Marhaenisme dan Revisi UU Minerba: Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

3. Dampak Lingkungan yang Harus Diantisipasi

Data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa hingga 2025, masih ada lebih dari 1.735 lubang tambang yang belum direklamasi, yang mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan. Lubang-lubang ini telah menyebabkan 36 kasus kematian akibat tenggelam. Jika pengelolaan tambang diberikan kepada lebih banyak pihak tanpa sistem pengawasan yang memadai, risiko bencana lingkungan dapat semakin meningkat.

Antara Harapan dan Kekhawatiran

Di satu sisi, revisi UU Minerba ini membuka peluang besar bagi rakyat kecil untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam dan tidak hanya menjadi penonton dalam eksploitasi kekayaan bumi Indonesia. Namun, tanpa perencanaan dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini juga dapat menjadi bumerang yang merugikan rakyat itu sendiri.

Marhaenisme mengajarkan bahwa kekayaan negara harus dikelola oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, jika revisi UU Minerba ini benar-benar ingin dijalankan sesuai dengan semangat Marhaenisme, maka beberapa langkah konkret harus dilakukan, seperti:

Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial UMKM serta perguruan tinggi dalam mengelola tambang.

Membangun sistem pengawasan yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tambang.

Menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan lingkungan.

Jika revisi ini dapat dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin sektor pertambangan Indonesia dapat menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana cita-cita Marhaenisme yang diwariskan oleh Bung Karno. Namun, jika hanya menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu, maka revisi ini tidak akan lebih dari sekadar kebijakan populis yang berujung pada kekecewaan rakyat.

Revisi UU Minerba harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite. Hanya dengan demikian, semangat Marhaenisme benar-benar dapat diwujudkan dalam kebijakan pertambangan Indonesia.