun per tahun akibat waktu yang terbuang dan konsumsi bahan bakar yang boros.
Di sisi lain, kelompok masyarakat tertentu yang menggantungkan hidupnya pada kondisi transportasi informal, seperti "pak ogah", juga terkena dampak modernisasi sistem transportasi. Pak ogah adalah individu yang membantu pengendara melakukan putar balik di persimpangan jalan non-utama dengan imbalan tip. Dengan meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai dan perbaikan infrastruktur jalan, pendapatan mereka menurun drastis. Menurut laporan Wall Street Journal, pendapatan rata-rata pak ogah turun dari $16-$18 per hari menjadi sekitar $12 akibat perubahan sistem transportasi. Ini menunjukkan bahwa modernisasi transportasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial bagi kelompok masyarakat yang ekonominya rentan.
Upaya Pemerintah dan Tantangan ke Depan
Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan berbagai proyek infrastruktur transportasi publik. Pada September 2024, Pemerintah meresmikan pembangunan jalur baru dalam sistem MRT Jakarta, yang didanai oleh pinjaman hampir $1 miliar dari Jepang. Jalur baru ini akan membentang sepanjang 25 kilometer dari Bekasi ke barat Jakarta dan ditargetkan selesai pada tahun 2031. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat.
Namun, membangun infrastruktur saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang mencakup:
1. Integrasi Moda Transportasi
Perlu adanya integrasi yang lebih baik antara MRT, LRT, TransJakarta, KRL, dan moda transportasi lainnya sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi.
2. Peningkatan Subsidi Transportasi Publik
Pemerintah perlu memberikan subsidi yang lebih besar agar tarif transportasi lebih murah dan terjangkau bagi seluruh rakyat, terutama kelas pekerja dan masyarakat miskin.
3. Perbaikan Transportasi di Daerah
