4. Krisis Kepemimpinan Kolektif:
Demokrasi Terpimpin menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif yang mendukung kepentingan rakyat marhaen. Sebaliknya, Pilkada langsung terkadang melahirkan pemimpin daerah yang hanya fokus pada popularitas pribadi tanpa visi kolektif yang jelas.
Pilkada Langsung: Kesempatan dalam Bingkai Demokrasi Terpimpin
Meskipun Pilkada langsung memiliki perbedaan signifikan dengan prinsip Demokrasi Terpimpin, bukan berarti sistem ini tidak dapat diselaraskan. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah:
1. Musyawarah sebagai Fondasi:
Pilkada langsung dapat diintegrasikan dengan nilai musyawarah mufakat. Sebelum pemilu, partai politik lokal atau kelompok masyarakat dapat menginisiasi musyawarah untuk menyepakati kandidat yang terbaik, sehingga kompetisi yang terjadi benar-benar berdasarkan kualitas dan integritas.
2. Pendidikan Politik Rakyat:
Dalam Demokrasi Terpimpin, rakyat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga subjek dalam proses pendidikan politik. Pilkada langsung harus dijadikan sarana untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berorientasi pada keadilan sosial.
3. Regulasi Anti-Kapitalisme:
Untuk mencegah biaya politik yang tinggi, diperlukan regulasi ketat yang membatasi pengaruh kapitalisme dalam Pilkada. Pendekatan ini sejalan dengan semangat anti-liberalisme Soekarno.
4. Penguatan Kepemimpinan Progresif:
